Sri Mulyani Bidik Pendapatan Negara Rp 2.382 T dan Belanja Rp 2.979 T di 2023

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, tahun depan pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,28 hingga 11,76 persen dari PDB.

Ini berarti pada kisaran antara 2.255,5 triliun hingga Rp 2.382,6 Triliun. Sedangkan Belanja Negara Tahun depan di desain pada kisaran 14,09 persen hingga 14,71 persen dari PDB.

"Itu artinya belanja negara pada kisaran antara Rp2.818,1 triliun hingga Rp 2.979,3 Triliun. Nah, belanja negara atau belanja negara tersebut terdiri dari belanja pusat yaitu antara Rp2.017 triliun hingga Rp2.152 triliun dan transfer ke daerah yang akan berkisar antara Rp800 hingga Rp826 triliun," kata Sri Mulyani, Kamis (14/4).

Dengan belanja dan penerimaan tersebut, kata Sri Mulyani, defisit APBN tahun depan akan dirancang pada kisaran Rp562,6 triliun, hingga Rp596,7 triliun atau ini berarti 2,81 hingga 2,95 persen dari PDB.

"Ini artinya kita akan melaksanakan undang-undang 2 tahun 2020 dimana defisit APBN tahun 2023 akan kembali dibawah 3 persen, namun pada saat yang sama APBN akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan juga untuk terus mendukung program-program pembangunan nasional," katanya.

Prioritas belanja tahun depan, pertama di bidang perlindungan sosial, akan tetap dijaga antara Rp349 hingga Rp332 triliun. Angka ini terutama untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan juga mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif.

"Dalam hal ini, data untuk mereka yang akan mendapatkan perlindungan sosial akan semakin dimutakhirkan dan Kementerian Sosial akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial," papar Sri Mulyani.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Realisasi pendapatan negara di pemerintah pusat selama kuartal I-2022 telah mencapai Rp 484,83 triliun atau 26,3 persen. Penyerapan tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2021, yakni Rp 373,37 triliun atau 21,76 persen dari pagu anggarannya.

Sementara itu realisasi belanja negara telah mencapai 18,1 persen. Terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 151,49 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 162,68 triliun. Sedangkan penyerapan TKDD sebesar 176,46 triliun.

"Realisasi belanja kuartal I 18,1 persen dan penyerapan TKDD sebesar 22,9 persen dari target APBN," kata Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Hadiyanto dalam Pembukaan Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Hadiyanto mengatakan pemerintah akan terus menjaga dan meningkatkan kinerja penggunaan APBN yang merata di setiap kuartalnya. Sehingga bisa mengungkit dan lebih efektif untuk perekonomian nasional.

"Dengan pola belanja yang rata agar APBN ini bisa menjadi pengungkit efektif buat perekonomian Indonesia," katanya.

Untuk itu dia meminta para kementerian/lembaga segera membuka blokir alokasi anggaran. Agar belanja-belanja strategis bisa segera terealisasi dan dilaksanakan segera.

"Agar membawa kemanfaatan lebih awal. Pembelanjaan kontrak ini harus didorong untuk mencegak eagle belanja," katanya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga akhir Februari 2022 kinerja APBN berjalan baik. Hal itu terlihat dari belanja negara yang mencapai Rp 282,7 triliun, artinya 10,4 persen dari APBN sudah digunakan.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Maret 2022, secara virtual, Senin (28/3/2022).

Rinciannya, belanja Kementerian Lembaga mencapai Rp 78,6 triliun atau 8,3 persen dari APBN. Utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta penyaluran berbagai bansos ke masyarakat.

Selanjutnya, “Belanja non K/L Rp 93,6 triliun. Terutama yang berkaitan dengan subsidi akan mengalami loncatan atau dalam hal ini akan mengalami tekanan,” ujarnya.

Kemudian, transfer ke daerah dan dana desa sudah mencapai Rp 110,5 triliun atau 14,4 persen. Hal ini didukung kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik dan penyaluran dana BOS regular Tahun Anggaran 2022 tahap I. 

Di sisi lain, pembiayaan investasi mencapai Rp 12 triliun, terutama untuk investasi di Badan Layanan Umum seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan juga untuk investasi pemerintah dalam program Perumahan.

“Ini semuanya menggambarkan bahwa secara strategis APBN akan terus berperan untuk memulihkan ekonomi dan tetap menangani pandemi, karena itu penting,” ujarnya.

Menurutnya, memulihkan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan memulihkan ekonomi dengan mendukung produk UMKM, memulihkan ekonomi melalui belanja negara, serta untuk menyelamatkan masyarakat dari sisi kesehatan masih menjadi prioritas meskipun angkanya mulai menurun.