PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

Ketua Banggar: Pola Subsidi BBM Harus Diubah

Kenaikan harga BBM jenis Pertamax ke Rp 12.500 per liter juga jadi pengaruh masyarakat mampu beralih membeli BBM subsidi jenis Pertalite.

oleh Arief Rahman H diperbarui 26 Agu 2022, 17:45 WIB

Diterbitkan 26 Agu 2022, 17:45 WIB

Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina

Petugas melakukan pengisian bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Kamis (30/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga, akan melakukan uji coba pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, Pertalite dan Solar, secara terbatas bagi pengguna yang sudah terdaftar pada sistem MyPertamina, mulai 1 Juli mendatang. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memandang subsidi BBM tidak tepat sasaran. Maka, perubahan skema subsidi perlu jadi pertimbangan pemerintah.

Pada 2022, harga minyak dunia melonjak cukup tinggi hingga diatas USD 100 per barel. Dengan begitu, pemerintah menambah subsidi energi menjadi Rp 502,4 triliun.

"Dana tersebut, hanya habis digunakan untuk mensubsidi harga energi yang saat ini 80 persen subsidi LPG 3 Kg masyarakat mampu," kata dia dalam keterangannya, Jumat (26/8/2022).

Kenaikan harga BBM jenis Pertamax ke Rp 12.500 per liter juga jadi pengaruh masyarakat mampu beralih membeli Pertalite. Dimana Pertalite masih dibanderol sebesar Rp 7.650 per liter.

Akibatnya kuota Pertalite yang disediakan pemerintah tidak mampu menahan lonjakan permintaan pertalite. Perkiraan peemrintah, pada Oktober nanti stok pertalite diperkirakan habis jika menyimulasikan dengan tren konsumsi sekarang ini.

"Subsidi solar juga tidak tepat sasaran karena gap harga solar subsidi dengan non subsidi sangat besar. Banyak terjadi penyelundupan solar subsidi. Perubahan pola subsidi BBM dan LPG menjadi keniscayaan yang harus dirubah oleh pemerintah," paparnya.

Dibangun untuk Masyarakat Bawah

Pertamina meminta masyarakat yang ingin membeli BBM subsidi pertalite dan solar mendaftar ke website MyPertamina yakni https://subsiditepat.mypertamina.id/. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli 2022.

Lebih lanjut, Said mengatakan dana subsidi energi itu bisa dilimpahkan untuk pembangunan di berbagai sektor lain. Utamanya bagi kepentingan masyarakat kelas bawah.

Yakni, menyasar kegiatan-kegiatan produktif seperti pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur energi serta sektor lainnya.

"Besaran anggaran subsidi BBM dapat digunakan untuk membangun ruas tol baru sepanjang 3.501 km dengan perkiraan investasi Rp. 142,8 miliar per km. Jika di setarakan dengan anggaran pembangunan Sekolah Dasar (SD) 227.886 unit, diperkirakan butuh investasi 2,19 miliar tiap SD," ungkapnya.

Bahkan jika dikonversikan anggaran subsidi BBM setara dengan 3.333 unit Rumah Sakit sekala menengah, dengan besaran investasi Rp. 150 miliar per rumah sakit.

"Bahkan jika diperlukan untuk membangun puskesmas, anggaran subsidi dan kompensasi BBM dapat digunakan untuk membangun 41.666 puskesmas baru dengan biaya Rp 12 miliar per puskesmas," tukasnya.

Tak Naik Minggu Ini

Petugas mengisi BBM pada sebuah mobil di SPBU, Jakarta, Sabtu (5/1/2019). PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM non subsidi yakni, Pertalite Rp 150 per liter, Pertamax Rp 200 per liter dan Pertamax Turbo Rp 250 per liter. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pengumuman soal harga BBM naik jenis Pertalite tidak akan diumumkan Jumat (26/8/2022) hari ini.

Pernyataan itu sekaligus menepis isu bahwa kenaikan harga BBM subsidi termasuk Pertalite bakal segera diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Rasanya belum (akan diumumkan hari ini, harga Pertalite naik). Tunggu aja. Belum minggu ini," kata Menteri Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/8/2022).

Menurut dia, kebijakan tersebut masih didiskusikan lebih lanjut oleh kementerian/lembaga hingga BUMN terkait, termasuk Kementerian ESDM.

Pembatasan

Juga termasuk upaya pembatasan penyaluran BBM subsidi, yang termuat dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

"Di sini statusnya tunggu sebentar lagi, masih exercise," imbuh Menteri Arifin.

Arifin menyatakan, pihaknya juga mentaati perintah dari Jokowi agar putusan kenaikan Pertalite dan Solar dicermati lebih dalam, agar tidak terlalu menekan masyarakat luas.

"Pak Presiden Jokowi minta kita hitung hati-hati. Kita menghitung dari range paling bawah ke range paling tinggi (probablitas kenaikan harga Pertalite)," ungkapnya.