Sri Mulyani Waspada, Subsidi Energi 2023 Bisa Tembus Rp 340 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kompensasi dan subsidi energi tahun 2023 bisa lebih dari Rp 340 triliun. Hal ini bergantung pada harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Angka Rp 340 triliun yang ditetapkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 tersebut harga minyak dunia sekitar USD 90 per barel.

"Subsidi yang kita akan sediakan di tahun depan masih cukup signifikan, lebih dari Rp 340 triliun dan itu berasumsi bahwa harga minyak akan ada di kisaran sekitar USD 90 dolar," kata Sri Mulyani dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2022: Normalisasi Kebijakan Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (7/9).

Fluktuasi harga minyak dunia menjadi penentu besaran anggaran yang akan disiapkan pemerintah untuk kompensasi dan subsidi energi. Ketidakpastian harga minyak tersebut menjadi pertimbangan pemerintah dan DPR saat ini.

Sekarang, patokan yang digunakan pemerintah untuk memprediksi harga minyak dunia dari lembaga-lembaga internasional yang kredibel dan kompeten. Salah satunya Bloomberg Konsensus dan lembaga internasional lainnya.

"Mereka akan proyeksikan seperti apa. Mungkin kita akan lihat bloomberg konsensus. Kita juga lihat dari banyak sekali outlook yang dilakukan," kata dia.

Selain merujuk data lembaga-lembaga, pemerintah juga melakukan identifikasi yang sangat mendominasi harga minyak dunia. Pertama kondisi ekonomi negara-negara maju tahun depan seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Negara-negara tersebut diprediksi akan mengalami resesi setelah tahun ini dihadapkan kenaikan inflasi yang tinggi. Inflasi yang tinggi di AS pun direspon dengan kenaikan suku bunga yang tinggi oleh The FED dan likuiditas yang diperketat.

"Amerika-Eropa jelas akan menghadapi potensi resesi itu sangat tinggi Kenapa karena inflasi mereka sangat tinggi," kata dia.

Dia melanjutkan, jika negara maju mengalami resesi, maka diperkirakan permintaan energinya berkurang. Artinya ada peluang harga minyak dunia turun hingga dibawah USD 100 per barel.

"Seandainya outlook negara negara maju itu masuk resesi, pasti permintaan terhadap minyak menjadi turun. Maka pressure terhadap kenaikan harga diperkirakan atau diharapkan akan turun,tidak lagi mencapai di atas USD 100," terangnya.

Konflik Geopolitik Sumber Utama Mahalnya Harga Minyak

Namun di sisi lain, perang antara Rusia dan Ukraina yang menggunakan minyak sebagai 'alat perang' turut memengaruhi harga energi. Jika perang terus berlangsung lama maka harga minyak dunia masih akan tinggi di tahun depan.

"Presiden sudah bertemu dari pihak-pihak yang berperang, dan dari situ tidak ada yang mengatakan sebulan lagi selesai perang, atau 3 bulan,"

"Jadi selama perang terjadi berarti akan terus ada disurpsi suplai, karena Rusia itu diembargo (Eropa)," kata dia.

Sanksi embargo tersebut dibalas Rusia dengan menghentikan suplai gasnya masuk ke Eropa. Sehingga berbagai kondisi tersebut akan tetap mendorong harga minyak tetap tinggi.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Menteri Kerja Sama Pembangunan Denmark Flemming Møller Mortensen menyinggung tingginya subsidi yang dikeluarkan untuk bahan bakar fossil termasuk BBM. Maka diperlukan keseimbangan antara bahan bakar fosil dan energi baru terbarukan.

Kemudian, bisa melancarkan upaya untuk transisi energi fosil ke energi hijau kedepannya. Upaya ini sekaligus sejalan dengan target pengurangan emisi karbon, dimana transisi energi masuk dalam agenda global.

Dalam kaitannya dengan Indonesia, Flemming Møller Mortensen melihat Indonesia memiliki potensi dalam pengembangan energi bersih. Untuk itu, diperlukan kerangka kebijakan yang tepat sebagai fondasinya.

"Keseimbangan antara pasokan energi hijau dan energi fosil akan membutuhkan reformasi subsidi bahan bakar fosil yang mahal," kata dia dalam pembukaan Seminar of The Development Indonesia's Blue Economy Roadmap, di Belitung, Rabu (7/9/2022).

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dalam konteks transisi energi bersih, Indonesia disebut bisa menjadi pemimpin transisi energi di kawasan Asia Tenggara.

Caranya, melalui pembentukan kerangka kebijakan yang tepat dan transparan. Ini disebut bisa menarik minat investor untuk menanamkan modalnya ke pengembangan energi baru terbarukan.

Berdasarkan pengalaman dan keahlian Denmark, pihaknya mengerjakan rencana dan regulasi energi jangka panjang, dimana ini bisa dijadikan contoh.

"Dan kami berbagi model dan instrumen untuk pendanaan iklim publik dan swasta yang inovatif dan terpadu untuk mendatangkan penyedia teknologi dan investasi swasta," ujar dia.

Lebih lanjut, ia memandang sektor maritim menyimpan peluang yang besar dalam perceparan transisi energi. Ini berarti juga berkaitan dengan upaya pengembangan Ekonomi Biru yang peta jalannya sedang disusun Indonesia.

Ia memandang, optimalisasi pelayaran internasional dan kerja sama global tentang bahan bakar hijau dan koridor hijau di sepanjang jalur perdagangan akan semakin cepat. Perusahaan pelayaran Denmark telah menetapkan target untuk menjadi Netral Iklim pada tahun 2040. Mendorong permintaan global untuk bahan bakar dan infrastruktur kapal ramah lingkungan.

"Dan di Denmark, kami telah membentuk komite pemerintah untuk menghubungkan ekonomi hijau dan biru dan melibatkan pelaku sektor swasta di seluruh rantai nilai. Dan Indonesia memiliki lokasi yang strategis sebagai potensi untuk menjadi green shipping hub dan memberikan green fuse bagi armada pelayaran global," bebernya.