Bappenas: Potensi Ekonomi Biru Bisa Tembus USD 2 Triliun di 2030

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat potensi ekonomi kelautan mampu berlipat ganda. Bahkan potensinya bisa menembus hingga USD 2 triliun di 2030 mendatang.

Angka ini mengacu pada pertumbuhan selama 20 tahun. Setidaknya, pada 2010 tercatat sebesar USD 1,5 triliun.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan 7 poin penting soal ekonomi biru. Pertama, ekonomi biru mengacu pada bidang baru yang radikal yang mencakup kegiatan ekonomi, bergantung pada laut dan samudera untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Nomor dua, potensi ekonomi kelautan (ekonomi Biru) bisa berlipat ganda, seperti dalam 20 tahun, dari 1,5 triliun dolar AS pada 2010 menjadi 2 triliun dolar AS pada 2030," kata dia dalam Seminar of The Development Indonesia's Blue Economy Roadmap, di Belitung, Rabu (7/9/2022).

Ketiga, ekonomi yang memanfaatkan kelautan dapat menciptakan inovasi nilai tambah. Pertumbuhan (ekonomi) biru berpotensi untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang karena kunci untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di masa depan hanya inovasi dan produktivitas.

Keempat, analisis kesenjangan penting dilakukan untuk mengidentifikasi, salah satunya adalah kondisi saat ini dan masa depan dari pendekatan permintaan dan penawaran ekonomi biru. Utamanya dalam mengidentifikasi kesenjangan antar praktik ekonomi kelautan saat ini dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

"Nomor lima, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memajukan paradigma yang diwakili oleh kemauan politik yang kuat. Kita perlu meningkatkan reparasi, transparansi, dan informasi yang dapat diakses sehingga semua orang dapat memberikan kolaborasi yang kuat untuk mengedepankan agenda ekonomi biru," terangnya.

"Nomor enam, kita harus fokus pada inovasi, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan peningkatan pembuatan kebijakan berbasis bukti untuk mewujudkan nilai optimal dari pengembangan ekonomi biru kita," imbuh Amalia.

Ketujuh, hal yang tak kalah pentingnya adalah membangun kolaborasi dengan fokus pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi pembangunan ekonomi biru. Secara umum, kontrak ekonomi biru ini bisa jadi cara pemulihan dari keterbatasan yang terjadi akibat dari pandemi Covid-19.

"Kami benar-benar dapat terhubung dengan Pemulihan ekonomi biru, yang diinisiasi oleh OECD untuk mempercepat implementasi menuju pemulihan yang berkelanjutan dan tangguh," tukasnya.

Menteri Kerja Sama Pembangunan Denmark Flemming Moller Mortensen menyoroti 3 poin dalam pengembangan ekonomi biru atau Blue Economy. Ekonomi Biru dinilai jadi salah satu upaya penting untuk keluar dari zona krisis energi yang terjadi saat ini.

Flemming Moller Mortensen mengungkap langkah ini juga jadi satu cara untuk mendorong transisi energi dan transformasi ekonomi. Alasannya, aspek Ekonomi Biru jadi jalan untuk memuluskan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

"Pertama, ekonomi biru yang kuat harus didasarkan pada transisi hijau yang adil dan merata. Ekonomi biru dan transisi energi hijau harus berjalan beriringan. Dan kita telah memperjuangkan Indonesia untuk menjadikan transisi energi sebagai prioritas dalam G20," ujarnya dalam pembukaan Seminar of The Development Indonesia's Blue Economy Roadmap, di Belitung, Rabu (7/9/2022).

Kedua, dibutuhkannya kemitraan antara pemerintah dan swasta yang kuat dalam ekonomi biru lintas sektor negara dan kawasan. Dalam hal ini, kerangka kebijakan yang ambisius, khusus, dan transparan diperlukam sebagai kunci menarik investor.

"Kerangka kebijakan yang ambisius, khusus dan transparan adalah kunci untuk menciptakan kepercayaan investor dan untuk menarik investasi swasta ke ekonomi hijau dan biru. Dan ketiga, kita membutuhkan kolaborasi regional dan multilateral yang kuat untuk mengatasi masalah lintas batas ekonomi biru ini," bebernya.

Dalam hal ini, ia mengakui kalau Denmark dan beberapa negara lain tengah berupaya untuk meningkatkan serapan energi bersih. Misalnya, meningkatkan instalasi tenaga surya hingga 4 kali lipat di 2030 mendatang.

"Kami akan meningkatkan kapasitas angin lepas pantai lebih dari sepuluh kali lipat pada tahun 2050. Dan dengan demikian kami akan memasok lebih dari 213 juta rumah tangga di mana listrik hijau dan mereproduksi hidrogen hijau untuk dekarbonisasi pengiriman," terangnya.

Langkah ini, menurutnya menjadi contoh dalam bentuk kolaborasi antar negara. Pendekaran regional yang dilakukan Denmark, diminta turun menjadi contoh negara lain.

"Kami menerapkan pendekatan yang berpusat pada orang, dan kami memperkuat keterlibatan publik dengan pemangku kepentingan dengan meningkatkan keuntungan masyarakat lokal secara langsung dari investasi sebagai pemegang saham atau sebaliknya," ungkapnya.

Dalam upaya menuju transisi energi, Flemming Moller Mortensen juga telah serius dalam mendorong penyetopan produksi energi fosil. Contohnya menyetop produksi minyak dan gas di Laut Utara (North Sea) pada 2050 mendatang.

Sejalan dengan itu, pihaknya juga telah menyetop penerbitan lisensi baru untuk produksi minyak dan gas bumi. Serta melakukan transfer teknologi dan pengetahuan dengan mitra-mitra Denmark.

"Dan kami mendirikan aliansi angin lepas pantai global untuk meningkatkan angin lepas pantai secara global sebesar 380 gigawatt pada tahun 2030. Dan kami mengundang semua 20 negara untuk bergabung dengan Aliansi," tukasnya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut peta jalan Blue Economy akan diluncurkan tahun depan. Tentunya setelah melalui berbagai tahapan dalam penyusunannya dalam setahun terakhir.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, pembentukan roadmap Blue Economy dilakukan sejalan dengan momentum G20 Indonesia. Tujuannya, guna menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait.

"Peta jalan Blue Economy untuk transformasi ekonomi dalam penyusunannya dibantu berbagai stakeholder untuk menunjukkan Bappenas ini inklusif, maka mengikutsertakan seluruh stakeholder," kata dia dalam Media Briefing, di BW Suites Belitung, Selasa (6/9/2022).

"Rencananya Blue Economy diluncurkan awal tahun depan pada saat Indonesia jadi chairman ASEAN 2023," imbuhnya.