Risma Anggarkan Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, buat Siapa Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memutuskan melanjutkan pemberian bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 pada 2022.

Ini diungkapkan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma. "Bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, terus berlanjut," kata Risma dalam keterangannya, Jumat (24/9/2021).

Dia membantah jika bansos 2022 tidak ada lagi. Bahkan Kemensos sudah menganggarkan Rp 74,08 triliun untuk belanja bansos atau 94,67 persen dari anggaran 2022 sebesar Rp 78,25 triliun yang disetujui DPR.

Program bansos yang dikelola Kemensos terdiri dari bansos reguler dan bansos khusus. Bansos reguler dirancang untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan kemiskinan.

Bansos reguler yang dimaksud adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.

"PKH dan BPNT terus berjalan baik ada atau tidak ada pandemi. Karena memang dimaksudkan untuk penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM unggul," jelas Risma.

Adapun bansos khusus memiliki karakteristik berbeda. Bansos khusus eksisting yang dikelola Kemensos adalah Bantuan Sosial Tunai (BST).

"BST ini dirancang untuk kedaruratan, bukan untuk keperluan permanen. BST diluncurkan pemerintah terkait dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seiring tingginya angka penularan virus saat itu," jelas Risma.

Kementerian Sosial (Kemensos) akan mengubah sistem penyaluran bantuan sosial atau bansos pada 2022. Nantinya akan dilakukan uji coba penyaluran bansos secara biometrik di tahun depan.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma mengatakan bahwa uji coba akan dilakukan pada beberapa wilayah terlebih dulu.

"InsyaAllah tahun depan itu, uji coba di 7 provinsi, ada beberapa kabupaten/kota," ujar dia, seperti dilansir dari Antara di Jakarta.

Menurut Risma dalam uji coba tersebut penyaluran bantuan sosial tidak lagi menggunakan kartu. Jika kartunya rusak, penerima manfaat boleh hanya dengan membawa identitas diri ke e-Warong.

"Nanti penjualnya men-download aplikasi kami, kemudian transaksi, jadi tidak bisa keluar minuman keras, rokok," jelasnya.

Selain itu, kebijakan pemberian bansos juga akan dibedakan berdasarkan letak geografis penerima manfaaat. Untuk lokasi yang terjauh, bank akan datang ke tempat nasabah.

Kemudian soal ketimpangan harga di tiap daerah, Risma mengatakan, terutama di Papua harga bahan pokok menjadi lebih tinggi, sehingga tidak dipaksakan bansos tersebut untuk membeli beras.