Hipmi: Sejumlah Negara Tunda Pemilu karena Kondisi Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta Pemilu 2024 diundur ke 2026. Usulan ini tentu saja mendapat beberapa penolakan karena dinilai sebagai sikap anti demokrasi.

Ketua bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan, usulan penundaan pemilu perlu dipertimbangkan oleh stakeholder khususnya partai Politik. Alasannya, ini merupakan keputusan politik dan perlu dukungan mayoritas.

"Karena nantinya 2024 kita belum bisa memperediksi mengenai pandemi Covid-19 yang melanda dunia lebih lagi sampai saat ini kasus Covid-19 terus meningkat dan menjadi tantangan kedepannya, semoga ada opsi-opsi lain, dan langkah ini harus diskursuskan," ungkap Anggawira dalam keterangan tertulis, Senin (28/2/2022).

Anggawira juga menambahkan perlu ada langkah cadangan dan menjadi salah satu diskursus publik yang perlu dipikirkan juga jika ada keadaan yang tidak mungkin dilaksanakannya pemilu.

"Secara negara lainpun, ada beberapa yang menunda pemilu karena kondisi Covid-19 ini. Karena kita tidak bisa pungkiri pandemi Covid-19 ini membuat banyak fokus pemerintah terpecah belah. Di tambah lagi untuk menghadapi Pemilu 2024," kata Anggawira.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Anggawira juga mengatakan bahwa penundaan pemilu ini juga pasti banyak sekali penolakan, dan karena itu perlu sekali adanya ruang publik untuk bisa saling bertukar pendapat membahas sisi baik dan buruknya penundaan pemilu 2024 ini.

"Dalam menentuan kebijakan perlu sekali suara semua pihak, agar terlihat apakah perlu penundaan pemilu ini dan kita fokus kedalam kestabilan ekonomi, politik dan kesejahteraan masyarakat. Yang pasti para pengusaha siap untuk diajak pertukar pandangan dan mendukung seluruh keputasan terbaik yang nantinya akan dilaksanakan," tutup Anggawira.