Kementerian PUPR Latih 3 Ribu Tenaga Kerja Manajemen Konstruksi untuk Rumah Subsidi

Pelatihan tenaga kerja konstruksi akan dilaksanakan secara daring melalui 3 batch mengingat situasi pandemi sekarang.

oleh Andina Librianty diperbarui 18 Mei 2021, 18:15 WIB
Diterbitkan 18 Mei 2021, 18:15 WIB
Target Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
Pekerja melakukan pengerjaan penyelesaian salah satu Stasiun LRT di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (25/6/2020). Pada tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan sertifikasi kepada 113.900 orang tenaga kerja konstruksi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencanangkan Gerakan Bangun Rumah Subsidi Berkualitas, sekaligus membuka pelatihan 3.000 tenaga kerja manajemen konstruksi bagi pengembang pada hari ini, Selasa 18 Mei 2021. Acara ini merupakan upaya Kementerian PUPR dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan pelatihan tenaga kerja manajemen konstruksi yang akan diikuti lebih kurang 3.000 peserta di seluruh Indonesia ini baru sebagian dari banyaknya minat masyarakat yang ingin mengikutinya. "Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) masih memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan rumah berkualitas disamping penggunaan teknologi informasi," kata Basuki dalam keterangannya pada Selasa (18/5/2021).

Basuki menambahkan, program perumahan ini masih tetap menjadi prioritas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). "Meskipun adanya refocusing anggaran saat pandemi COVID -19, subsidi perumahan tetap ditingkatkan demi mempercepat pemenuhan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia," ujarnya

Gerakan tersebut diwujudkan melalui bantuan pembiayaan perumahan oleh Pusat Pengelolaan dan Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), Kementerian PUPR. Bantuan tersebut meliputi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Basuki juga berharap gerakan ini dapat menggairahkan iklim usaha industri perumahan selain konstruksi itu sendiri. Ia mengatakan, persespi rumah subsidi yang berkualitas rendah harus dihilangkan. Saat ini rumah subsidi harus berkualitas dan layak huni, bukan saja bangunan tetapi juga lingkungannya.

Selain itu, penggunaan aplikasi Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPeTruk) juga turut mempermudah proses pembangunan rumah susbsidi. Dengan aplikasi ini baik pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memastikan setiap proses konstruksi berjalan secara akuntabel dan transparan.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Secara Daring

Sepanjang 2020, Kasus Kecelakaan Kerja Menurun 1,46 Persen
Pekerja konstruksi beraktivitas di proyek pembangunan gedung di Jakarta, Selasa (16/3/2021). Deputi Direktur Bidang Ketenagakerjaan Operasional Program BPJS Ketenagakerjaan Yasaruddin menuturkan tren kecelakaan kerja menurun sejak 2019, dari sebelumnya 173.415 pada 2018. (merdeka.com/Imam Buhori)

Direktur Utama (Dirut) PPDPP, Arief Sabaruddin, menyampaikan gerakan ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemerintah untuk masyarakat terutama dalam bentuk rumah bersubsidi. Sedangkan pelatihan tenaga kerja ini akan dilaksanakan secara daring melalui 3 batch mengingat situasi pandemi sekarang.

"Kami menggunakan pelatihan reguler dengan modul eksisting dari bina konstruksi dan ditambahkan modul aplikasi berbasis IT untuk pelatihannya," ucapnya.

Pelatihan tidak dipungut biaya. Meskipun pelatihan dilaksanakan secara daring, materi yang diterima peserta akan sama layaknya pelatihan reguler.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya