Infrastruktur Hijau Jadi Andalan Kementerian PUPR Bantu Tekan Emisi Karbon

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus ikut berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon. Itu diwujudkan melalui berbagai pembangunan infrastruktur yang mengadopsi prinsip pembangunan gedung hijau (green building).

Hal itu diungkapkannya saat ikut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai delegasi dalam COP26 di Glasgow, Skotlandia.

Basuki mengatakan, pembangunan infrastruktur hijau di Indonesia diterapkan pada pembangunan pasar tradisional, stadion, dan rumah susun (rusun), serta pemanfaatan energi terbarukan dalam pengoperasian dan pemeliharaan gedung, serta pengembangan manajemen infrastruktur pengelolaan sampah.

"Kami telah mengadopsi prinsip pembangunan gedung hijau (green building) melalui Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Kami juga terus melakukan peningkatan sertifikasi bangunan gedung hijau dengan menugaskan pelatih dan asesor serta mengembangkan kemampuan instruktur teknis untuk evaluasi kinerja bangunan," jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/11/2021).

Di sektor persampahan, Menteri Basuki menambahkan, Kementerian PUPR terus mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah. Sehingga ditargetkan kawasan perkotaan yang terlayani dapat meningkat dari 60 persen pada 2016 menjadi 100 persen pada 2024.

"Kami juga terus melanjutkan proyek sanitasi berbasis masyarakat melalui pembangunan TPS3R yakni Tempat Pengelolaan Sampah dengan konsep Reuse, Reduce, dan Recycle di seluruh Indonesia," ujar Menteri Basuki.

Lanjut dia, Kementerian PUPR juga berupaya meminimalkan pencemaran dari pembuangan limbah domestik seperti di Sungai Citarum dengan memodernisasi pembuangan limbah. Itu dilakukan lewat sistem pengelolaan gas landfill teknologi flaring seperti pemanfaatan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) di Cilacap, serta pemanfaatan sampah plastik dalam pembangunan jalan yang sudah mencapai 22,7 km pada 2019-2020.

Dengan berbagai langkah tersebut, Menteri Basuki optimis mampu memberikan dukungan pengurangan emisi karbon dengan potensi sebesar 58 persen di sektor bangunan dan 5 persen di sektor limbah.

"Berdasarkan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Fourth Assessment Report on Climate Change (2017), operasional gedung menyumbang hingga 72 persen emisi karbon dioksida di kawasan perkotaan. Selain itu, pembangunan gedung juga menghabiskan lebih dari sepertiga sumber daya dunia dengan menggunakan 40 persen dari total energi global dan 12 persen dari total pasokan air bersih," paparnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Terkait dengan adaptasi perubahan iklim, Menteri Basuki juga menyatakan, Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan infrastruktur ketahanan air lewat pembangunan 61 bendungan dan pembangunan tanggul dan tanggul di pantai utara Jawa.

Itu dilakukan untuk melindungi kota-kota pesisir Jakarta, Semarang, Pekalongan, dan wilayah lainnya dari ancaman penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan laut.

"Kementerian PUPR juga telah membangun Terowongan Air Nanjung di hulu DAS Citarum yang mencegah banjir di Wilayah Metropolitan Bandung dengan meningkatkan kapasitas aliran air dari 570 menjadi 650 meter kubik per detik," pungkasnya.