Tarik-Ulur Vaksinasi Berbayar Covid-19 yang Akhirnya Dibatalkan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Sekitar satu pekan kebelakang wacana Vaksinasi Berbayar yang rencananya berlaku mulai 12 Juli 2021 terus di bahas. Berbagai pro-kontra terhadap pelaksanaan ini pun saling bersahutan.

Segelintir yang mendukung adanya vaksinasi berbayar atau disebut vaksinasi gotong royong Individu ini berdalih atas percepatan mencapai herd imunity. Sayang, bagi sebagian besar yang menolak, tampaknya ini bentuk pengambilan untung oleh negara dari kondisi krisis yang dialami masyarakat.

Pada sisi kebijakan, ada tarik-ulur dalam pengambilan keputusannya. Mulai dari usulan vaksinasi yang dibicarakan terbatas, hingga Presiden Joko Widodo membatalkan vaksinasi berbayar pada Jumat (16/7/2021).

Lantas bagaimana perjalananvaksinasi berbayar ini? Simak rangkuman berikut ini:

Usulan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Di depan anggota Komisi IX DPR RI, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan usulan dimulai 26 Juni 2021, dilaksanakan rapat di Kemenko Perekonomian atas inisiatif KPCPEN, yang melihat bahwa kecepatan Vaksinasi Gotong Royong perlu ditingkatkan.

"Vaksinasi Gotong Royong itu mungkin sekarang speed-nya 10 ribu sampai 15 ribu per hari, dari target 1,5 juta baru 300 ribu, jadi memang ada concern, ini kok lamban," kata Menkes, Selasa (13/7/2021).

Dalam rapat tersebut, ada beberapa inisiatif terkait Vaksin Gotong Royong, termasuk kemungkinan dibuka ke rumah sakit yang juga menggunakan vaksin program pemerintah atau digunakan untuk anak, ibu hamil, serta individu.

Opsi tersebut lalu dibahas di Kementerian Kesehatan, lalu dibawa ke Rapat Kabinet Terbatas pada 28 Juni, serta sudah mendapatkan masukan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Kemudian kita harmonisasi, kita keluarkan," kata Menkes Budi Gunadi. Dari situ, kemudian munculah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 19 tahun 2021.

Menurut Budi Gunadi, latar belakang diambilnya keputusan Vaksinasi Gotong Royong Individu adalah karena mereka melihat implementasi vaksin gotong rotong masih bisa ditingkatkan pelaksanaannya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tak selang beberapa lama gealombang protes muncul dari berbagai kalangan. Menyusul hal tersebut Kimia Farma memutuskan untuk menunda layanan Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar. Sedianya, layanan vaksinasi berbayar ini akan dimulai pada hari ini 12 Juli 2021.

Kepastian penundaan vaksinasi berbayar tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno dalam pesan singkat kepada Liputan6.com.

"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata dia, Senin (12/7/2021).

Menurut dia, besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat Manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar serta pengaturan pendaftaran calon peserta.

"Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal (herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia," tutupnya.

Dikritik WHO

World Health Organization (WHO) mengkritik rencana Indonesia untuk menerapkan vaksinasi berbayar untuk COVID-19 atau Vaksinasi Gotong Royong Individu.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ann Lindstrand, Kepala Unit Program Imunisasi WHO dalam konferensi pers mereka pada awal pekan ini, ditulis Jumat (16/7/2021).

Menurut Lindstrand, untuk memberikan dampak vaksinasi terbesar yang paling mungkin adalah memastikan setiap warga memiliki akses yang sama untuk vaksinasi.

"Pembayaran apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, serta terutama selama pandemi ketika kita membutuhkan cakupan dan vaksin untuk menjangkau semua yang paling rentan," katanya.

Lindstrand juga menyebut bahwa ada vaksin yang berasal dari COVAX dan disampaikan melalui kerja sama dengan UNICEF, WHO, dan lain-lain. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengambil keputusan untuk membatalkan vaksin berbayar Covid-19 bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma.

“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” tegas Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, di Istana Negara, dikutip dari laman Setkab Jumat (16/07/2021).

Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.

“Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

“Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma, Ganti Winarno mengatakan program vaksinasi ini untuk memperluas akses vaksinasi sehingga tidak hanya dilakukan di badan usaha dan hukum tetapi juga individu. Program vaksinasi gotong royong individu dilakukan untuk hadapi meningkatnya kasus COVID-19.

"Mendukung program vaksinasi dari pemerintah untuk pencapaian herd immunity. Ini adalah perluasan dan percepatan herd immunity. Tidak ganggu vaksinasi program pemerintah tapi seiring dan sejalan dengan program pemerintah tersebut," ujar dia dalam konferensi pers virtual, Minggu (11/7/2021).

Ia menuturkan, perluasan akses vaksinasi dan percepatan pencapaian herd immunity dilakukan mengingat kasus Covid-19 yang meningkat. Ganti mengatakan, perluasan vaksinasi gotong royong diharapkan mendorong pencapaian herd immunity.

"Kalau tercapai secara bertahap tentu akan berdampak pada perekonomian ke depan. Masyarakat tenang dan nyaman (jalankan aktivitas ekonomi-red). Perluasan pencapaian herd immunity, BUMN sangat mendukung," jelas Ganti.

Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko  mengatakan vaksinasi gotong royong atau vaksinasi mandiri hanyalah salah satu opsi yang disediakan untuk masyarakat agar mendapatkan vaksin Covid -19. Dia menyebut program vaksinasi berbayar ini dapat mengurangi beban anggaran negara.

"Tidak ada unsur paksaan, yang mampu silakan dan bisa mengurangi beban anggaran negara," kata Moeldoko dikutip dari siaran persnya, Selasa (13/7/2021).

Gelombang protes juga hadir dari berbagai kalangan, seperti Epidemiolog Pandu Riono yang meminta masyarakat menggalang penolakan terhadap vaksinasi berbayar.

Ribuan orang ramai-ramai turut menandatangani seruan sebuah petisi yang menolak vaksinasi berbayar muncul di laman change.org. Di mana petisi tersebut kini sudah ditandatangai lebih dari 7.900 orang, sampai dengan Senin pagi (12/7/2021).

Penolakan tersebut diserukan setelah pemerintah menetapkan adanya skema vaksin gotong royong individu atau vaksin berbayar sebagai pilihan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin dengan merogoh kocek sebesar Rp 879.140 untuk dosis lengkap vaksin Sinopharm.

 "Regulasi yang membuka peluang komersialisasi vaksin harus dikoreksi. Hapus konsep Vaksin Gotong-royong! Jangan lupa tandatangan petisi," tulis pandu lewat akun twitternya yang dibarengi dengan tautan link petisi, Senin (12/7/2021).