Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Pemerintah Tambah Subsidi Jadi Rp 7,6 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan upaya menutup selisih harga minyak goreng demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri mikro, dan industri kecil, salah satunya menambah subsidi menjadi Rp 7,6 triliun dari sebelumnya hanya Rp 3,6 triliun.

Kebijakan ini didasarkan atas hasil evaluasi yang mempertimbangkan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat.

Menindaklanjuti kebijakan sebelumnya, Pemerintah memastikan kembali agar masyarakat dapat memperoleh harga minyak goreng kemasan dengan harga terjangkau Rp14.000,00 per liter. Upaya menutup selisih harga ini tidak hanya diberikan untuk minyak goreng kemasan 1 liter, tetapi juga diberikan untuk minyak goreng dalam kemasan 2 liter, 5 liter, dan 25 liter.

“Dalam rapat ini diputuskan bahwa untuk selisih harga minyak goreng akan diberikan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 7,6 triliun,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memimpin Rapat Komite Pengarah BPDPKS, Selasa (18/1/2022).

Minyak goreng kemasan dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 250 juta liter per bulan selama jangka waktu 6 bulan. Pemerintah juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, minimal 1 bulan sekali, terkait dengan implementasi kebijakan ini.

“Pemberlakuan kebijakan satu harga untuk minyak goreng yakni sebesar Rp14.000,00 per liter akan di mulai pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 pukul 00.00 WIB di seluruh Indonesia. Namun, khusus untuk pasar tradisional diberikan waktu penyesuaian selambat-lambatnya 1 minggu dari tanggal pemberlakuan,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Direktur Utama BPDPKS, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diwakili Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Menteri Pertanian diwakili Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Selain itu, Menteri Keuangan diwakili Direktur Jederal Perbendaharaan, Menteri PPN/Kepala Bappenas diwakili Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Ketua Dewan Pengawas BPDPKS, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS, Narasumber Utama Komite Pengarah, dan Tim Asistensi Menko Perekonomian.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyoroti masalah harga minyak goreng yang mahal pada awal 2022 ini. Dia memaparkan berbagai indikator penyebab, salah satunya kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

"Ini adalah fenomena yang akan kita hadapi di tahun 2022. Kenapa? Harga minyak goreng naik itu karena harga CPO naik. Itu naik, kita juga mempunyai andil dalam kenaikan itu," jelasnya saat peluncuran BUMN Holding Pangan, Rabu (12/1/2022).

 Mendag Lutfi menyebut, ada macam-macam mekanisme harga minyak sawit mentah. Tetapi harga naik ini menjadi salah satu tujuan daripada Indonesia yang memproduksi kelapa sawit terbesar dunia.

"Ekspor kita tahun 2021 ini mustinya mencapai USD 27 miliar. Tertinggi dalam sejarah, harga per ton Rp 1.340. apa efeknya, harga minyaknya naik," ujar Mendag Lutfi.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan saat ini tengah melakukan intervensi supaya harga minyak goreng tetap ada dan terjangkau. Selain ketersediaan barang terpenuhi, harga bisa terkendali di angka Rp 14 ribu per liter.

"Mekanismenya menggunakan BPDPKS, kira-kira kita akan menggunakan subsidi Rp 3 ribu, kita siapkan 1,2 miliar liter untuk 6 bulan pertama tahun 2022, saya jamin harga akan di Rp 14 ribu," serunya.

Kehadiran BUMN Holding Pangan juga dikatakannya bisa langsung bersinggungan langsung dengan rakyat di pasar-pasar rakyat.

Lutfi pun meminta Direktur Utama PT RNI selaku induk usaha BUMN Holding Pangan untuk melaksanakan titah tersebut. Karena pada 2022 sudah kelihatan trennya, yaitu demand akan datang lebih besar daripada ketersediaan supply.

"Oleh sebab itu kita di Kementerian Perdagangan sedang mengatur logistik kita untuk tahun 2022, saya mohon food id bisa membantu pemerintah untuk memastikan bahwa barang ada dan terjangkau," tuturnya.