Urai Keterisolasian, Proyek Jalan Pararel Perbatasan di Kalimantan Target Fungsional 2024

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tidak tutup mata dengan kondisi keterbatasan yang dihadapi masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan negara.

Untuk mengurai keterisolasian sebagian besar kawasan perbatasan di daratan Kalimantan, Pemerintah menargetkan pembangunan jalan strategis nasional atau pararel perbatasan sepanjang kurang lebih 2.065 Km fungsional pada tahun 2024.

Hal ini disampaikan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Restuardy Daud, saat mewakili Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, dalam Webinar Profesor Talk Majelis Profesor Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dikutip Sabtu (16/4/2022).

Restuardy menjelaskan Pemerintah serius menjawab tantangan mengentaskan keterbatasan atau keterisolasian di sebagian besar kawasan perbatasan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo pada poin ke tiga yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan".

Pembangunan jalan strategis nasional merupakan salah satu contoh langkah konkret yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Jalan strategis nasional ini tengah dibangun di daratan Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia (2.065,42 Km) , Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste (329,98), dan Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini (1.098,24 Km).

"Di Kalimantan dari 2.065 Km jalan perbatasan di sepanjang batas kita dengan Malaysia kita menargetkan di akhir 2024 ini sudah bisa tembus secara fungsional. Artinya hutan-hutan sudah bisa terbuka walaupun belum sepenuhnya bisa teraspal," ujar Restuardy.

Restuardy mengakui untuk mencapai sebagian kawasan perbatasan di Kalimantan Utara seperti Lumbis Hulu, Lumbis Ogong, dan Lumbis Pansiangan perlu menggunakan moda transportasi udara, air, dan darat. Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat yang tinggal di sana saat ini.

Diharapkan dengan adanya jalan pararel perbatasan yang akan tembus fungsional pada tahun 2024 mendatang, secara bertahap dapat mengentaskan keterisolasian, mempersingkat waktu perjalanan, dan memperlancar distribusi logistik di daerah tersebut agar tidak ketergantungan dengan negara tetangga.

"Selain untuk mengurai keterisolasian, ini (Jalan Paralel Perbatasan) juga diharapkan bisa membuka daerah-daerah terpencil tersebut, memperlancar logistik, sehingga tidak bergantung sepenuhnya logistik dari negara tetangga," pungkasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Jalur tidak resmi atau jalur tikus masih banyak ditemukan di wilayah perbatasan negara. Untuk mengatasi hal ini, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di perbatasan negara akan terus dilanjutkan.

PLBN merupakan sebuah pos dan tempat pemeriksaan perlintasan keluar masuk manusia dan barang yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di mana di tempat ini terdapat pihak Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina.

Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan saat ini Indonesia telah memiliki 8 PLBN, namun 8 PLBN tersebut belum cukup memfasilitasi aktivitas lintas batas di perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga.

"8 PLBN ini belum cukup, karena batas darat kita luar biasa di Kalimantan. Bayangkan ada tiga saja di Kalbar itu, jalan tikusnya ribuan," ujar Mendagri saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kantor DPR RI, Senayan, dikutip Kamis (7/4/2022).

Pada RDP dengan Komisi II DPR RI ini Mendagri meminta dukungan agar PLBN semakin diperkuat. Mendagri mengatakan pembangunan PLBN bukan hanya untuk mengatasi pelintas batas yang menggunakan jalan tidak resmi semata tetapi juga menyangkut masalah nasionalisme, pemenuhan kebutuhan dan keselamatan masyarakat yang mendiami kawasan perbatasan negara.

Ia mencontohkan aktivitas lintas batas yang belum terfasilitasi adalah di Pulau Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara. Pulau Sebatik terbagi menjadi dua, di mana pulau bagian utara adalah milik Malaysia dan di bagian selatan adalah milik Indonesia.

Masyarakat yang mendiami pulau ini merupakan satu suku dan perbatasan kedua negara hanya ditandai dengan patok perbatasan saja, dan aktivitas lintas batas terjadi setiap hari, bahkan ada rumah yang dapurnya di wilayah Malaysia namun ruang tamunya ada di wilayah Indonesia.

"Ini perlu ada penanganan karena sangat gampang untuk terjadi lintas batasMasi ilegal misalnya narkotika, teroris, senjata, dan lain-lain," tegasnya.

Sebagai informasi pembangunan PLBN juga akan dilaksanakan di Pulau Sebatik khususnya Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, di Kecamatan Sebatik Utara akan dibangun PLBN Sei Nyamuk.

Berdasarkan Inpres 1/2019 tersebut, satu PLBN telah selesai pengerjaannya dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada beberapa waktu yang lalu yakni PLBN Sota di Kabupaten Merauke.

Selesainya PLBN Sota ini menambah jumlah PLBN yang telah dibangun sebelumnya. Sebanyak 8 PLBN yang saat ini sudah dikelola BNPP adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong dan PLBN Badau (Provinsi Kalimantan Barat).

Kemudian, PLBN Motaain, PLBN Motamasin dan PLBN Wini (Provinsi Nusa Tenggara Timur); PLBN Skouw dan PLBN Sota (Provinsi Papua).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Papua untuk mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan perbatasan.

Salah satunya dengan pengembangan sarana dan prasarana penunjang Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan PLBN ini tidak hanya menjadi kebanggan Bangsa Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi yang terpenting sekali adalah fungsi pertahanan keamanan dan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia - Papua Nugini (PNG).

"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," kata Menteri Basuki.

Saat ini progres fisik pembangunan PLBN Terpadu Yetetkun telah mencapai 97,57 persen. Pekerjaan ini dimulai pada Februari 2020 dan ditargetkan selesai pada Mei 2022 dengan anggaran bersumber APBN tahun 2020-2022 (MYC) sebesar Rp115,8 miliar.

Diketahui dalam satu minggu jumlah pelintas yang melintasi PLBN Yetetkun ini sebanyak 14 orang dari total jumlah penduduk 2.206 Jiwa (2017).