Sederet Bansos di 2022: Kartu Sembako, BLT PKL hingga Subsidi Gaji

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi), memberikan arahan agar perlindungan sosial terus dipertebal. Hal tersebut terungkap dalam Sidang Kabinet Paripurna terkait antisipasi situasi dan perkembangan ekonomi dunia di Istana Negara, Selasa (5/4/2022).

Dalam keterangan pers usai sidang tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Jokowi memberikan arahan untuk selalu memonitor dan mengikuti secara harian kenaikan berbagai komoditas utamanya pangan dan energi sebagai akibat daripada kondisi geopolitik di Rusia dan Ukrania.

“Jadi, Pemerintah memberikan subsidi langsung yang kemarin kepada 18,8 juta penerima Kartu Sembako, dan untuk 1,85 juta PKH non-BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), yang diberikan untuk bantuan subsidi selisih harga minyak goreng yang besarnya Rp300.000 untuk 3 bulan atau Rp100.000 per bulan per kpm. Diharapkan dalam bulan Ramadan ini sudah bisa disalurkan,” jelas Menko Airlangga.

Selain itu, akan diberikan juga bantuan tunai untuk pangan kepada 2,5 Juta PKL dan Pemilik Warung (PKLW) yang juga akan menerima sebesar Rp 300.000 untuk 3 bulan, dan akan disalurkan dalam bulan Ramadan.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa perlunya untuk membantu dan menjaga daya beli para Pekerja.

“Ada program yang diarahkan Bapak Presiden untuk Pekerja, yaitu Bantuan Subsidi Upah untuk para Pekerja dengan Gaji di bawah Rp3,5 Juta, untuk sebanyak 8,8 Juta Pekerja, yang direncanakan sebesar Rp 1 Juta dan akan diberikan dalam dua kali penyaluran,” ungkap Menko Airlangga.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menko Airlangga juga mengatakan bahwa dalam Sidang Kabinet Paripurna diusulkan Bantuan Presiden (Banpres) diberikan juga untuk Usaha Mikro yang nanti akan diagendakan besarannya Rp 600.000 per penerima dan dengan sasaran penerima di kisaran 12 juta.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo juga meminta kenaikan harga pupuk harus menjadi perhatian.

Hal tersebut dikarenakan di dalam negeri terdapat penggunaan pupuk subsidi dan non-subsidi. Menko Airlangga menegaskan bahwa tentu akan ada pembatasan penggunaan pupuk terkait dengan komoditas. Prioritasnya adalah padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat, dan kakao. Pupuk yangdisubsidi juga dibatasi yaitu pupuk dengan jenis Urea dan NPK.

“Oleh karena itu, Presiden mewanti-wanti subsidi pupuk harus tepat sasaran agar para petani bisa menerima pupuk, sehingga harga pupuk tidak mengakibatkan kelangkaan pupuk. Diharapkan upaya ini dapat mendorong ketersediaan pangan yang aman,” pungkas Menko Airlangga.

Pemerintah akan menyalurkan subsidi dalam berbagai bentuk bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Hal ini di tengah meningkatnya sejumlah harga komoditas global dan domestik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan difokuskan untuk program bantuan sosial kepada pekerja dan program yang meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

"Kita masih ada Rp 455 triliun untuk program pemulihan ekonomi PCPN. Ini difokuskan ke program seperti labor intensive atau program-program yang meningkatkan ketahanan," kata Sri Mulyani usai sidang Kabinet Paripurna tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4).

Sebagai informasi, Pemerintah dalam waktu dekat akan menyalurkan BLT Minyak goreng kepada 23,5 juta penerima. Dalam program ini pemerintah membutuhkan dana Rp 6,9 triliun.

Tak hanya itu, Pemerintah juga akan memberikan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji dibawah Rp 3,5 juta per bulan. Sebanyak Rp 8,8 triliun dana harus disiapkan untuk 8,8 juta penerima.

Belum lagi program bansos produktif untuk pelaku usaha mikro. Akan ada 12 juta penerima yang masing-masing mendapatkan bantuan dana Rp 600 ribu. Sehingga kebutuhannya Rp 7,2 triliun.

Presiden Joko Widodo kata Sri Mulyani memerintahkan para menteri untuk melakukan program ekonomi. Misalnya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar membuat program yang bisa menyerap tenaga kerja.

"Menciptakan lapangan kerja terutama kepada Kementerian PUPR dan kementerian lain," kata dia.

Selain itu, Jokowi meminta agar para menteri meningkatkan langkah-langkah koordinasi di bidang ketahanan pangan. Antara lain pembukaan pangan, irigasi, ketersediaan pupuk, hingga bibit untuk produk-produk yang bisa tumbuh di Indonesia.

Sri mulyani mengatakan semua negara di dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Sehingga ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi hal yang perlu ditingkatkan.

"Tadi Presiden instruksi untuk pangan ini kan untuk padi, jagung, kedelai tidak lebih dari 3 bulan. Sehingga seharusnya bisa direspon secara lebih cepat oleh kementerian terkait bekerja sama dengan pemerintah daerah," tuturnya.

Sementara itu, dari sisi APBN, pihaknya akan memberikan dukungan terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat. APBN akan diarahkan menjaga keselamatan rakyat dan menjaga keselamatan ekonomi, namun tetap menjaga kesehatan APBN.

"Kita dukung langkah-langkah mengamankan masyarakat kita terutama tadi yang merasakan dampak global, yang memang dirasakan seluruh dunia," katanya mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com