Bos BI Beberkan 3 Langkah Kembangkan Literasi Ekonomi Syariah

Tiga langkah dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan keilmuan serta literasi masyarakat di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

oleh Liputan6.com diperbarui 29 Jun 2021, 14:40 WIB
Diterbitkan 29 Jun 2021, 14:40 WIB
BI Kembali Pertahankan Suku Bunga Acuan di 5 Persen
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan hasil Rapat Dewan Gubernur (RGD) Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (19/12/2019). RDG tersebut, BI memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR) sebesar 5 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membeberkan tiga langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan keilmuan serta literasi masyarakat di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini perlu untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

“Kami mengajak tiga langkah yang perlu kita lakukan,” ujar Perry dalam peluncuran buku teks ekonomi syariah melalui Kanal Youtube di Jakarta, Selasa (29/6).

Perry merinci, langkah pertama yaitu melalui upaya bersama mempercepat pendidikan serta pelatihan vokasi dan sertifikasi yang mendukung pengembangan ekonomi keuangan syariah. Baik dari kampus maupun industri termasuk penyelenggaraan kampus merdeka.

"Vokasi dan sertifikasi menjadi sangat penting dalam mendukung kewirausahaan di bidang ekonomi keuangan syariah terutama untuk pengembangan ekonomi pesantren, UMKM, serta sertifikasi untuk keahlian di bidang keuangan syariah baik di perbankan, pasar keuangan, dan wakaf," kata Perry.

Langkah kedua adalah memperkuat upaya untuk membangun dan memperluas pusat-pusat kajian ekonomi keuangan syariah baik di lembaga-lembaga termasuk BI. Kemudian juga di kampus-kampus maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pusat kajian keuangan syariah ini sangat penting untuk mengembangkan keilmuan di bidang keuangan syariah baik untuk memperkuat pengajaran ekonomi keuangan syariah di kampus-kampus maupun implementasinya.

Langkah terakhir adalah, berkampanye untuk membudayakan inovasi dan pengembangan keilmuan serta menumbuhkan kompetensi belajar.

"Iqra, iqra, iqra, itu menjadi sangat penting harus kita lakukan baik di pondok pesantren, pusat kajian, dan lembaga agar betul-betul kita jadikan budaya belajar sekaligus mengkampanyekan ekonomi keuangan syariah,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sri Mulyani: Indonesia Harusnya Jadi Penggerak Ekonomi Syariah Dunia

Menkeu Sri Mulyani Beberkan Perubahan Pengelompokan/Skema Barang Kena Pajak
Menkeu Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melihat dari potensi pasar keuangan Syariah Indonesia yang besar, seharusnya Indonesia bisa menjadi penggerak utama perekonomian Syariah dunia.

“Dengan potensi pasar keuangan syariah yang sangat besar seharusnya Indonesia dapat menjadi penggerak utama perekonomian syariah  dunia, dan tidak hanya menjadi target market dan produk industri yang halal dari negara lain,” kata Sri Mulyani dalam launching buku yang disiarkan melalui kanal Youtube KNEKS, Selasa (29/6/2021).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada 5 Februari tahun 2018, Kata Sri, Jokowi menyebut bahwa Pemerintah memiliki komitmen yang besar untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“Untuk mewujudkan potensi yang sangat besar ini memang diperlukan suatu ketersediaan infrastruktur pendukung ekosistem syariah yang baik, yang terintegrasi dan saling melengkapi serta efisien,” ujarnya.

Menurutnya salah satu ekosistem pendukung yang masih memerlukan upaya perbaikan di dalam kekuatan perekonomian syariah adalah kualitas sumber daya manusia. 

Dimana ketersediaan sumber daya manusia di Indonesia yang berkualitas, kuantitasnya masih kurang. Sehingga hal ini menjadi tantangan bersama bagi seluruh pemangku ekonomi nasional.

“Makanya di dalam pembangunan nasional strategi keuangan negara APBN, pembangunan kualitas  SDM menjadi prioritas utama,” imbuhnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya