Setelah Diambil Alih Taliban, IMF Tunda Pemberian Pinjaman untuk Afghanistan

Liputan6.com, Jakarta Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menunda akses pendanaan untuk Afghanistan. Langkah ini dilakukan setelah Taliban mengambilalih Afghanistan pada akhir pekan lalu.

Juru bicara IMF menjelaskan pembekuan tersebut dilakukan karena kurangnya pengakuan di komunitas internasional mengenai pemerintahan di Afghanistan saat ini.

Jumlah dana yang disiapkan lebih dari USD 370 juta atau kurang lebih Rp 5,3 triliun. Dana tersebut rencananya akan dikucurkan pada 23 Agustus 2021. Pendanaan merupakan bagian dari respons IMF terhadap krisis ekonomi.

Melansir dari BBC, Kamis (19/8/2021), akses menuju cadangan dana IMF dalam aset Hak Penarikan Khusus (SDR), dapat dikonversi ke mata uang yang didukung pemerintah, juga telah diblokir. SDR adalah unit pertukaran IMF berdasarkan mata uang pound sterling, dolar, euro, yen, dan yuan.

Pemblokiran itu terjadi setelah seorang pejabat dari pemerintahan Biden mengatakan semua aset bank sentral yang dimiliki pemerintah Afghanistan di AS tidak akan tersedia untuk Taliban.

Melalui sebuah surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan AS Janet Yellen, anggota kongres juga menjamin Taliban tidak akan menerima bantuan dari AS.

Surat yang mendapatkan tanda tangan dari 17 orang tersebut berisi, "Potensi alokasi SDR yang menyediakan hampir setengah miliar dolar dalam likuiditas tanpa syarat kepada rezim dengan sejarah yang mendukung aksi teroris terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, sangat memprihatinkan.”

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, kepala bank sentral Afghanistan mengatakan AS telah menutup akses ke asetnya, sebesar USD 7 miliar atau Rp 100,8 triliun. Aset tersebut di antaranya disimpan di Federal Reserve AS.

Mantan Menteri Perdagangan dan Industri Afghanistan, Ajmal Ahmady menuliskan dalam akun Twitternya bahwa jumlah cadangan di bank sentral Da Afghanistan Bank adalah sekitar USD 9 miliar atau Rp 129,6 triliun pada minggu lalu.

Namun, sesuai standar internasional, sebagian besar cadangan disimpan dalam bentuk obligasi yang diterbitkan pemerintah AS dan emas di luar negeri.

"Mengingat bahwa Taliban masih termasuk dalam daftar sanksi internasional, diharapkan aset tersebut akan dibekukan dan tidak dapat diakses oleh Taliban. Kami dapat mengatakan dana yang dapat diakses oleh Taliban mungkin 0,1-0,2 persen dari total cadangan internasional Afghanistan. Tidak banyak,” kata Ahmady.

Ia menambahkan bahwa pengiriman dolar fisik yang ditunda oleh Washington ke bank sentral menyebabkan mata uang Afghanistan terdepresiasi. Mata uang Afghanistan jatuh ke rekor terendah.

Perusahaan raksasa pengiriman uang independen, Western Union juga menunda layanan pengiriman uang ke Afghanistan dalam jangka waktu yang belum ditentukan. 

Pada Juli lalu, IMF memberikan Afghanistan cicilan pinjaman terbaru yang disetujui pada November. Selanjutnya, pada bulan yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menerbitkan sebuah laporan yang menyatakan sumber utama pendanaan Taliban berasal dari kegiatan kriminal, seperti perdagangan narkoba dan produksi opium, pemerasan, penculikan untuk mendapatkan tebusan, eksploitasi mineral, serta pengumpulan pajak dari daerah-daerah yang dikendalikan Taliban.

Bank Dunia juga mendanai berbagai proyek pembangunan di negara itu hingga memberikan uang sebesar USD 5,3 miliar (Rp 76,3 triliun) sejak 2002.

IMF telah mengambil langkah serupa terhadap rezim lain yang tidak diakui oleh anggotanya pada April 2019 lalu. Akses SDR diblokir setelah lebih dari 50 negara anggota menolak mengakui Presiden Nicolas Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela. IMF juga menghentikan pembayaran ke Myanmar, setelah junta militer mengambil alih negara tersebut.

Diketahui IMF akan menyelesaikan alokasi SDR senilai USD 650 miliar (Rp 9.366 triliun) untuk 190 negara anggotanya.

Gerakan Taliban untuk meninggalkan IMF merupakan keputusan yang mendesak. Hampir semua anggotanya akan mendapatkan aset cadangan dalam Hak Penarikan Khusus, Senin mendatang. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pemulihan ekonomi global dari krisis pandemi COVID-19.

Apabila Taliban akan dikecualikan pada tahap ini, IMF harus bergerak cepat. Inilah yang disebut sebagai kurangnya kejelasan berdasarkan pengakuan pemerintah sehingga melatarbelakangi keputusan IMF.

Kemungkinan besar, bantuan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong Taliban agar tidak melakukan pelanggaran yang ditakuti banyak orang lagi.

Reporter: Shania