Siasat Penyelamatan Garuda Indonesia dari Krisis, Pensiun Dini hingga Tak Gaji Komisaris

Liputan6.com, Jakarta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tengah mengalami kesulitan keuangan imbas berbagai masalah dan dampak pandemi Covid-19. Utang perseroan hingga kini terus menumpuk mencapai Rp 70 triliun, dan diperkirakan terus bertambah Rp 1 triliun tiap bulannya.

Mengakali situasi tersebut, pihak manajemen bekerja keras memutar otak untuk menyehatkan kondisi finansial Garuda Indonesia. Beragam cara dilakukan, salah satunya dengan menyebar tiket promo pesawat guna mengatasi minimnya okupansi selama periode pandemi ini.

Pada Mei 2021 lalu, Garuda Indonesia coba menghadirkan harga spesial dengan diskon tiket 25 persen untuk penerbangan kelas ekonomi rute domestik dalam promo khusus bertajuk Economy Lite (Eco Lite).

Nyatanya pandemi kian memberatkan maskapai ini. Beberapa opsi penyelamatan menjadi pilihan. Berikut Liputan6.com merangkum beberapa siasat yang dilakukan untuk menyelamatkan maskapai pelat merah ini, Kamis (3/6/2021):

1. Pensiun Dini

Tak berhenti di situ, Manajemen Garuda Indonesia juga menawarkan opsi pensiun dini kepada karyawan sebagai salah satu upaya bertahan. Penawaran pensiun dini akan berlangsung hingga 19 Juni 2021, diikuti dengan rencana perseroan memangkas jumlah pesawat yang beroperasi.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra buka-bukaan tentang kondisi perusahaan dan perihal menawarkan pensiun dini kepada karyawan.

Dia mengatakan, jika opsi ini tidak dipilih, maka gaji karyawan yang sempat ditunda tidak akan dibayarkan dulu.

"Memang betul kami menawarkan pensiun dipercepat bagi karyawan Garuda Indonesia. Tahun 2020 karyawan Garuda Indonesia saja 7.890 orang dan tahun lalu kita sudah melakukan program pensiun dini ini, plus percepatan kontrak dari pegawai-pegawai kita," ungkapnya.

Irfan turut membenarkan perihal sebuah rekaman pembicaraan dirinya yang meminta langsung kepada para karyawan agar mengambil program pensiun dini. Di sana, ia meminta karyawan yang tidak mengambil pensiun dini agar rela ditunda pembayaran gajinya

"Mungkin penghasilan kita bulan ini hanya USD 56 juta, pada tahun-tahun jaya kita tahun 2019 pernah mencapai USD 200 juta teman-teman sekalian, dan kita belum tahu sampai hari ini bagaimana pembayaran gaji untuk bulan Mei ini. Saya menyampaikan waktunya tinggal 6 hari ini kita coba kerja keras," jelas Irfan dalam rekaman tersebut.

Menurut pengakuannya, jika manajemen telah berdiskusi dengan 2.000 karyawannya terkait program pensiun dini Garuda Indonesia. Sehingga dari 7.890 karyawan itu kini di tahun 2021 hanya tersisa 5.945 orang.

"Karyawan kita di tahun 2021 ini sebanyak 5.945 orang. Kami berbulan-bulan memikirkan cara yang terbaik untuk menyelesaikan dan mengantisipasi situasi yang berkembang di industri penerbangan maupun di Garuda," tegas Irfan.

Saksikan Video Ini

Melihat situasi memprihatinkan tersebut, Dewan Komisaris Garuda Indonesia lantas mengambil sikap untuk meminta penangguhan gaji, pemberhentian pembayaran honorarium bulanan.

Hal itu tertuang dalam surat yang beredar dengan Nomor GARUDA/ANGGOTA-DEKOM-/2021 tertanggal 2 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Anggota Dewan Komisaris Garuda Indonesia, Peter Gontha.

Dalam surat permohonan tersebut, Peter juga menjelaskan Dewan Komisaris sangat mengetahui penyebab kejadian kritis yang dialami Garuda Indonesia. Setidaknya ada 7 poin penting yang disampaikan Peter melalui surat tersebut. Salah satunya tidak adanya penghematan biaya operasional.

