Akses Keuangan Warga Kota dan Desa Timpang, Ini Strategi Pemerataan OJK

OJK mengakui masih adanya kesenjangan atau gap yang cukup lebar terkait akses keuangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

oleh Liputan6.com diperbarui 02 Nov 2021, 15:30 WIB
Diterbitkan 02 Nov 2021, 15:30 WIB
PT Bank Syariah Indonesia Tbk menggelar Ramadhan Fest
PT Bank Syariah Indonesia Tbk menggelar Ramadhan Fest (dok: BSI)

Liputan6.com, Jakarta Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara mengakui masih adanya kesenjangan atau gap yang cukup lebar terkait akses keuangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Tirta mencatat, saat ini, akses keuangan masyarakat perkotaan masih cukup tinggi dengan angka sebesar 84 persen. Sedangkan, akses keuangan masyarakat di pedesaan lebih rendah yakni 69 persen.

"Kita menyadari tingkat akses keuangan masih belum merata. Akses keuangan di wilayah perkotaan telah mencapai 84 persen, jauh lebih tinggi dari wilayah pedesaan yang hanya 69 persen," terangnya dalam acara Penutupan Bulan Inklusi Keuangan 2021, Selasa (2/11/2021).

Tirta menerangkan, terjadinya gap akses keuangan antara kota dan desa ini diakibatkan oleh tingkat inklusi keuangan nasional yang tak berbanding lurus dengan tingkat literasi keuangan masyarakat. Di mana tingkat inklusi keuangan telah mencapai level 76 persen, sementara tingkat literasi keuangan masyarakat hanya berkisar 38 persen.

"Artinya, tingginya tingkat inklusi keuangan tidak diikuti dengan tingkat pemahaman masyarakat akan produk keuangan. Atau dengan kata lain tingkat literasi keuangan kita secara nasional maish relatif rendah," terangnya.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Berjalan Selaras

20151104-OJK
Tulisan OJK terpampang di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Maka dari itu, OJK meminta segala upaya terkait akselerasi inklusi keuangan nasional harus dibarengi dengan upaya peningkatan literasi keuangan. Dengan demikian, diharapkan bisa memperkecil jarak ketimpangan yang terjadi.

"Selain itu, seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan baik pusat maupun pemerintah daerah ditantang untuk bersinergi dalam menyediakan layanan jasa keuangan yang mudah di akses, fleksibel, dan terjangkau," tutupnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya