Tony Blair Siap Bantu Promosikan IKN Nusantara ke Investor Dunia

Liputan6.com, Jakarta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono, bertemu dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Jakarta pada Rabu (1/06/2022)

Dalam pertemuan selama sekitar satu jam tersebut, Tony Blair menegaskan komitmen dan kesediaannya untuk terus membantu OIKN dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara, termasuk dengan mewartakan potensi IKN Nusantara kepada audiens internasional.

Kepala OIKN Bambang menjelaskan mengenai One Map, One Plan, One Policy (1MPP) sebagai bentuk perencanaan IKN terintegrasi yang merupakan konsolidasian semua perencanaan aktivitas kementerian/lembaga terkait dengan IKN.

Selain itu, OIKN secara intensif terus menjalankan kegiatan 4K (Komunikasi, Kordinasi, Konsolidasi dan Kolaborasi) dalam pelaksanaan wewenang OIKN untuk persiapan dan pelaksanaan pembangunan ibukota negara Indonesia yang baru.

“Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN tetap mengedepankan prinsip ESG (environmental, social, and governance) sebagai kota global yang smart, sustainable, inclusive, dan resilient,” kata Bambang, Kamis (2/6/2022).

Tony Blair juga mengapresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memiliki reputasi yang baik di dunia internasional. Pembangunan IKN juga berada pada momentum yang tepat.

Pembangunan IKN merupakan langkah strategis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga Asia. Kalangan internasional ingin berpartisipasi dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan industri di IKN nanti.

“Dengan strategi komunikasi yang baik, program (pembangunan IKN) ini akan menjadi program yang menarik bagi investor,” kata Blair.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Diskusi kedua belah pihak antara lain membahas langkah-langkah strategis dan taktis untuk persiapan dan pelaksanaan pembangunan IKN, terutama terkait foreign direct investment ke IKN. Dalam pertemuan tersebut, Kepala OIKN juga mengundang Tony Blairuntuk berkunjung ke lokasi IKN.

“Kami mengundang beliau (Tony Blair) untuk melakukan kunjungan kerja lapangan ke IKN pada September mendatang. Beliau menyambut baik undangan tersebut dan akan mengatur jadwal untuk itu,” kata Bambang

Saat ini Otorita Ibu Kota Nusantara sedang mengembangkan masterplan Nusantara yang mencerminkan teknologi mutakhir, dengan fokus pada inovasi dan menciptakan ekosistem yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menciptakanmodel baru pengelolaan kota masa depan yang terhubung secara digital yang layak secara ekonomi, diinginkan secara sosial, dan berkelanjutan secara lingkungan.

Tony Blair dengan lembaga Tony Blair Institute (TBI) for Global Change aktif melaksanakan kajian serta memberikan perhatian khusus tentang Indonesia. Blair juga merupakan pihak yang dipercaya dan memiliki hubungan baik dengan para investor. Selama kunjungannya ke Indonesia, Blair didampingi antara lain Executive Directors TBI Husain Abdullah dan Anand Pillai. 

Sebelumnya, Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan mulai dibangun pada semester kedua 2022. Kini, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tengah merapikan semua perencanaan dan persiapan pelaksanaan pembangunan di lapangan. 

"Insyaallah mulai paruh kedua semester tahun ini kita akan mulai membangun," ujar Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, Jakarta, Senin 30 Mei 2022.

Dia menuturkan hal-hal yang akan dibangun pada awal pembangunan IKN. Pertama adalah jalan-jalan untuk akses logistik. Kedua adalah pembangunan tanah. 

"Kemudian juga membuat apa yang disebut land development pembangunan tanahnya seperti apa karena kita tahu tanah di sana bergunung-gunung ya. Sehingga sejauh mungkin kita mengikuti pola kontur yang ada tapi juga mungkin beberapa bagian kita harus melakukan penataan tanah," tutur Bambang.

Oleh karena itu, pihak Otorita IKN membentuk tim transisi.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR berencana menerapkan konsep infrastruktur hijau atau green infrastructure dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Pembangunan IKN kami juga merencanakan penerapan dengan konsep infrastruktur hijau (ramah lingkungan) atau green infrastructure," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dikutip dari Antara, Rabu (11/5/2022).

Menurut Diana, hal ini dilakukan di IKN dengan desain untuk mengangkat konsep pengembangan kota yang cerdas, inovatif, dan inklusif dengan mengedepankan prinsip global dengan kearifan lokal.

"Dan untuk mewujudkan smart metropolis, IKN juga dikembangkan sebagai kota modern untuk memenuhi standar infrastruktur berkelas dunia. Ini juga mengaplikasikan teknologi pintar untuk mewujudkan kota layak huni," katanya.

IKN Nusantara tidak hanya berfungsi sebagai kota pintar tetapi juga sebagai tempat modern yang menerapkan teknologi pintar untuk menciptakan kota yang layak huni, berketahanan dan berkelanjutan.

"Kita juga mengimplementasikan teknologi modern energi terbarukan bersama Kementerian ESDM dan juga pembangunan gedung pintar. Kami juga bersama-sama Bappenas dan kementerian lain memiliki sejumlah Key Performance Indicator (KPI) khusus untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan di IKN," kata Diana.

Kementerian PUPR terus berkomitmen untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan dengan mengedepankan sejumlah prinsip.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H Sumadilaga mengatakan IKN adalah kota masa depan atau kota bagi generasi muda masa kini.

Dengan demikian diharapkan generasi muda secara inklusif dapat berkontribusi dan berpartisipasi untuk mengakomodasi inovasi pada tiga area yang diprioritaskan pertumbuhannya, dari sektor kesehatan, energi, dan ekonomi.

Danis memaparkan Presiden Joko Widodo memutuskan lokasi IKN Indonesia akan pindah ke Kalimantan Timur pada 18 Agustus 2019.

Menurutnya, terdapat beberapa aspek yang mendorong pengambilan keputusan tersebut, di antaranya yakni pemerataan populasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa, serta terjadinya krisis sumber air bersih di Jawa.