KKP Sulap Desa Nelayan Jadi Modern dan Melek Teknologi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengubah desa nelayan tradisional menjadi lebih modern. Nantinya pengembangan desa nelayan yang ada saat akan memanfaatkan teknologi.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) I Nyoman Radiarta mengungkap, pengembangan desa nelayan akan menggandeng sejumlah pihak. Pihak tersebut baik dari kementerian lain, BUMN bahkan swasta.

"Tentunya kita tak akan bergerak sendiri, kami melakukan sinergi dengan komponen stakeholder yang ada di luar sana dalam mengembangkan potensi yang ada," kata dia dalam Bincang Bahari Smart Fisheries Village, Kamis (21/7/2022).

KKP ingin mengembangkan kampung nelayan yang sustainable atau berkelanjutan, modern, akselerasi, regenerasi, dan memanfaatkan teknologi. Desa nelayan cerdas ini diharapkan mampu menjadi solusi di tengah perkembangan teknologi.

"Saya kira inilah saatnya kita kombinasikan berbagai teknologi yang ada untuk melakukan pengembangan smart fisheries village tersebut," kata dia.

Nyoman sudah mulai meraba pihak yang bisa diajak kerja sama yaitu Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dari jajaran BUMN dan swasta KKP akan menggandeng BNI, Telkom, XL Axiata, hingga startup yang berfokus pada teknologi di dunia kelautan dan perikanan.

"Nanti akan ada MoU bersama Kemendes, untuk membangun desa-desa cerdas dan Kemenkop UKM, gimana mengembangkan kelembagaan koperasi di desa tersebut sehingga bisa mendukung program ini," ujarnya.

Di sisi kerja sama dengan perusahaan rintisan, nantinya akan saling mendampingi di sisi pra-produksi, produksi hingga pemasaran yang berbasis e-commerce.

"Kita juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kerja sama dengan swasta pada bidang pembinaan kepada masyarakat, baik itu CSR (Corporate Social Responsibilities) atau program lainnya," bebernya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Lebih lanjut, dengan bersandar pada pemanfaatan teknologi, Nyoman menggandeng perusahaan berbasis teknologi dan komunikasi. Diantaranya Telkom Indonesia dan XL Axiata.

"Keduanya akan memberikan sinergitas dalam hal penyiapan teknologi, khususnya XL Axiata yang bisa disinergikan dengan desa digital yang sudah dikembangkan di beberapa lokasi, serta dengan Telkom, sehingga bisa dengan inovasi ini akan bersinergi dengan smart fisheries village," paparnya.

Dalam pengembangan sektor pariwisata, Nyoman menyebut melakukan kerja sama dengan sejumlah universitas. Tentu, dengan adanya kolaborasi bersama Kemenparekraf.

"dan pemerintah daerah yang mmeiliki perangkat desa, sehingga dukungan total bisa jadi senjata ampuh dalam implementasi Smarta Fisheries Village," terang dia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat perolehan Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) sektor jasa kelautan dan perikanan sebesar Rp 67,6 miliar di semester I 2022. Ini melebihi target yang dipatok sebesar Rp 50 miliar.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP, Victor Gustaav Manoppo mengungkapkan optimismenya dalam perolehan kedepannya. Ia bahkan menargetkan PNBP yang dihasilkan bisa mencapai Rp 100 miliar di akhir tahun nanti.

"Di samping itu ada kinerja lain meliputi penyerahan bantuan kepada masyarakat penggerak konservasi, masyarakat hukum adat hingga penyusunan neraca sumber daya laut sebagai instrumen. Yang pasti, kinerja tidak akan kendur untuk menjaga ruang laut tetap sehat," kata dia, mengutip keterangan resmi, Rabu (20/7/2022).

Dengan capaian ini, Victor menilai KKP berhasil mengoptimalkan peran ruang laut sesuai prinsip ekonomi biru. Ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjaga kedaulatan negara.

"Bahwa prinsip blue economy itu bagaimana kita harus menjaga kesehatan laut, keberlanjutannya harus kita jaga. Karena itu output dari penerapan blue economy dibungkus dalam regulasi dan program-program kerja yang tujuannya untuk menyeimbangkan ekologi dan ekonomi," ujarnya.

Victor memaparkan, perluasan kawasan konservasi yang berkualitas dan pengentasan sampah plastik merupakan program kerja berbasis ekonomi biru yang digencarkan KKP di sepanjang tahun ini. Hal ini lantaran semakin tingginya ancaman perubahan iklim secara global.

Disamping itu, kawasan konservasi memberikan manfaat ekologi dan ekonomi yang sangat besar, seperti melimpahnya jumlah sumber daya ikan serta peluang perdagangan karbon (carbon trade).

Perluasan kawasan konservasi di semester 1 tahun 2022 sudah mencapai 73 persen dari target yang ditetapkan, yakni seluas 1,46 juta hektare dari 2 juta hektare. Secara nasional luas kawasan konservasi saat ini adalah 28,4 juta hektare yang dikelola oleh KLHK, KKP, dan pemerintah daerah.

"Sampai akhir tahun saya yakin bisa melebihi target. Di sisi lain, target kita bukan hanya memperluas kawasan konservasi saja tapi bagaimana meningkatakan kualitas dari kawasan konservasi tersebut. Keuntungannya stok ikan bisa kita jaga, plus kita bisa dapatkan nilai karbon yang dihasilkan oleh kawasan konservasi," paparnya.

Sejalan dengan perluasan kawasan konservasi perairan, KKP melakukan pemulihan ekosistem perairan melalui penanaman Mangrove. Pada Semester 1 Tahun 2022, telah dilakukan penanaman mangrove seluas 168 Ha dari target 200 Ha. Kegiatan ini merupakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya Padat Karya.

Kemudian untuk mempercepat pemulihan kesehatan laut, KKP juga memperkuat program Bulan Cinta Laut. Selama ini aksi nyata bersih pantai dan laut dari sampah-sampah plastik telah dilakukan di 10 titik di berbagai daerah Indonesia dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat.