Penyaluran Kredit UMKM Bisa Terdongkrak Keberadaan Holding BUMN Ultra Mikro

Liputan6.com, Jakarta Kehadiran holding BUMN Ultra Mikro (UMi) dinilai bisa mendorong porsi penyaluran kredit bagi UMKM. Hal yang kemudian diharapkan semakin memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tataran bawah pada masa mendatang.

Seperti diketahui, holding BUMN Ultra Mikro merupakan sinergi antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM. Ketiga BUMN tersebut memang dikenal fokus dalam pemberdayaan usaha kecil.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan saat ini rasio penyaluran kredit perbankan untuk UMKM termasuk UMi di dalamnya masih rendah, yaitu baru sekitar 20 persen. Itu sebabnya, Presiden Joko Widodo meminta agar porsinya harus mencapai 30 persen pada 2024.

Besaran persentase  kredit perbankan untuk UMKM membuat Indonesia kalah dari negara-negara tetangga seperti Singapura 39 persen, dan Malaysia 51 persen. Negara maju di Asia seperti Jepang sudah mencapai 66 persen dan Korea Selatan sudah 81 persen.

“Saya kira salah satu pendirian holding ultra mikro juga didasarkan atas kepentingan itu,” ujarnya, baru-baru ini.

Di sisi lain, menurut Teten, saat ini terdapat 30 juta usaha mikro di Indonesia yang belum dapat mengakses pembiayaan formal. Dari angka itu, 7 juta diantaranya mendapat pembiayaan dengan meminjam dari kerabat, 5 juta usaha diperkirakan mengakses dana dari rentenir. Sisanya belum mendapat pembiayaan.

Karena itu, kata Teten, pendirian holding BUMN UMi salah satunya didasarkan atas visi pemerintah untuk mencapai target tersebut.

Melalui hadirnya holding, harapannya setiap pelaku usaha yang belum mendapatkan akses pembiayaan, yang membutuhkan pendampingan dan pendekatan khusus, utamanya usaha mikro, dapat segera terbantu.

Menurutnya kehadiran holding pun akan mampu memberikan bunga yang cukup kompetitif. “Jadi memang struktur ekonomi kita ini didominasi usaha mikro. Artinya selama ini tidak banyak berubah, karena itu maka menjadi penting untuk membicarakan kembali untuk melihat kembali sistem pembiayaan untuk UMKM ini (termasuk UMi di dalamnya). Memang kita ingin bagaimana mendorong mereka supaya ada scaling up, saya kira ini penting,” tutur Teten.

Mengutip data sangat sementara Kementerian Koperasi dan UKM, hingga 2019 tercatat pelaku UMKM di Tanah Air mencapai 65,46 juta unit atau sekitar 99,99 persen dari total usaha nasional.

Jumlah tersebut mampu menyerap sekitar 119,5 juta tenaga kerja atau setara 96,92 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menegaskan porsi penyaluran kredit perbankan untuk UMKM yang baru sekitar 20 persen dinilai masih rendah.

Hal tersebut, kata dia, masih terjadi dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir. Karena itu, target porsi kredit mencapai lebih 30 persen untuk UMKM memang perlu segera diupayakan pemerintah.

Dia memproyeksikan dengan porsi tersebut sekitar Rp 2.400 triliun kredit akan menyentuh pelaku UMKM.

Dengan porsi penyaluran yang lebih besar, kata Eko, hal tersebut akan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi.

“Pandangan kami mengenai holding BUMN Ultra Mikro tentu saja perannya bagi akselerasi pemulihan ekonomi kita dari pandemi yang terjadi saat ini. Alasannya UMi dan UMKM ini adalah kontributor bagi perekonomian di level global, 50% dari GDP, kalau level nasional menggambarkan lebih tinggi lagi, 60,51 persen GDP kita kontribusinya UMKM,” ujarnya.

Untuk recovery economy, lanjut Eko, perlu menumbuhkan kembali GDP atau Produk Domestik Bruto. Langkah pemerintah melalui sinergi tersebut dinilai sudah tepat.

“Saya sepakat apapun yang dilakukan untuk UMKM kalau menurut saya itu (holding BUMN UMi) adalah pola yang tepat untuk kita recovery,” ucap Eko optimistis.