Pengamat Minta Pengoperasian Pelabuhan Patimban Tidak Sampai Ganggu Mekanisme Pasar

Liputan6.com, Jakarta Kapal tol laut dengan tujuan ke sejumlah daerah seperti Belawan, Medan dan Pulau Natuna, akan diarahkan agar singgah di Pelabuhan Patimban.

Ini merupakan instruksi Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi agar semua kapal segera beroperasi di Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.

Sebaliknya, kapal milik PT ASDP (persero), Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan berkoordinasi dengan Gaikindo dan beberapa pabrikan mobil terkemuka agar mengupayakan potensi pengiriman kendaraan.

Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi mengatakan, arahan tersebut sah-sah saja karena berjalannya Pelabuhan Patimban ini tentu memerlukan peran dari pemerintah.

“Hanya saja, jangan sampai instruksi tersebut mengganggu mekanisme pasar yang berlaku dalam bisnis pelayaran, ujar Siswanto Rusdi dalam keterangannya, Senin (7/6/2021).

Lanjutnya, gangguan terhadap mekanisme pasar yang dimaksud bisa saja dalam bentuk kebijakan banting harga atau diskon jor-joran yang dilakukan operator pelabuhan demi menarik pengguna jasa.

“Dan, saya mengkhawatirkan langkah itu (banting harga) akan dipilih oleh operator Pelabuhan Patimban. Dengan segala progresnya, pelabuhan ini menyimpan banyak kekurangan dan hanya dengan membanting harga sajalah dia akan survive,” kata dia.

Saksikan Video Ini

Contohnya, instruksi agar PT Pelni (Persero) membuka rute dari dan ke pelabuhan Patimban. Setelah turun di pelabuhan, tentu masyarakat harus melanjutkan perjalanan mereka ke tujuan mereka.

Menurut Siswanto, mereka akan kesulitan karena akses jalan dari Patimban masih belum memadai. Seharusnya dikatakan agar pemerintah tidak memaksakan kehendak agar Pelabuhan Patimban bergeliat.

"Katakanlah akses jalan sepanjang sekitar 11 km yang dibangun Kementerian PUPR rampung, lalu apa angkutan pendukung dari pelabuhan Patimban? Beda dengan Tanjung Priok yang dekat Terminal Bus juga kereta," pungkasnya.