"Maka kami mohon, demi 'sedikit meringankan' beban perusahaan, untuk segera, mulai bulan Mei 2021, yang memang pembayarannya ditangguhkan, memberhentikan pembayaran honorarium bulanan kami sampai rapat pemegang saham mendatang, dimana diharapkan adanya keputusan yang jelas dan mungkin sebagai contoh bagi yang lain agar sadar akan kritisnya keadaan perusahaan," tulis Peter.

Membalas surat tersebut, Komisaris Utama Garuda Indonesia Triawan Munaf juga menyatakan siap tidak menerima gaji untuk bisa menyelamatkan maskapai pelat merah tersebut.

"Sudah disetujui. Isi dari surat itu substansinya ya bahwa dewan komisaris termasuk saya menyetujui langkah-langkah efisiensi yang terjadi di Garuda Indonesia. Termasuk pengurangan gaji, pemotongan gaji, peniadaan gaji," ujar Triawan kepada Liputan6.com.

Triawan menyebutkan, peniadaan honorarium tersebut telah disetujui oleh seluruh anggota dewan komisaris Garuda Indonesia demi menyelamatkan perseroan yang tertimpa kesulitan finansial.

"Kita bukan cari uang di situ, kita cari hidup. Kita ingin menyelamatkan Garuda Indonesia secara finansial," tegasnya.

Menyambut surat tembusan yang dikeluarkan Peter Gontha, Menteri BUMN Erick Thohir lantas mengusulkan agar dilakukan pemangkasan dengan hanya menyisakan dua dewan komisaris saja untuk perseroan.

"Sangat bagus. Kita harus puji (Surat Tembusan dari Peter Gontha). Bahkan saya ingin mengusulkan, komisaris Garuda Indonesia hanya dua saja," kata Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN, Rabu (2/6/2021).

Erick pun menyambut usulan Peter Gontha sembari mengatakan, bukan hanya sejumlah pegawai Garuda Indonesia saja yang dilakukan pensiun dini, tapi jumlah komisaris tidak dikurangi.

"Jadi usulan Peter Gontha bagus menurut saya. Jadi bener-bener mencerminkan keseriusan komisaris dan direksi Garuda," ungkapnya.

Menyambut usulan itu, Triawan Munaf kembali menyatakan, dirinya menyetujui segala upaya penyelamatan yang dilakukan terhadap maskapai pelat merah yang diawasinya, termasuk usulan pengurangan jumlah dewan komisaris.

"Iya, itu termasuk apa saja yang dilakukan untuk mengurangi biaya. Walaupun jumlah komisaris dikurangi enggak apa-apa, yang penting ada manfaatnya," ujar Triawan kepada Liputan6.com.

Triawan mengatakan, Garuda Indonesia saat ini sangat perlu melakukan efisiensi keuangan. Menurutnya, hal itu mendesak dilakukan meskipun tak ada Covid-19, terlebih ketika wabah pandemi masih terus melanda.

"Efisiensi berarti kita tetap terbang, kita tetap melayani kebutuhan transportasi masyarakat, tapi dengan jalan yang tidak merugikan kita sendiri," tutur Triawan.

Usulan lain yang diberikan Erick Thohir, dia meminta Garuda Indonesia fokus pada bisnis penerbangan domestik dengan melayani perjalanan masyarakat antar pulau di Tanah Air.

"Indonesia ini negara kepulauan, jadi tidak mungkin orang Indonesia menuju pulau lain pakai kereta, pilihannya ada dua yaitu kapal laut atau penerbangan. Garuda dan Citilink akan fokus kepada pasar domestik, bukan pasar internasional," imbuhnya.

Erick lantas merujuk database Garuda Indonesia yang didominasi penumpang tujuan daerah sebanyak 78 persen dengan pendapatan mencapai Rp 1.400 triliun. Sementara, jumlah penumpang tujuan luar negeri tercatat hanya 22 persen dengan perolehan Rp 300 triliun.

Menurut dia, pembicaraan terkait perubahan bisnis Garuda Indonesia ke pasar domestik telah dilakukan pada November 2019 hingga Januari 2020, sebelum adanya pandemi COVID-19.

"Sebelum COVID-19 sebanyak 78 persen turis adalah turis lokal sebanyak Rp 1.400 triliun, turis asing hanya 22 persen Rp 300 triliun," terang Erick Thohir.