Pembangunan Hunian Tetap Korban Banjir NTT Telan Anggaran Rp 338 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merelokasi rumah para korban bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggaran sebesar Rp 338 miliar disiapkan untuk membangun rumah pengganti hingga 2022.

Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi para korban tersebut akan dilakukan dengan menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), yang merupakan teknologi konstruksi knock down yang dapat dibangun cepat dengan menggunakan bahan beton bertulang pada struktur utamanya.

Salah satu lokasi yang akan dibangun huntap ini berada di Waisesa 1, Desa Tanjung Batu, Kabupaten Lembata. Kementerian PUPR telah melakukan pematokan seluas 4,3 ha dari rencana total luas lahan yang akan dihibahkan sebesar 10 ha. Pada lokasi ini akan dibangun 154 unit huntap.

Saat ini Kementerian PUPR tengah melakukan peletakan batu pertama di lokasi pembangunan huntap Waisesa 1. Pembangunan mock up Risha sejumlah 2 unit juga sedang dilaksanakan dan ditargetkan selesai dalam dua pekan ke depan.

Ketua Satgas Penanganan Bencana Kementerian PUPR di NTT dan NTB Widiarto mengatakan, pembangunan 2 unit mock up Risha juga akan dilaksanakan pada lokasi relokasi lainnya setelah pematokan lahan dan proses hibah dilakukan.

"Kami juga akan melakukan pengujian geolistrik untuk memastikan ketersediaan sumber air bersih pada lahan yang akan dibangun huntap bagi para korban bencana," ujar Widiarto, Senin (3/5/2021).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Widiarto telah menghitung, perkiraan kebutuhan biaya program pembangunan rumah Risha dalam rangka relokasi permukiman dengan keperluan anggaran tahun jamak sekitar Rp 338 miliar. Itu terdiri untuk tahun anggaran (TA) 2021 sebesar Rp 236 miliar, dan TA 2022 sebesar Rp 102 miliar.

Kebutuhan anggaran tersebut direncanakan untuk pembangunan sebanyak 1.000 unit Risha, terdiri dari di Lembata sebanyak 700 unit dan Adonara sebanyak 300 unit.

"Di samping dua kawasan ini, pemerintah daerah mengusulkan empat lokasi tambahan untuk relokasi yaitu di Kabupaten Kupang sekitar 14 unit rumah, Kota Kupang sekitar 530 unit rumah, Kabupaten Alor sekitar 599 unit rumah, dan Kabupaten Rote Ndao sebanyak 153 unit rumah," tutur Widiarto.