Wamenkeu Ungkap Alasan Tambah Subsidi Energi di Tengah Perang Rusia - Ukraina: Demi Melindungi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan menambah subsidi ke sektor energi guna menahan harga bahan bakar minyak (BBM), listrik dan LPG. Tambahan subsidi energi ini perlu dilakukan menyusul harga komoditas internasional yang melonjak.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap, kenaikan harga komoditas masih dipicu oleh perang Rusia dan Ukraina. Sehingga, sejumlah negara, termasuk Indonesia, melakukan antisipasi menjaga harga di dalam negeri.

Tujuannya, kata dia, guna menyajikan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Antisipasi kenaikan harga komoditas ini juga dilakukan negara Eropa dan Amerika Serikat (AS) dengan berbagai cara.

"Coba kalau kita hubungkan ada negara yang hidupkan lagi pembangkit listrik batu bara, ada negara yang merilis cadangan minyak, ada negara yang kaya Indonesia, subsidi dan kompensasi untuk energi," kata dia dalam T20 Event Indonesia Infrastructure Roudtable, Jumat (8/7/2022).

"Jangka pendek ini adalah bentuk survival kita, karena apa? Kenapa melakukan itu semua? karena kita ingin melindungi masyarakat," tambahnya.

Ia mengisahkan, negara Eropa akan mulai kembali menghidupkan pembangkit listrik batu bara. Kemudian, Amerika Serikat akan menjajaki lagi cadangan minyak. Padahal, keduanya kini tengah fokus pada pemanfaatan energi baru terbarukan.

Menurutnya, langkah yang dilakukan Eropa dan AS tersebut memiliki tujuan sama dengan yang dilakukan oleh Indonesia, yaitu melindungi masyarakat.

"Kalau dia bilang mau hidupin lagi kawal-kawal powerplant itu kenapa? Sebentar lagi winter, bisa saja ini trik untuk memberikan perlindungan ke masyarakat, kalau Amerika mengatakan rilis minyaknya ya perlindungan masyarakat," paparnya.

Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Indonesia, dengan menambah sibsidi dan kompensasi sebagai cara melindungi masyarakat. Sehingga harganya tidak naik terlalu tinggi.

"karena kita tahu fenomena yang kita hadapi adalah kenaikan harga," tegas Suahasil Nazara.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Lebih lanjut, Suahasil mengatakan selain berbicara jangka pendek, perlu juga mempersiapkan jangka panjang. Sama halnya dalam rangka memitigasi tantangan-tantangan yang ada.

Apalagi, seluruh dunia telah bersepakat untuk melakukan transisi ke energi hijau dan ekonomi hijau. Artinya, ada kepedulian terhadap lingkungan dan keberlanjutan.

"kita tidak akan melupakan pembangunan pembangunan jangka menengah panjang kita, termasuk infrastruktur. Meskipun kita sibuk ngurusi jangka pendek kita sibuk mengurusi Bagaimana melindungi masyarakat dalam jangka pendek kita tetap bicara mengenai medium," tuturnya.

Melalui Forum yang digagas PT PII ini, ia berharap muncul berbagai terobosan ide mengenai langkah transisi energi. Khususnya ia menyoroti bagian pendanaannya.

"salah satunya adalah terobosan di bidang pembiayaan nya financing-nya dan lebih spesifik lagi di dalam soal financing yaitu adalah mengenai risiko yang muncul dari pembiayaan infrastruktur yang harus kita buat dia menjadi lebih acceptable," kata dia.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkap jumlah total subsidi dan kompensasi sektor energi tahun 2022 sebesar Rp 502,4 triliun. Salah satunya karena faktor adanya tarif yang ditetapkan pemerintah.

Sehingga Pertamina dan PLN sebagai perusahaan energi di dalam negeri tak bisa menjual sesuai harga keekonomian. Maka pemerintah perlu menggelontorkan dana untuk menutup selisih dari harga tersebut.

Prastowo menyebut, di 2022 pemerintah dan DPR Ri telah menyepakati adanya tambahan subsidi energi dari alokasi awal sebesar Rp 152 triliun. Ada tambahan sekitar Rp 74,9 triliun yang dibagi pada subsidi BBM Rp 71,8 triliun dan subsidi listrik Rp 3,1 triliun.

"Sebagian besar adalah kompensasi karena Pertamina dan PLN tak bisa menjual pada harga pasar, tetapi harus menjual pada harga yang ditentukan, tidak pada harga keekonomian, maka diberikan kompensasi yang cukup besar," katanya dalam Webinar Sukse3s, Rabu (29/6/2022).

Dalam paparannya, ia merinci kompensasi BBM pada 2022. Diantaranya tambahan kompensasi tahun 2022 sebesar Rp 216,1 triliun. Ini dibagi kepada BBM sebesar Rp 194,7 triliun dan kompenasi listri Rp 21,4 triliun.

Lalu, ada kurang bayar kompensasi sampai 2021 sebessar Rp 108,4 triliun. Dengan pembagian kepada BBM Rp 83,8 triliun, dan listrik Rp 24,6 triliun

Sementara itu, pemerintah berencana melakukan pembayaran kompensasi tahun 2022 sebesar Rp 275 triliun. Dengan pembagian untuk BBM Rp 234 triliun dan listrik Rp 41 triliun. Dengan begitu, total kompensasi tahun 2022, menurut data yang ditampilkannya menjadi RP 293,5 triliun dengan rincian BBM Rp 252,5 triliun dan listrik Rp 41 triliun.