Wamenkeu Tinjau Kapal Bantu RS Buatan PT PAL Indonesia, Dibangun Pakai Uang Negara Rp 764,5 M

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengunjungi Kapal Bantu Rumah Sakit KRI WSH-991 yang baru saja diselesaikan PT PAL Indonesia dan akan dioperasikan TNI Angkatan Laut. Kapal bantu tersebut dibiayai dari uang rakyat senilai Rp 764,5 miliar.

Kunjungan Wamenkeu didampingi Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban pada Jumat (21/1/2022). Adapun kunjungan tersebut diterima langsung Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod.

"Dengan kondisi pandemi, kita harus memiliki kesiapsiagaan sektor kesehatan dan tentu keberadaan kapal ini akan meningkatkan kesiapsiagaan sektor kesehatan kita di Indonesia," ujar Wamenkeu.

PT PAL Indonesia merupakan salah satu BUMN yang bergerak di industri pengolahan (manufaktur) yang menjalankan usaha di bidang industri perkapalan, baik kapal perang maupun kapal niaga, serta industri rekayasa umum (minyak dan gas, serta kelistrikan).

Pemerintah melalui APBN Tahun Anggaran 2021 memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT PAL Indonesia.

Tujuannya untuk melengkapi kemampuan sumber daya manusia, fasilitas, dan peralatan yang dibutuhkan.

Harapannya, PT PAL Indonesia yang sebelumnya melaksanakan joint section menjadi mampu melaksanakan whole local production.

"PT PAL adalah BUMN yang sangat baik, yang harus kita teruskan operasionalnya, melakukan alih teknologi dan memastikan bahwa kita sebagai negara maritim punya kemampuan di sisi maritim, membangun kapal dan engineering dan rekayasa umumnya," kata Wamenkeu.

Ke depannya, Wamenkeu meminta PT PAL Indonesia terus memperkuat tata kelola dan konstruksi keuangannya.

Dengan demikian, kinerja BUMN yang semakin baik dapat mendorong pemulihan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan terus meningkatkan kemampuan Indonesia untuk pulih dari pandemi.

"PT PAL sudah menjadi bagian dari holding industri pertahanan dan kita harapkan nanti akan menjadi lebih baik ke depannya sehingga menjadi salah satu dasar pemulihan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan terus meningkatkan kemampuan Indonesia," jelas dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pembentukan holding BUMN Pertahanan semakin nyata usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani PP No. 5 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Len lndustri pada 12 Januari 2022. Holding BUMN Pertahanan ini ditargetkan meluncur paling lambat awal Februari 2022.

Holding BUMN Pertahanan ini diberi nama Defend ID (Defence Industry Indonesia). Anggota holding ini adalah PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, serta PT Dahana sebagai anggota holding.

Saat ini, PT Len Industri sebagai induk holding Defend ID memiliki seluruh saham Seri B dari keempat anggota holding Defend ID. Sementara itu, pemerintah memiliki 1 lembar saham Seri A Dwiwarna keempat perusahaan tersebut serta 100 persen saham Len.

Direktur Utama PT Len Industri Bobby Rasyidin menjelaskan, proses holding BUMN pertahanan tidak menyebabkan perubahan pengendalian negara terhadap anggota holding. "Negara akan tetap memegang kontrol baik secara langsung melalui kepemilikan saham Seri A Dwiwarna maupun secara tidak langsung melalui Len.” jelas dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/1/2022).

PP No. 5 Tahun 2022 menjelaskan bahwa pengalihan saham Seri B ini bertujuan sebagai penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk memperkuat struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha Len. Adanya PP ini tidak mengubah kepemilikan saham 4 anak perusahaan Len yaitu PT Eltran Indonesia, PT Surya Energi Indotama (SEI), PT Len Railway Systems (LRS), dan PT Len Telekomunikasi Indonesia (LTI), yang mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Len.

"Defend ID kami targetkan dapat diluncurkan pada akhir Januari 2022 ini atau awal Februari 2022, tepatnya nanti setelah terbit KMK penetapan nilai inbreng dan RUPSLB selesai dilaksanakan," ungkap Bobby.

Setelah PP Pembentukan holding BUMN pertahanan ditetapkan, maka tahapan selanjutnya adalah penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) penetapan nilai inbreng saham dari Menteri Keuangan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk membahas perubahan anggaran dasar perusahaan anggota holding serta penandatanganan akta inbreng.