Pengusaha Warteg Tolak Kenaikan Harga LPG 3 Kg: Kami Disuruh Masak Pakai Kayu?

kenaikan LPG subsidi tersebut berpotensi membuat sektor usaha warteg mengalami gulung tikar. Mengingat, saat ini pelaku usaha warteg masih dibebani kenaikan sejumlah bahan pangan.

oleh Liputan6.com diperbarui 06 Apr 2022, 15:20 WIB
Diterbitkan 06 Apr 2022, 15:20 WIB
Kebutuhan Elpiji 3 Kg
Warga mengangkut tabung gas LPG 3 kilogram (kg) dengan sepeda motor di Jakarta, Rabu (16/12/2020). PT Pertamina (Persero) memperkirakan kebutuhan gas elpiji 3 kg naik menjadi 7,50 juta metrik ton pada 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Dua menteri koordinator telah memberikan sinyal bahwa harga BBM Pertalite dan harga LPG 3 Kg bakal naik di tahun ini. Kedua menko tersebut adalah Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto. 

Mendengar rencana tersebut, Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni menolak dengan keras. Mukroni menyatakan, LPG 3 kg sendiri bukan jenis barang substitusi untuk kegiatan memasak. Sehingga, kenaikan LPG dinilai amat memberatkan pelaku usaha warteg.

"Sebaiknya kenaikan LPG ditunda dulu. Gas itu barang yg susah disubstitusi, masa kita masak pakai kayu, listrik atau lainnya," ujarnya saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Selain itu, kenaikan LPG subsidi tersebut berpotensi membuat sektor usaha warteg mengalami gulung tikar. Mengingat, saat ini pelaku usaha warteg masih dibebani kenaikan sejumlah bahan pangan.

"Apalagi, omzet penjualan masih sepi," tekannya.

Untuk itu, Mukroni meminta pemerintah lebih peka dalam menyikapi persoalan yang terjadi dilapangan di tengah mahalnya harga sembako. Antara lain dengan membatalkan rencana melakukan penyesuaian harga LPG 3 Kg.

"Pemerintah jangan membuat rakyat kecil nangis dengan harga bahan pokok yang naik, apalagi naiknya LPG. kami bukan nangis air mata tapi bisa juga nangis darah," kerasnya mengakhiri.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pemerintah Kaji Kenaikan Pertalite dan LPG 3 Kg

FOTO: Rencana Alokasi Dana Subsidi LPG 3 Kg
Pekerja menata tabung LPG 3 kg di agen LPG kawasan Cibubur, Jakarta, Jumat (26/2/2021). Subsidi LPG tabung 3 kg menggunakan asumsi volume tabung LPG 3 kg sebanyak 7 juta metrik ton. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah masih mengkaji kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan juga LPG 3 kilogram (kg). Ini menyusul kenaikan harga minyak dunia yang melambung tinggi.

“Saat sekarang masih kita kaji,” kata Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di komplek Istana Presiden, Selasa (5/4/2022).

Baik untuk kenaikan Pertalite dan LPG 3 kg, Menko Airlangga enggan merinci lebih lanjut terkait kajian yang dilakukan. Ia pun menyebut akan mengumumkannya pasca kajian rampung.

“Sesudah kita kaji, nanti kita umumkan, tapi saat sekarang belum,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, ia menuturkan sejumlah komoditas dunia yang mengalami kenaikan imbas perang Rusia-Ukraina. Salah satunya adalah minyak mentah Brent yang disebut tembus USD 100 per barel.

Usai Pertamax, Harga LPG 3 Kg hingga Pertalite Juga Naik

Kebutuhan Elpiji 3 Kg
Pekerja menurunkan tabung gas LPG 3 kilogram (kg) dari truk di Jakarta, Rabu (16/12/2020). PT Pertamina (Persero) memperkirakan kebutuhan gas elpiji 3 kg naik menjadi 7,50 juta metrik ton pada 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah berencana akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite, Premium, hingga LPG 3 kg secara bertahap pada periode Juli hingga Maret 2022.

Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan atau Menko Luhut.

"Over all, yang akan terjadi itu Pertamax, Pertalite, Premium, gas yang 3 kilo itu bertahap. Jadi 1 April, nanti Juli, nanti September itu bertahap (naiknya) dilakukan oleh pemerintah," ujarnya saat meninjau Proyek LRT di Depo LRT Jabodebek Bekasi, Jumat (1/4/2022).

Menko Luhut menyebut, kebijakan penyesuaian harga itu bagian dari efisiensi pemerintah imbas dari kenaikan sejumlah komoditas. Menurutnya, rencana tersebut menemuka dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

"Semua efisiensi kita lakukan. kKita akan mendorong perintah Presiden kemarin dalam rapat pemakaian mobil listrik tempatnya Pak Budi Karya (Menhub)," tegasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya