8 Strategi Pemerintah Bangun Sistem Kelistrikan Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) memiliki delapan strategi untuk membangun kelistrikan Tanah Air. Hal tersebut diungkap oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan kementerian ESDM Rida Mulyana dalam ASEAN Energy Bussiness Forum (AEBF).

Strategi pertama adalah dengan menarik investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT). Menurut Rida, Pemerintah telah merevisi peraturan untuk menyederhanakan proses pengadaan dan membuat skema bisnis menjadi lebih terbuka.

“Saat ini kami sedang memfinalkan Peraturan Presiden mengenai pengembangan energi baru terbarukan (EBT),” ujar Rida dalam keterangan, Jumat (17/9/2021).

Upaya Pemerintah berikutnya yakni dengan mengembangkan smart grid serta mempromosikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap secara masif. Menurutnya, dibutuhkan peraturan baru agar pengembangan EBT lebih menarik.

Selain itu, Pemerintah juga mendorong program renewable energy-based economic development (REBED) dan renewable energy-based industry development (REBID). REBED adalah program penggunaan EBT untuk memacu perekonomian wilayah termasuk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), sedangkan REBID adalah pengembangan potensi EBT yang terintegrasi dengan pengembangan industri.

“Untuk daerah yang memiliki potensi EBT yang besar seperti di Kalimantan Utara, pengembangan EBT untuk sektor industri akan lebih kompetitif dan menarik. Dengan demikian, industri akan mendapatkan listrik yang lebih terjangkau,” Rida menjelaskan. 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Selanjutnya, Pemerintah juga berupaya untuk melakukan didieselisasi atau melakukan konversi pembangkit listrik diesel ke pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan. Untuk meningkatkan fleksibilitas jaringan (grid), Pemerintah merevisi grid code.

“Semua penyedia kelistrikan baik PT PLN (Persero) maupun pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) harus mengikuti grid code yang baru,” Rida menegaskan.

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah adalah dengan mengembangkan teknologi smart grid. Rida berharap hal ini dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik serta mengurangi susut (losses) dalam jaringan transmisi maupun distribusi.

Dalam kesempatan yang sama, Rida juga menyampaikan tentang draft Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030 PT PLN (Persero) yang lebih 'hijau'. Porsi EBT dalam draft RUPTL tersebut meningkat dibanding RUPTL 2019-2028 yang masih di kisaran 30%.

“Untuk mencapai bauran EBT sebesar 23% pada 2025, Pemerintah memprioritaskan pembangkit EBT yang paling murah serta meningkatkan pengembangan PLTS karena harganya yang cenderung menurun,” ujar Rida.

Rida menyebut target Rasio Elektrifikasi (RE) dalam RUPTL 2021-2030 PT PLN (Persero) adalah tercapainya RE 100% pada 2022.

“Untuk mencapai target rasio elektrifikasi tersebut, Pemerintah menjaga keseimbangan sistem untuk memastikan keandalan pasokan listrik,” pungkas Rida.

AEBF adalah satu-satunya pameran dan konferensi resmi ASEAN terkait energi yang melibatkan pembuat kebijakan regional, internasional, maupun pelaku bisnis. Kegiatan ini merupakan bagian dari ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) yang rutin diadakan tiap tahun.

(*)