Barang Mewah dan Jasa Premium Kena PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025, Dampaknya?

17 Juta UMKM Sudah Terhubung ke Ekosistem Digital

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat hingga kini sudah ada 17,25 juta pelaku UMKM telah onboarding ke dalam ekosistem digital.

oleh Tira Santia diperbarui 24 Feb 2022, 11:40 WIB

Diterbitkan 24 Feb 2022, 11:40 WIB

Perajin menyelesaikan pembuatan kerajinan air mancur dari paralon bekas di Abah Matul, Tapos, Depok, Kamis (1/4/2021). Tahun ini, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM kembali disalurkan pada 9,8 juta pelaku usaha dengan besaran RP 1,2 juta per penerima. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koperasi dan UKM mencatat hingga kini sudah ada 17,25 juta pelaku UMKM telah onboarding ke dalam ekosistem digital. Pertumbuhan tersebut lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Pelaku usaha yang telah terhubung atau sistem digital mencapai 17 juta lebih, tumbuh lebih 100 persen, lebih cepat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah, Eddy Satriya, dalam webinar Mikro Forum – Forwada “Bagaimana G20 Perkuat UMKM dan Sendi-sendi Ekonomi Terpenting Pasca Pandemi", Kamis (24/2/2022).

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) menyatakan akan terus mendorong pelaku UMKM agar onboarding kedalam ekosistem digital. Bahkan, di tahun 2024 KemenkopUKM menargetkan 30 juta UMKM onboarding kedalam ekosistem digital.

Hal ini dikarenakan, pada tahun 2025 proyeksi potensi ekonomi digital Indonesia berdasarkan data google, temasek dan bain company mencapai Rp1.700 triliun.

Disamping itu, Kemenkop UKM juga memiliki beberapa program untuk meningkatkan dan mendorong peran strategis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di saat Indonesia menjadi Presidensi G20.

Pertama mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan akses kredit, khususnya kredit perbankan melalui KUR. Bagi UMKM yang belum dapat mengakses pembiayaan formal, Pemerintah mengeluarkan program BPUM.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Aspek Legalitas

Pekerja memintal benang tali di Pabrik Pemintal Benang Tradisional di Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (11/2/2022). Bank Indonesia (BI) melaporkan penyaluran kredit ke sektor UMKM tumbuh 12,3 persen secara tahunan (year on year) menjadi Rp1.147,3 triliun di sepanjang 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kedua, Pemerintah mendorong para pelaku usaha mikro untuk mendapatkan aspek legalitas, seperti mendapatkan NIB dan merk-merk mereka, sehingga membuat produknya bersandar dengan Sertifikat Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), sertifikasi halal, izin edar dan berbagai izin lainnya.

Ketiga, Pemerintah memfasilitasi perluasan pasar produk UMKM. Pemerintah telah mengalokasikan 40 persen belanja pemerintah melalui LKPP. Kedepannya, diharapkan e-catalog UMKM bisa bertambah sehingga banyak UMKM yang bisa mengakses APBN kita melalui lelang yang ada di LKPP.

Keempat, Pemerintah melanjutkan promosi dan pemasaran produk UMKM melalui berbagai acara pameran, pusat layanan usaha terpadu (PLUT) di daerah.

“Kini ada 70 PLUT kita tersebar di 30-an provinsi, ada pasar digital dengan BUMN dan juga Siren.id melalui SMESCO dan kerjasama dengan beberapa platform e-commerce,” pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