VW dan BASF Bakal Investasi ke Indonesia, Bangun Industri Kendaraan Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa terdapat dua perusahaan besar asal Jerman yang berminat investasi ke Indonesia. perusahaan ini ingin meramaikan industri kendaraan listrik yang tengah dibangun oleh pemerintah saat ini.

“Hari ini saya akan menerima BASF dari Jerman dan Volkswagen. Mereka akan masuk (ke Indonesia),” kata Bahlil dalam Koordinasi Pembangunan Pusat 2022, Kamis (21/4/2022).

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut Bahlil setelah berkunjung ke Jerman pada Oktober 2021, saat bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) Volkswagen AG (VW) Thomas Schmall von Westerholt.

Bahlil mengatakan, saat ini BKPM terus mendorong agar Indonesia menjadi bagian penting dalam pengembangan ekosistem industri mobil listrik dunia. Sebab, cadangan bijih nikel Indonesia merupakan cadangan terbesar di dunia dengan porsi sebanyak 25 persen dari seluruh cadangan dunia.

Misalnya, pada 2021 pemerintah telah melakukan kontrak kerjasama melalui MoU dengan LG Energy Solution untuk mengembangkan baterai kendaraan listrik di Indonesia dengan total investasi setelah direvisi USD 9,8 miliar atau setara dengan Rp 142 triliun.

“Sudah kita lakukan sebagian sudah terealisasi, kita kerjasama dengan LG, dan LG kemarin sudah selesai MoU,” ucapnya.

Bahkan, dalam waktu dekat ini kata Bahlil, LG akan melakukan groundbreaking untuk pembangunan pabrik prekusor pada Mei mendatang. Dalam kesempatan yang sama, LG juga akan mengembangkan smelter di Maluku Utara.

Tak hanya LG, juga ada Contemporary Amperex Technology Co. Limited atau CATL, asal Cina yang telah berkomitmen dengan Pemerintah RI untuk menanamkan investasi di Indonesia dengan total investasi sebanyak USD 3,2 miliar atau setara Rp 70 triliun.

“(Pabrik baterai listrik) ini akan dibangun sebagian di Maluku utara, sebagian di Batang, sebagian di Kalimantan Utara,” pungkas Bahlil Lahadalia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengubah target realisasi investasi tahun 2023 dari Rp 1.099,8 triliun menjadi Rp 1.400 triliun.

“Dalam RPJM kita untuk 2023 itu (target investasi) Rp 1.099,8 triliun, tapi apa yang terjadi di tahun 2022 saja Bappenas dan Presiden memerintahkan kami harus mencapai target R 1.200 triliun. Bahkan untuk tahun 2023 Bappenas memberikan targetnya sekitar Rp 1.400 triliun,” kata Bahlil dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2022, Kamis (20/4/2022).

Menurut Bahlil, pihaknya benar-benar dipacu untuk mendorong investasi dan tidak lagi menjadikan RPJM sebagai landasan acuan. Untuk mencapai target tersebut, di Kementerian investasi sudah melakukan berbagai upaya untuk mendatangkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

“Dengan pola, kita kalau investasinya diatas Rp 1 triliun kita memutuskan seluruh perizinannya Pemerintah yang handle yang mengacu pada hilirisasi. Karena kalau kita meminta kepada teman-teman dunia usaha mengurus izin, tahulah kelakuan kita dalam birokrasi ini, hanya Tuhan, kita yang tahu izin orang keluar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil menyebut penyebab realisasi investasi Indonesia tidak cepat keluar, karena kita belum konsisten. Misalnya, apa yang telah diputuskan Menteri turunan ke Dirjennya tidak sama, begitupun seterusnya ketika diputuskan oleh Dirjen, maka turunan ke eselon 2 menjadi beda lagi.

“Apalagi tanpa eselon. Ini sebenarnya kalau mampu kita luruskan baik, saya pikir percepatan itu bisa kita lakukan,” ucapnya.

Model perizinan sekarang sudah berbasis Online Single Submission (OSS) dan sudah ada 18 Kementerian Lembaga yang terfokus di Kementerian Investasi. Namun, untuk urusan notifikasi teknisnya tetap masih ada pada Kementerian investasi.

“Kadang-kadang ini menjadi persoalan, memang UU Ciptakerja ini dari UU mata air menjadi air mata, yang dulunya banyak meja dilalui sekarang tidak dilalui, bahkan Menteri tidak Penting lagi. Nah, ini yang harus menjadi kesadaran kolektif kita semua,” ungkap Bahlil.