Jokowi Patok Defisit APBN 2023 Rp 598,2 Triliun Setara 2,85 Persen

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan defisit APBN 2023 mencapai 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Atau setara Rp598,2 triliun.

"Defisit anggaran 2023 merupakan tahun pertama kembali ke defisit maksimal 3 persen terhadap PDB," ujarnya dalam acara Pembacaan Nota Keuangan APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8).

Jokowi menyatakan, penetapan defisit tersebut akibat belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun. Sedangkan, pendapatan negara pada tahun 2023 dirancang hanya Rp2.443,6 triliun.

"Dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara, maka defisit anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar 2,85 persen terhadap PDB," terangnya.

Jokowi memastikan, defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkansumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal.

Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan.

Dia menambahkan, pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi. Khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis Pusat dan Daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergipembiayaan dan belanja.

Kemudian, Pemerintah juga tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga PengelolaInvestasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakatberpenghasilan rendah, UMKM, dan Ultra Mikro.

"Pemerintah juga memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL) untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasiketidakpastian, serta meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga bantalanfiskal yang andal dan efisien," tutup Jokowi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat kemiskinan pada 2023 berada dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen.

Hal ini diungkapkan Jokowi dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2023 pada Pidato Kenegaraan di Gedung DPR MPR.

Dia menyebutkan pemerintah melakukan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan hal tersebui, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6,0 persen.

"Angka kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49," tutur dia.

Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan NilaiTukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108.

Sementara itu, kata Jokowi, pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis Pusat dan Daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja.

"Pemerintah tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV)," tutup Jokowi.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia kini semakin diakui dunia Internasional. Terbukti, Indonesia dipercaya menjadi ketua untuk sejumlah forum negara-negara dunia.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022, Selasa (16/8/2022).

"Kepercayaan internasional yang meningkat tajam. Indonesia diterima oleh Rusia dan Ukraina sebagai jembatan perdamaian. Diterima negara-negara besar, walau geopolitik sedang panas," kata dia.

Kemudian, Indonesia juga dipercaya PBB sebagai Champions dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global.

"Tahun 2022 ini, kita menjadi Presiden G20, organisasi 20 negara ekonomi terbesar didunia. Tahun depan, menjadi Ketua ASEAN. Artinya, kita berada di puncak kepemimpinan global dan memperoleh kesempatan besar untuk membangun kerjasama internasional," lanjutnya.

Kepercayaan besar dari masyarakat internasional, lanjut Jokowi, juga bisa dirasakan di dalam negeri. Reformasi struktural untuk daya saing dan iklim berusaha terus Indonesia lakukan.

Ekosistem investasi dan pertumbuhan UMKM terus kita perbaiki. Hilirisasi dan manufaktur di dalam negeri terus tumbuh pesat. Pertumbuhan investasi juga meningkat tajam, di mana 52 persen di antaranya, berada di Luar Jawa.

"Artinya, ekonomi kita bukan hanya tumbuh pesat, tetapi juga tumbuh merata, menuju pembangunan yang Indonesia Sentris," tutup dia.