Luhut: Saya Ingin Minta Maaf Jika PPKM Belum Sesuai Harapan

Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bukan jadi hal mudah bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait PPKM Darurat.

oleh Arief Rahman H diperbarui 17 Jul 2021, 22:05 WIB
Diterbitkan 17 Jul 2021, 20:08 WIB
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berbicara hubungan Jokowi dan Prabowo di kediamannya, di Jakarta, Kamis (30/5/2019). (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

Liputan6.com, Jakarta Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bukan jadi hal mudah bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait PPKM Darurat.

Sebab, di satu sisi pemerintah perlu menekan laju penularan varian delta untuk meringankan beban fasilitas kesehatan, tapi di sisi lainnya ekonomi rakyat kecil cukup besar terdampak.

Luhut juga menyampaikan permohonan maaf jika apa yang dilakukan pemerintah untuk menekan laju kasus Covid-19 dengan PPKM Darurat masih belum optimal.

“Saya ingin minta maaf kepada rakyat Indonesia jika dalam PPKM Darurat ini jika belum bisa sesuai dengan yang diharapkan,” kata dia dalam konferensi pers, Sabtu (17/7/2021).

Meski demikian, Luhut meyakini situasi pandemi COVID-19 akan membaik di akhir Juli 2021 jika seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah (pemda) konsisten menerapkan PPKM Darurat ini.

“Kalau kita konsisten semua, saya lihat akhir Juli posisi kita akan semakin baik. Oleh karena itu saya minta teman-teman di semua tempat, di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan seluruh penjuru Tanah Air, bahu membahu melawan varian delta ini,” kata Luhut.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Keputusan Perpanjangan PPKM Darurat Diumumkan 2-3 Hari ke Depan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai rapat Kerja di Nongsa Poin Marina, Batam, Kamis (2/7/2020).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai rapat Kerja di Nongsa Poin Marina, Batam, Kamis (2/7/2020).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Nantinya, evaluasi ini akan menjadi menentukan kebijakan PPKM Darurat ini apakan akan diperpanjang atau tidak. Menurut Luhut, keputusan soal perpanjangan PPKM Darurat ini diumumkan paling lambat 3 hari ke depan menunggu hasil evaluasi.

"Kami sedang melakukan evaluasi apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut, kami akan laporkan kepada Bapak Presiden dan dalam dua tiga hari ke depan kami akan mengumumkan secara resmi," kata Luhut dalam konferensi pers evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu (17/7/2021).

Namun, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat selama 15 hari sejak 3 Juli 2021 lalu, laju pergerakan masyarakat di wilayah yang menjalankan PPKM Darurat terjadi penurunan.

Dengan tujuan menurunkan mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat dan mengendalikan penularan varian delta, Menko Luhut mengatakan ada berbagai kemajuan di wilayah Jawa-Bali.

“Dari data Google Traffic, Index cahaya malam, ada penurunan signifikan di mobilitas masyarakat. Ini berikan harapan kepada kita untuk delta ini bisa turun,” kata dia. 

Dana Bansos Ditambah Rp 39,19 Triliun untuk PKH, Kartu Prakerja hingga Diskon Listrik

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan menambah dana bansos sebesar Rp 39,19 Triliun. Penyaluran bansos akan diserahkan kepada Kementerian keuangan dan Kementerian Sosial.

“Presiden sudah memerintahkan kepada kami untuk menambahkan bantuan sosial sebesar RP 39,19 Triuliun untuk masyarakat,” katanya dalam konferensi pers, Sabtu (17/7/2021).

Bantuan tunai akan disalurkan ke 10 juta penerima manfaat. Kemudian, paket bantuan sembako akan disalurkan ke 18,8 juta KPM sembako.

Rinciannya, bantuan tersebut melingkupi Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik untuk daya 450VA dan 900 VA, Bansos Tunai, BLT Desa, Kartu Prakerja, dan Subsidi Kuota Internet.

Selain itu, akan ada tambahan juga untuk insentif nakes dan vaksinasi, pembelian oksigen, serta pembelian 2 juta obat yang akan dibagikan gratis.

“Menghadapi varian delta ini dengan menambah fasilitas rumah sakit itu Cuma solusi sementara, protokol yang ketat dan vaksinasi yang cepat. Saya mohon dengan sangat kerjasama untuk komponen masyarakat,” tutup Menko Luhut. 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya