KemenkopUKM Bantu 250 Usaha Mikro Masuk LKPP dan E-Commerce, 70 Persen Aktif

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) telah memberikan bimbingan terhadap 250 usaha mikro untuk bisa masuk ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan pasar digital (e-commerce). Dari jumlah tersebut, 70 persen diakui telah aktif di berbagai e-commerce.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Eddy Satriya mengungkapkan, bimbingan itu merupakan bimbingan teknis onboarding bagi 250 usaha mikro. Capaian ini menurut data per April 2022.

Bimbingan teknis ini, kata Eddy, berkolaborasi dengan beberapa perusahaan, diantaranya Grab, Gojek, Shopee, Blibli, dan LKPP.

“Sekitar 70 ppersen Usaha mikro tersebut diharapkan telah masuk dan aktif di laman e-commerce sekaligus LKPP,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (3/6/2022).

Dengan jumlah yang tak seluruhnya berhasil masuk ke platform digital itu, Eddy mengungkap ada sejumlah hambatan. Salah satunya masih kurang lancarnya para pelaku usaha mikro terhadap teknologi.

“Ini hambatan yang kita rasakan, biasanya usaha mikro itu permodalan, tapi sebagian (lainnya) memang kita akui ada yang belum fasih atau selancar milenial yang biasa pakai gadget, ada kendala di situ,” katanya.

Selain itu, masih terkait teknologi, ia mengakui ada kesulitan dalam menyambungkan ke metode pembayaran si pemilik usaha tersebut. ini diakui masih cukup rumit dilakuan pelaku usaha mikro.

“Bagaimana kita juga menyambungkan mereka dengan payment gateway, itu biasanya masih merasa rumit bagi mereka. Memang sosialisasi ini harus kita tingkatkan dan ini bagian tambahan kita bagaimana meng-handle kendala itu,” terang Eddy.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Lebih lanjut, Eddy menyampaikan sabagai salah satu program yang dijalankan KemenkopUKM adalah transformasi usaha mikro (Transfumi). Ini merupakan dukungan untuk mendorong semakin banyaknya usaha informal yang masuk ke kategori formal.

“Dengan melakukan fasilitasi penerbitan nomor induk berusaha (NIB) berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencapai 1,2 juta NIB secara nasional,” tuturnya.

Disamping itu, pihaknya juga menggaet asosiasi di daerah untuk mempercepat mencapai target tersebut. Serta adanya fasilitasi Kemenkop UKM terhadap sertifikasi UMKM.

“Dilakukan fasilitasi sertifikasi dengan pendaftaran sertifikasi kepada usaha mikro dengan penerima program: hak merek 200 Usaha Mikro, Sertifikat jaminan produk halal 60 usaha mikro, izin edar MD 24 usaha mikro, dan penyuluhan keamanan papngan untuk mendapatkan SPP-IRT kepada 100 usaha mikro,” tuturnya.

Kementerian Koperasi dan UKM mengungkap Rp 147,65 triliun kredit usaha rakyat (KUR) telah tersalur ke UMKM hingga 2 Juni 2022. Jumlah ini setara dengan 39,50 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 373 triliun sepanjang 2022.

Sementara itu, terkait sebaran penyerapan KUR diketahui masih banyak di pulau Jawa. Alasannya, pelaku usaha mikro dan geliat usaha yang mengakses KUR paling banyak di Pulau Jawa.

Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM Eddy Satriya mengungkap capaian penyaluran KUR ini jadi satu tren positif guna mengejar target yang ditetapkan pemerintah. Ia juga mengaku pihaknya terus melakukan pendampingan untuk mengakselerasi penyerapan KUR.

“Penyalurannya ini sudah (sekitar) 40 persen dari target, ini satu hal yang baik untk hemat kami disela-sela pandemi. Harapannya kita bisa melakukan pendampingan terus yang kita lakukan, termasuk pertemuan dengan calon-calon debitur yang kita lakukan,” terangnya dalam konferensi pers, Jumat (3/6/2022).

Ia menginginkan penyaluran KUR ini bisa diperluas kepada usaha-usaha dalam kategori yang ingin mendapatkan pinjaman tanpa agunan. Diketahui, aturan ini berlaku untuk pelaku usaha yang meminjam hingga batas Rp 100 juta.

“Ini banyak sekali subsidi bunga ayng kita lanjutkan yang awalnya diperpanjang hingga semester I (2022) tapi sudah juga disetujui sampai akhir tahun (2022),” katanya.

Di sisi lain, Eddy juga menaruh perhatian terhadap penyaluran KUR Klaster. Ia mengaku telah dilakukan pertemuan antara KemekopUKM, BRI dan Uniqlo untuk akses pembiayaan KUR Klaster binaan Uniqlo serta berkoordinasi dengan sektor perikanan dan e-Fishery sebagai offtaker/avalis.

Eddy menambahkan, terkait penyaluran KUR di daerah, ia mengatakan ini menyasar seluruh wilayah di Indoneisa tanpa terkecuali dengan banyaknya platform penyalur KUR. Diantaranya bank Himbara, bank swasta, BPD, koperasi, hingga leasing.