Menteri PPN: Bangun Jalan Kota Tak Masuk DAK Bisa Didorong ke Jalan Nasional

Liputan6.com, Jakarta Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa buka suara perihal pembangunan infrastruktur, khususnya jalan nasional atau daerah yang belum diakomodasi pada 2022.

Menurut dia, pada pembangunan infrastruktur perlu menekankan pentingnya readiness criteria. Selama ini dikatakan jika kendala pelebaran jalan nasional karena volume capacity ratio yang masih di bawah 0,8. Artinya perlu ada penghitungan ulang dari sisi beban lalu lintas.

"Jalan kota tidak masuk di DAK dan anggaran di daerah terbatas, bisa didorong ke jalan nasional. Selama volume traffic load-nya sesuai dan setelah itu dihibahkan ke daerah dan perawatannya jadi tanggung jawab daerah,” jelas Suharso dalam Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) Wilayah Sumatra–Nusa Tenggara Barat di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/3/2022).

Dia juga mengaku lebih menyukai pemerintah daerah yang bisa mengeluarkan gagasan baru dalam melakukan pembangunan di daerah dengan tidak mengandalkan APBN. Terutama dalam hal pengelolaan keuangan dalam pembangunannya.

Sebagaimana yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara yang memanfaatkan pendanaan alternatif untuk pembangunan di wilayahnya.

Pemda Sumatera Utara akan membangun sport city yang hanya menggunakan dana APBN Rp 8 triliun dari kebutuhannya sebesar Rp 100 triliun.

“Tidak selamanya harus APBN karena anggaran kita relatif kecil. Makanya, saya senang sekali ketika Gubernur Sumatera Utara mengusulkan sport city yang butuh kira-kira Rp 100 triliun, dengan APBN hanya Rp 8 triliun. Itu akan menggerakkan ekonomi daerah,” ungkap Suharso dalam Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) Wilayah Sumatra–Nusa Tenggara Barat di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/3).

Sumatera Utara menjadi percontohan proyek pembangunan sport city yang mengintegrasikan kawasan olahraga dengan kawasan bisnis, permukiman, dan fasilitas umum lainnya.

Suharso mendorong Sumatera Selatan untuk dapat menerapkan hal yang sama untuk fasilitas olahraga pasca Asian Games 2018.

“Untuk kasus di Palembang, Bapak bisa dorong menjadi sport city yang bisa dikembangkan jadi kota baru sehingga bisa terus bertahan dan terawat tanpa menghilangkan fungsinya. Kalau tidak, ya selesai begitu saja,” jelas Suharso.

Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, Kementerian PPN/Bappenas mendorong daerah untuk menciptakan efektivitas belanja.

Sekaligus mendorong peran sentral dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk setiap program pembangunan.

“Daerah boleh membantu pengusaha lokal untuk memperoleh sertifikasi untuk masuk ke LKPP. Jangan sampai, UMKM kita ikut pengadaan barang, tapi mereka impor dari Cina. Kebijakan harga juga harus dipertimbangkan. Orientasinya bukan dari harga termurah, tapi kalau dia membuka lapangan pekerjaan dan menunjang ekonomi bagi daerah, itu yang penting,” kata Suharso.

Reporter: Anisyah Al Faqir