DPR Ungkap 400 Ribu Ton Beras Bulog Ternyata Busuk

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan bahwa cadangan beras nasional dalam kondisi cukup bahkan berlebih.

oleh Liputan6.com diperbarui 18 Mei 2021, 14:51 WIB
Diterbitkan 18 Mei 2021, 14:35 WIB
Ratusan Ribu Ton Beras Tak Terpakai di Gudang Bulog
Pekerja saat mengangkut karung berisi beras yang belum terpakai di Gudang Bulog Divisi Regional DKI Jakarta, Kelapa Gading, Kamis (18/3/2021). Dirut Perum Bulog Budi Waseso menegaskan tahun ini Indonesia tidak akan mengimpor beras. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan bahwa cadangan beras nasional dalam kondisi cukup bahkan berlebih. Namun ternyata, Anggota Komisi IV DPR Sutrisno menyatakan tidak semua cadangan beras yang ada dalam kondisi layak konsumsi.

Setidaknya ada 400 ribu ton beras yang busuk dari berbagai pengadaan stok beras. Mulai dari beras impor tahun 2019, pengadaan dalam negeri tahun 2018 dan tahun 2019.

"Bapak bilang cadangan beras kita cukup tapi didalamnya ada 400 ribu ton lebih beras yang busuk," kata Sutrisno kepada Budi Waseso dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Perum Bulog, Jakarta, Selasa (18/5/2021).

Sutrisno juga mengungkapkan hasil kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu ke Kantor Bulog di Majalengka, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut dia menemukan 5.000 ton beras di gudang yang sudah tidak layak konsumsi. Sebanyak 3.400 ton berasal dari pengadaan beras dalam negeri tahun 2019 dan 1.400 ton hasil impor.

"Dalam reses kami mengunjungi kantor Bulog di Majalengka, ada 5.000 ton beras di gudang yang sudah tidak layak konsumsi," ungkapnya.

Sutrisno menilai kondisi ini terjadi karena ada manajemen yang keliru dan dilakukan pembiaran. Sehingga berbagai program pengadaan beras yang dilakukan Perum Bulog ini berakhir disposal.

Dia meminta agar manajemen pengelolaan beras pemerintah ini dilakukan perubahan. "Makanya mohon manajemen pengelolaan beras pemerintah ini dilakukan perubahan agar supaya sirkulasi beras pemerintah tidak menumpuk di gudang tetapi bisa dikeluarkan," kata dia.

Lebih lanjut Sutrisno menilai hal ini perlu mendapat perhatian serius perusahaan dan pemerintah. Alasannya, bila tidak segera dibenahi, Perum Bulog dan pemerintah mengalami tiga kerugian. Antara lain menjadi beban APBN yang tinggi, menimbulkan beban pengelolaan dan gudang tidak bisa dipakai untuk menyimpan beras yang layak konsumsi.

Bahkan dalam reses yang sama, Sutrisno mengaku digugat salah satu kepala desa. Kepala desa meminta agar beras yang dibagikan kepada masyarakat ditarik kembali karena sudah tidak layak konsumsi.

"Berasnya enggak bisa dikonsumsi. Apa kita tega beras yang tidak layak itu mau diberikan kepada yang membutuhkan kalau terjadi bencana alam," ungkapnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dilelang

Ratusan Ribu Ton Beras Tak Terpakai di Gudang Bulog
Pekerja menata susunan karung beras di Gudang Bulog Divisi Regional DKI Jakarta, Kelapa Gading, Kamis (18/3/2021). Meski Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Mendag Muhammad Lutfi memerintahkan untuk impor 1 juta ton beras dikarenakan masih banyak stok di gudang. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Untuk itu dia menyarankan agar Perum Bulog bersurat kepada pemerintah. Meminta izin agar beras yang telah lama disimpan bisa dikeluarkan. Apalagi dalam catatan yang disampaikan Bulog pemerintah memiliki utang kepada perusahaan sebanyak Rp 173 miliar dalam bentuk cadangan beras.

"Kenapa enggak sekarang dikeluarkan minta izin ke Menko Ekuin (Perekonomian) untuk ini dilelang biar masih ada nilai rupiahnya. Jadi bisa kurangi beban negara," kata dia.

"Jangan menunggu perintah untuk dimanfaatkan, tapi barangnya sudah enggak bisa dimanfaatkan," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya