Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Tolak Harga BBM Naik, 5 Ribu Buruh Bakal Serbu Gedung DPR 6 September 2022

Kelompok buruh akan menggelar aksi demonstrasi di DPR RI pada 6 September 2022 mendatang, salah satu menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM Subsidi

oleh Arief Rahman H diperbarui 30 Agu 2022, 15:10 WIB

Diterbitkan 30 Agu 2022, 15:10 WIB

Massa dari elemen Partai Buruh dan KSPI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, (15/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus LawUU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang, sahkan RUU PPRT dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan kelompok buruh akan menggelar aksi demonstrasi di DPR RI pada 6 September 2022 mendatang.

Mereka akan menuntut penolakan terhadap kenaikan harga BBM Subsidi, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, dan meminta kenaikan upah 2023 sebesar 13 persen.

"5 ribu buruh massa aksi pada 6 September akan berunjuk rasa di DPR Ri, sedangkan ribuan buruh lainnya di kantor gubernur," kata dia dalam konferensi pers, Selasa (30/8/2022).

Ada tiga poin penolakan dari kelompok buruh. Pertama, menolak kenaikan harga BBM subsidi, kedua, menolak pengesahan UU Cipta Kerja, ketiga, meminta kenaikan upah buruh tahun 2023 sebesar 10-13 persen.

Menyoal kenaikan harga BBM subsidi, Iqbal menyampaikan itu akan berdampak pada daya beli masyarakat, utamanya buruh. Apalagi terkait rencana kenaikan yang disebut sebesar 30 persen dari harga saat ini.

Dengan hitungan demikian, untuk Pertalite berarti akan dijual sekitar Rp 10.000 per liter. Pada posisi ini, Iqbal secara tegas menolak kenaikan tersebut.

"kenaikan harga BBM (subsidi) yang direncanakan berkisar 30 persen khususnya subsidi pertalite menjadi Rp 10 ribu per liter mengakibatkan daya beli buruh dan masyarakat kecil akan menurun drastis. 3 tahun berturut-turut upah buruh tak alami kenaikan akibat omnibuslaw yang dituangkan dalam PP 36 Tahun 2021," terangnya.

Pada saat yang sama, ini akan mempengaruhi juga tingkat inflasi Indonesia yang berada di kisaran 4,9 persen. Jika BBM subsidi dinaikkan, dikhawatirkan inflasi akan melambung antara 6,5-8 persen.

"Partai buruh bersama serikat buruh adalah kebijakannya pro subsidi untuk rakyat kecil, agar harga-harga tak melambung, partai buruh juga pro jaminan sosial," tegasnya.

Turun 50 Persen

Tolak Omnibus Law, Buruh Geruduk Gedung DPR

Sejumlah buruh menyalakan suar saat melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus Law. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Lebih lanjut, Iqbal menerangkan, jika harga BBM subsidi naik, daya beli kelompok buruh akansemakin tertekan. Bahkan angkanya bisa mencapai 50 persen.

"Kalau sekarang turun 30 persen daya beli, kalau (BBM subsidi) naik, hitungan partai buruh daya beli akan turun 50 persen dan pertumbuhan ekonomi gak akan tercapai yang diproyeksi 5,2 persen," ujarnya.

Atas pertimbangan itu, ia meminta adanya kenaikan upah buruh yang berkisar antara 10-13 persen di 2023. Ini mengacu pada hitungan kenaikan inflasi dan daya beli kelompok buruh yang terjadi saat ini.

"Kenaikan upah harusnya 13 persen, ini upah tak naik, karena memakai PP 36/2021, ini kontradiktif, kok malah disodorin Rp 600 ribu (subsidi upah)," kata dia.

Subsidi Upah

Pekerja melakukan perawatan gedung perkantoran di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (30/11/2020). BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan termin 2 tahap 6 ini sebagai lanjutan dari sisa pekerja yang belum menerima bantuan pada termin 2 tahap 5. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT berupa subsidi gaji kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. BLT yang diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, BLT subsidi gaji ini akan menyasar 16 juta pekerja dengan total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 9,6 triliun.

"Dengan bantuan sebesar Rp 600 ribu. Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja, yang miliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, dengan total anggaran Rp 9,6 triliun," kata Sri Mulyani, Senin (29/8/2022).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang telah memerintahkan jajarannya untuk menyebar program bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun, atau senilai Rp 600 ribu untuk masing-masing penerima.

Dibayarkan 2 Kali

3 Alasan Kenapa Rabu Kemarin Rupiah Menguat

Ilustrasi dana BLT

Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) tersebut dialokasikan di tengah isu kenaikan harga BBM, yang telah membuat beban anggaran pemerintah yang terus membengkak.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah mulai memberikan bantalan sosial tambahan bentuk pengalihan subsidi BBM senilai Rp 24,17 triliun. Pembayarannya akan dimulai oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sebesar Rp 150 ribu selama empat kali.

"Jadi dalam hal ini ibu amensos akan bayarkannya 2 kali, yakni Rp 300 ribu pertama dan Rp 300 ribu kedua. Nanti ibu Mensos bisa jelaskan lebih detail akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima anggaran Rp 12,4 triliun," paparnya.