Tak Boleh Tergantung APBN, Pemerintah Harus Pacu Peran Swasta dalam Pembangunan

Pengalaman sejarah menunjukkan kekeliruan dalam melakukan tata kelola ekonomi yang baik, akan berujung pada krisis multidimensi yang memporak-porandakan capaian pembangunan.

oleh Liputan6.com diperbarui 28 Apr 2021, 13:20 WIB
Diterbitkan 28 Apr 2021, 13:20 WIB
FOTO: IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Suasana gedung perkantoran di Jakarta, Sabtu (17/10/2020). International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 menjadi minus 1,5 persen pada Oktober, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya pada Juni sebesar minus 0,3 persen. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah perlu melihat ulang agenda nasional pembangunan jangka menengah. Hal ini harus dilakukan karena perlu adanya penyesuaian atas target capaian pembangunan, penajaman prioritas dan efisiensi anggaran. Selain itu, pemerintah diharapkan mendorong peran swasta dalam pembangunan.

"Agenda pembangunan jangka menengah yang tengah berjalan diperlukan beberapa pertimbangan," kata Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Laksana Tri Handoko dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (28/4/2021).

Selain itu, pembangunan yang dijalankan harus menjadikan APBN sebagai instrumen untuk memacu peran swasta yang lebih besar dalam pembangunan. Termasuk menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk melakukan perbaikan yang lebih substantif pada kebijakan pembangunan nasional.

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Zamroni Salim mengungkapkan Indonesia hingga saat ini masih belum mampu membangun ketahanan pangan. Penguatan kelembagaan pangan, infrastruktur, sistem logistik, dan perdagangan internasional memegang peranan penting untuk memperkuat posisi ketahanan pangan nasional. Akibatnya pertarungan ekonomi politik tak bisa terhindarkan.

"Saat ini kita fokus pada sisi perdagangan internasional, selalu dihadapkan pada sisi pertarungan ekonomi politik yang pragmatis dan abai pada sisi yang lebih substantif," kata Zamroni.

Pengalaman sejarah menunjukkan kekeliruan dalam melakukan tata kelola ekonomi yang baik, akan berujung pada krisis multidimensi yang memporak-porandakan capaian pembangunan. Handoko menilai, pembangunan nasional perlu berkaca pada sejarah ekonomi dan perkembangan Industri.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Thee Kian Wie

FOTO: IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Suasana gedung perkantoran di Jakarta, Sabtu (17/10/2020). International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 menjadi minus 1,5 persen pada Oktober, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya pada Juni sebesar minus 0,3 persen. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Salah satunya lewat sosok Thee Kian Wie yang merupakan pakar ekonomi kenamaan. Bulan lahirnya pun kerap diperingati setiap tahun. "Sosok Thee Kian Wie mengajarkan kita untuk banyak belajar dari sejarah guna terus memperkuat fondasi ekonominasional," ungkap Handoko.

Handoko mengatakan meski Thee Kian Wie sudah tiada, namun perannya masih sangat dikenang karena memberikan sumbangsih bagi pengembangan Pusat Penelitian Ekonomi dan LIPI.

"Walaupun beliau telah tiada namun nama besar almarhum telah menjadi intangible asset tidak hanya bagi Pusat Penelitian Ekonomi, namun juga secara keseluruhan bagi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia," ujar Handoko.

Tahun ini dalam rangka mengenang Thee Kian Wie, LIPI menggelar Thee Kian Wie Lecture Series dengan mengambil tema 'Pemulihan Ekonomi dari Pandemi Covid-19: Telaah Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi'.

Acara ini menghadirkan narasumber Prof. Budy P. Resosudarmo (The Australian National University), Dr. Agustinus Prasetyantoko Rektor Universitas Katolik Atmajaya, dan Dr. Zamroni Salim (Peneliti Pusat penelitian Ekonomi LIPI). Diskusi akan dipandu moderator Dr. Purwanto (Peneliti Pusat penelitian Ekonomi LIPI).

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya