Tahu dan Tempe Langka, Ini 3 PR Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad, menyarankan pemerintah mulai mengurangi ketergantungan impor kedelai. Langkah ini supaya harga kedelai tidak terus-menerus fluktuatif.

“Harusnya kita sudah mulai mengurangi impor, karena memang kita lihat produksi kedelai dari tahun ke tahun mengalami penurunan,” kata Tauhid kepada Liputan6.com, Senin (21/2/2022).

Selama ini karena Indonesia tergantung kedelai impor, setiap kenaikan harga kedelai dunia akan berpengaruh kepada komoditas di Indonesia termasuk tempe dan tahu yang berbahan baku kedelai impor. 

Menurut Tauhid, terdapat 3 permasalahan yang harus diselesaikan pemerintah terkait mahalnya kedelai yang berimbas kepada produsen dan pedagang tahu dan tempe.

“Pertama, luas lahan bersaing dengan komoditas jagung maupun komoditas lainnya,” ujarnya.

Kedua, mengenai produktivitas. Produksi kedelai di dalam negeri hanya mampu mencapai 1-2 juta ton per hektar. Sementara negara lain bisa 4 juta ton per hektar.

“Menurut saya, kita bisa menggunakan bibit kedelai hibrida yang sama dengan impor, sedangkan menggunakan bibit lokal produktivitasnya tidak bisa nendang atau maksimal. Saya kira ada persoalan disitu yang belum ada titik terangnya,” jelasnya.

Namun, permasalahan lainnya muncul yaitu pengelolaan penanaman kedelai di Indonesia masih sederhana dibandingkan negara lain yang sudah menerapkan teknologi.

“Ketiga soal insentif, lama kelamaan petani enggan menanam meskipun sudah dipaksa, kita punya masalah dari segi produksi,” ucap Tauhid.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tak bisa dipungkiri, harga kedelai diprediksi dalam beberapa bulan ke depan masih akan tinggi atau mahal. Hal itu disebabkan oleh China yang tingkat permintaan kedelainya jauh lebih tinggi dan mereka memiliki kontrak berjangka lama.

“Kita dengan melihat situasi ini, para pelaku usaha di Indonesia tidak berani melakukan kontrak berjangka, jadi ketika di market belinya segitu,” ujar Tauhid.

Menurutnya, Pemerintah harus bisa fasilitasi pembelian kontrak berjangka untuk kedelai, kemudian skema pendanaannya seharusnya telah disiapkan. Daripada harga kedelai sekarang naik turun terus yang pada akhirnya pengrajin dan pedagang mogok produksi dan jualan.

Demikian, yang perlu diwaspadai China akan terus dominan beberapa tahun terakhir, maka Pemerintah Indonesia seharusnya melakukan pendekatan dengan negara lain yang kerjasama dengan Chinanya kurang.

“Saya belum tahu negara mana saja, ada Amerika Serikat, Argentina, Brazil, harusnya kita mulai lakukan kerjasama dengan importir negara itu dalam jangka panjang,” pungkasnya.