Jaga Daya Beli Masyarakat Jadi PR Pemerintah di 2022

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan tahun ini tantangan yang dihadapi pemerintah bukan lagi dampak pandemi Covid-19. Melainkan menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan inflasi yang juga dialami berbagai negara dunia.

"Kalau tahun 2020 dan 2021 tuiga berat kita jaga kondisi kesehatan masyarakat. Tahun 2022 ini kesehatan masyarakat relatif baik. Maka fokus APBN sekarang pada kesehatan daya beli masyarakat," kata Febrio dalam Taklimat Media, Tanya BKF: Mengoptimalkan Sumber Pertumbuhan Ekonomi ke Depan, Jakarta, Jumat (13/5/2022).

Dalam hal ini strategi yang dilakukan tidaklah sama. Instrumen APBN kali ini akan menjaga daya beli masyarakat sebagai syok absorber.

Pada konteks ini Febrio mengatakan pemerintah akan memanfaatkan kenaikan harga komoditas. Sehingga pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut tahun ini di tengah ancaman kenaikan inflasi.

"Kabar gembira dengan komoditi boom dinikmati sekarang pada penerimaan APBN naik. Sehingga bisa dipastikan pemerintah bisa menjaga daya beli masyarakat," kata dia.

Tak hanya itu, dalam waktu bersamaan pemerintah akan menekan defisit APBN menjadi lebih rendah menuju 3 persen. Sebagaimana diketahui pada tahun 2021 defisit APBN berhasil ditekan di bawah 5 persen. Dalam kesempatan ini pemerintah juga akan memanfaatkan agar APBN kembali sehat setelah sejak tahun 2020 bengkak.

"Defisit tahun 2021 4,57 persen, kami harapkan outlook di 2022 defisit akan lebih baik dan ini tentu tidak mudah," katanya.

Febrio mengakui, tantangan tahun ini semakin berat. Ancaman kenaikan inflasi membuat pemerintah terus memantau kenaikan harga setiap hari dan per pekan. Kondisi tersebut terjadi ditengah banyaknya potensi pertumbuhan ekonomi yang besar.

"Bukan hanya konteks ekspor tinggi karena komoditas tapi bagaimana struktur pertumbuhan ekonomi kita sudah banyak berubah kearah sehat," kata dia.

Saat ini sektor manufaktur lebih berdaya saing. Pemerintah juga memberikan kemudahan usaha dengan adanya reformasi struktural dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian rencana dan eksekusi hilirisasi produk hasil tambang.

"Ini akan membuat buat perekonomian tumbuh dengan kuat di tahun 2022 dan beyond. Diharapkan tantangan kedepan ini harus dikelola dengan baik minggu ke minggu hari ke hari," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: merdeka.com

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis perekonomian nasional pada kuartal I-2022 tumbuh 5,01 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan capaian tersebut telah sesuai dengan proyeksi yang dibuat pemerintah.

"Kita melihat pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen ini sesuai dengan proyeksi yang di Kementerian Keuangan lakukan. Walaupun selalu ada di range-nya tapi poin estimate kita sangat mendekati," kata Sri Mulyani, Jakarta, Kamis (12/5).

Menurutnya, kenaikan tersebut harus syukuri karena terjadi ditengah situasi dan kondisi yang banyak tantangannya. Selain pemulihan ekonomi di berbagai negara yang tidak sama, eskalasi politik Rusia-Ukraina menjadi tantangan tersendiri.

Konflik dua negara tersebut telah berhasil mendorong kenaikan inflasi di berbagai negara dngan cepat. Inflasi di negara-negara maju melonjak di atas 5 persen yakni Amerika Serikat di atas 8 persen dan Eropa diatas 7 persen.

Kenaikan inflasi ini menurutnya ini pasti akan direspon dengan pengetatan kebijakan moneter.

"Kita semua tahu mengenai perang yang terjadi di Ukraina yang menimbulkan spill over atau rambatan yang sangat banyak dan sangat pelik, yaitu jadinya disruption supply dan juga dari sisi kenaikan harga-harga komoditas yang akan memunculkan tantangan yang jauh lebih rumit," paparnya.