Pekerja di Jakarta Tetap Terima Subsidi Gaji, meski Punya Upah Rp 4,7 Juta Sebulan

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan segera mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji senilai Rp 600.000 tahap pertama kepada 5.099.915 pekerja. Sejumlah kriteria dan syarat sudah ditetapkan untuk calon penerima.

Itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terbaru Nomor 10 Tahun 2022, yang berisi pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi atau upah untuk buruh.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memaparkan sejumlah ketentuan bagi pekerja yang berhak menerima Bantuan Subsidi Upah Rp 600.000. Antara lain, pekerja yang berstatus sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Juli 2022.

Selain itu, calon penerima punya gaji atau upah maksimal Rp 3,5 juta per bulan, atau sesuai dengan upah minimum di masing-masing kabupaten/kota.

"Tapi yang punya upah minimum di atas itu berhak. Contoh DKI Jakarta yang UMP Rp 4,7 juta. Itu senilai upah minimum kabupaten/kota, mereka tetap berhak mendapat itu," kata Menaker Ida Fauziyah di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Pernyataan itu selaras dengan Bab II Pasal 4 Permenaker 10/2022, yang menyebut pekerja dengan upah minimum kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

Namun, Ida menekankan, bantuan subsidi upah ini dikecualikan untuk aparatur sipil negara (ASN) atau PNS beserta TNI/Polri, meskipun gaji pokok untuk kelompok tersebut di bawah Rp 3,5 juta.

"Bantuan subsidi upah berlaku secara nasional, kecuali PNS, TNI/Polri," tegas dia.

Ida juga menyatakan, seleksi calon penerima BSU 2022 murni dihitung sesuai kriteria yang tercantum dalam Permenaker 10/2022, kendati yang bersangkutan juga pernah menerima bantuan yang sama di tahun sebelumnya.

"Kemungkinan besar penerima tahun 2021 juga menerima di tahun 2022, selama gajinya belum naik. Jadi patokannya bukan nerima atau tidak, tapi sudah sesuai kah dengan kriteria atau tidak," pungkas Ida.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memperkirakan, penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji senilai Rp 600.000 untuk sekali pembayaran akan segera dicairkan kepada 5 juta penerima pada Jumat, 9 September 2022 besok.

Hal itu disampaikan dalam sesi konferensi pers serah terima data calon penerima BSU 2022 dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama Penyaluran Bantuan Subsidi Upah 2022 di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Untuk penyaluran BSU 2022, Menaker Ida berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, PT Pos Indonesia (Persero), dan bank-bank Himbara semisal BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Ida menceritakan, saat ini Kemnaker masih akan melakukan screening ulang data calon penerima BSU. Setelah itu, data tersebut akan disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk selanjutnya ditransfer ke bank-bank Himbara.

Diharapkan, akhir pekan ini uang bantuan tersebut sudah dapat disalurkan dari bank-bank himbara ke masing-masing rekening penerima.

"Kami masih harus padankan. Tunggu Kementerian Keuangan, berarti uangnya sudah tersedia. Mudah-mudahan hari Jumat bisa disalurkan kepada penerima," ujar Menaker Ida Fauziyah.

Untuk syarat dan kriteria penerima BSU 2022, Ida melanjutkan, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terbaru Nomor 10 Tahun 2022, yang berisi pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi atau upah untuk buruh.

Adapun syarat dan kriterianya, calon penerima punya gaji atau upah maksimal Rp 3,5 juta per bulan, atau sesuai dengan upah minimum di masing-masing kabupaten/kota.

Berdasarkan syarat dan kriteria yang diatur, Ida menyampaikan, dirinya mendapat data sekitar 16 juta pekerja atau buruh dari BPJS Ketenagakerjaan yang berhak mendapat BSU Rp 600.000.

Namun, Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan pengecekan kembali, apakah ada diantaranya yang dikecualikan lantaran telah menerima bantuan sosial (bansos) lain semisal Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, atau penerima Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM).

"Kami sudah tanda tangan berita acara penyerahan tahap satu, ada 5.099.915 juta data calon penerima BSU. Kami harap ini dapat disalurkan secepatnya," ungkap Ida.