Utang Indonesia Tembus Rp 7.123 Triliun, DPR Pertanyakan kemampuan Bayar Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kepada publik soal kemampuan pemerintah membayar utang. Penjelasan ini sangat penting untuk membangun kepercayaan terhadap pemerintah.

“Kita juga harus mulai membangun confidence (kepercayaan diri) kepada masyarakat bahwa pemerintah yang berutang itu mempunyai ability to pay, kemampuan untuk membayar,” kata Misbakhun dalam keterangannya dalam rapat kerja Komisi XI DPR, Kamis (1/9/2022).

Adapun yang hadir dalam raker diantaranya Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono.

Misbakhun menegaskan, penjelasan soal rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) belum cukup bagi publik. Legislator Golkar itu beralasan masih ada rasio lain, misalnya besar penerimaan pajak berbanding jumlah utang.

Semestinya pemerintah juga menjelaskan besaran penerimaan pajak yang dipakai untuk membayar utang negara. Harapannya ialah ada kepastian pemasukan dari perpajakan mencerminkan kemampuan pemerintah membayar utang, sehingga tidak ada kesan gali lubang tutup lubang.

“Ada fundamental data yang di-share untuk membangun confidence bahwa apa yang disampaikan tidak hanya sebuah peyampaian yang bersifat persuasif,” kata Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu juga merujuk paparan Menkeu Sri Mulyani soal utang pemerintah mencapai Rp 7.123,62 triliun per Juni 2022. Angka itu setara 37,9 persen dari PDB 2022.

“Lah, yang menjadi pertanyaan ialah berapa sebenarnya volume PDB kita pada 2022 yang menjadi baseline perhitungan di angka 37,91 persen tersebut?” katanya.

Berdasarkan data BPS memperlihatkan PDB pada 2020 mencapai Rp 15.434,2 triliun. Adapun PDB 2021 sebesar Rp 16.970,8 triliun. Misbakhun mengaku tidak pernah mempermasalahkan jumlah sebenarnya tentang utang pemerintah. Alasannya, utang merupakan keniscayaan dalam mengelola negara.

Kendati begitu, Misbakhun juga pengin tahu soal pemegang surat Surat Berharga Negara (SBN). “Siapa sih, di dalam negeri yang menjadi pemegang SBN ini, karena biasanya negara-negara yang mulai kuat pertumbuhan ekonominya, utangnya diserap di dalam negeri sehingga circle (perputaran) bisnisnya berjalan antara negara dan sektor keuangannya,” pungkasnya.

Kamar Dagang Industri Indonesia (KADIN Indonesia) mengapresiasi utang luar negeri Indonesia terus menyusut, disamping negara-negara lain yang justru menambah utangnya.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Fiskal dan Publik Suryadi Sasmita, dalam MYEO Day 2: Prospek Pemulihan Ekonomi Indonesia di Tengah Perubahan Geopolitik Pascapandemi, Rabu (3/8/2022).

“Kita sangat luar biasa, dimana utang luar negeri kita menyusut. Kalau kita melihat dimana-mana negara terus menambah utangnya, kita bisa menyusut. Dan asing itu lebih mengecil, ini berita cukup baik kita bisa mengendalikan,” kata Suryadi.

Mengutip paparan Suryadi, utang Indonesia tembus Rp 7.000 triliun, namun porsi asing semakin menyusut. Berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 87,88 persen dari seluruh komposisi utang per akhir Februari 2022, atau sebesar Rp 6.164,2 triliun.

Sementara, berdasarkan mata uang, utang Indonesia didominasi oleh rupiah yakni 70,07 persen. Porsi kepemilikan SBN oleh investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57 persen, hingga akhir tahun 2021 yang mencapai 19,05 persen, dan per 15 Maret 2022 mencapai 18,15 persen.

Lebih lanjut, Suryadi mengatakan Indonesia di tahun 1998 dan Indonesia tahun 2022 adalah Indonesia yang berbeda. Indonesia sekarang lebih kuat dengan fundamental ekonominya yang kokoh.

“Indonesia 1998 dan 2022 berbeda sekali. Indonesia sekarang berada ditempat fundamental ekonominya yang kokoh,” ujarnya.

Hal itu terlihat dari perkembangan ekonomi, dari sisi ritel sekarang sudah kembali hampir normal, begitupun dengan sektor pariwisata. Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia perlu konsentrasi, fokus terhadap ekonomi kerakyatan, dan membantu UMKM.

“Ini yang terpenting karena UMKM kita 1998 terkokoh, dan pandemi ini yang terkena dampaknya. Oleh sebab itu, kami dari KADIN Indonesia menghimbau kepada semua pengusaha besar untuk turut campur tangan membantu Pemerintah meningkatkan UMKM digerakkan,” ujarnya.

Saat ini KADIN dan APINDO beserta seluruh 125 asosiasi lainnya, sekarang sedang fokus membantu UMKM agar ekspor, meningkatkan produk UMKM, membantu para koperasi, membantu produk dalam negeri di ritel-ritel agar menekan jumlah impor.

“Kita jangan banyak impor, gunakan produk dalam negeri. Ini KADIN Indonesia punya program yang cukup besar yang akan kita realisasikan dalam waktu singkat. TEntu perlu ada kerjasama dengan pemerintah terutama Menteri Keuangan. Rencana KADIN Indonesia pengusaha besar profitnya 1-2 persen kita keluarkan untuk membantu ekonomi kerakyatan,” pungkasnya.