Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atau Menkko Luhut mengatakan Pemerintah berupaya tidak akan impor produk untuk bidang pendidikan khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
“Belanja pemerintah untuk program negeri ini justru momen sekarang kita lagi seperti ini itu sudah betul-betul dorong, jadi tidak boleh kita mengimpor-impor padahal kita bisa produksi sendiri. Jadi harus di basmi orang-orang yang masih bermain-main di sini khususnya produk teknologi informasi dan komunikasi masih rendah, jika dibandingkan dengan produk impor,” kata Luhut dalam Konferensi Pers Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Sektor Pendidikan, Kamis (22/7/2021).
Menko Luhut menegaskan oleh karena itu, tujuan utamanya adalah meningkatkan penggunaan produk TIK dalam negeri di bidang pendidikan melalui pengadaan barang pemerintah yang ditargetkan Rp 17 triliun sampai tahun 2024.
Advertisement
“Saya kira selama 4 tahun ke depan itu kita belanjakan segitu banyak. Kita mau ini sebanyak mungkin secara bertahap nanti kita buat dalam negeri,” ujarnya.
Adapun secara rinci Luhut menyebutkan untuk anggaran 2021 total kebutuhan Kemendikbud ristek dan Pemerintah Daerah untuk pengadaan laptop sejumlah 431.730 unit (Rp 3,7 triliun), terdiri dari 189.165 unit Rp 1,3 triliun melalui APBN 2021, dan 242.565 unit Rp 2,4 triliun melalui DAK fisik pendidikan.
“Saat ini telah dilakukan pernyataan kontrak atas penggunaan PDN senilai Rp 1,1 triliun,” imbuhnya.
Selain itu, kata Luhut, saat ini terdapat enam produsen laptop dalam negeri dengan nilai TKDN 25 persen dan telah memenuhi kebutuhan pengadaan Kemendikbud Ristek dan Pemda pada 2021.
“Kesiapan produksi laptop dalam negeri adalah 351.000 unit pada September 2021 dan total sebanyak 718.100 unit pada November 2021,” pungkas Menko Luhut.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Menko Luhut: Penyaluran Obat Gratis dan Bansos Jangan Sampai Salah Sasaran
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar distribusi paket obat untuk pasien isolasi mandiri (isoman) dan bantuan sosial (bansos) dicek ulang.
Langkah pengecekan ulang ini agar bantuan paket obat dan bansos yang diberikan pemerintah tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Saya minta kepada semua teman-teman, distribusi obat ini semua didata dengan baik. Pendataan baik ini, supaya paket obat dan bansos ini betul-betul sampai kepada yang membutuhkan," kata Menko Luhut dalam keterangan persnya, Jakarta, Selasa (20/7/2021).
Distribusi paket obat dan bansos ini dijalankan oleh TNI dan Polri yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Saat ini sudah dilakukan di Jawa dan Bali. Luhut meminta kepada para TNI dan Polri untuk memeriksa benar-benar data yang ada sehingga tidak ada yang terlewat.
"Untuk seluruh anggota TNI dan Polri seluruh Pangdam, saya minta kalian betul-betul lihat di lapangan saat kalian memberikan paket obat dan bansos tersebut. Jangan ada yang kalian lewatkan," ujar Menko Luhut.
Terdapat 3 paket obat yang didistribusikan untuk mereka yang melaksanakan isolasi mandiri dan juga yang berada dalam perawatan di Rumah Sakit. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di masing-masing daerah. Bansos juga sudah mulai dibagikan secara masif di berbagai daerah.
Advertisement