Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Indonesia akan Pimpin Pemulihan Ekonomi Dunia Lewat Presidensi G20

Indonesia meneruskan tongkat estafet presidensi G20 dari Italia.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 01 Nov 2021, 16:20 WIB

Diterbitkan 01 Nov 2021, 16:20 WIB

Para pemimpin G20 berpose di depan Air Mancur Trevi selama acara KTT G20 di Roma, Minggu, 31 Oktober 2021 (AP Photo)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia meneruskan tongkat estafet presidensi G20 dari Italia. Dalam presidensi G20 di tahun depan, Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger atau pemulihan ekonomi secara bersama dan lebih kuat.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Suminto mengatakan, lewat presidensi G20 ini, Indonesia diharapkan dapat memimpin proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 pada tahun depan.

"Maka Presidensi Indonesia juga diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi global yang lebih kuat, lebih inklusif, lebih seimbang, lebih berkelanjutan," kata Suminto kepada Liputan6.com, Senin (1/11/2022).

"Oleh karenanya, tema Presidensi indonesia tahun depan, Recover Together, Recover Stronger. Jadi diharapkan negara-negara di dunia, tidak hanya anggota G20, tetapi seluruh negara-negara di dunia dapat melakukan pemulihan ekonomi secara bersama-sama, no country left behind," tuturnya.

Pada presidensi G20 di 2022, Suminto menuturkan, Indonesia akan menggelar serangkaian pertemuan. Itu dibagi dalam tiga kategori, yakni dari level pekerja (working group), level menteri, hingga level kepala negara melalui konferensi tingkat tinggi (KTT).

"Sepanjang 2022 kita akan melakukan banyak sekali pertemuan-pertemuan," ujar dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 Jalur

Pelaksanaan puncak acara G20 di Roma, Italia (Sumber: Facebook Sri Mulyani)

Suminto menyampaikan, presidensi Indonesia di G20 2022 bakal diduplikasi menjadi dua jalur. Pertama yakni jalur menteri keuangan dan gubernur bank sentral, atau yang disebut Finance Track.

"Di Finance Track ini dibahas berbagai agenda atau isu terkait dengan ekonomi dan keuangan global," ungkap dia.

Kedua adalah jalur Sherpa Track, yang akan membahas isu-isu ekonomi non-keuangan. Antara lain menyangkut soal energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.

"Sherpa track itu ada 12 working group yang melibatkan kementerian/lembaga di luar menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Seperti perdagangan, investasi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan seterusnya," urai Suminto.

Lanjutkan Membaca ↓