Luhut soal Kabel Bawah Laut Australia-Singapura Mau Lewati RI: Minta Izin dan Bayar!

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah saat ini meningkatkan hilirisasi dan digitalisasi produksi dalam negeri ke dalam e-catalog pada Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Prospek Investasi Kabel Bawah Laut di Indonesia: Berbagai Sumber Daya Untuk Pembangunan Berkelanjutan,' di Kantor Marves (Rabu, 7-9-2022).

“Seperti kabel bawah laut ini, kalau bisa kita produksi dalam negeri, kita buat semua, lalu dimasukkan dalam e-katalog, sehingga menjadi efisiensi dan menurunkan korupsi,” tutur Menko Luhut pada FGD tersebut.

Dirinya menyampaikan kepada para anggota asosiasi terkait kabel laut yang hadir agar dapat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan berdaulat.

“'Terkait dengan rencana pemasangan kabel laut dari Australia ke Singapura, saya sudah bilang ke pihak Australia kalau mereka harus meminta izin dan bayar. Kita ini negara berdaulat, kita tunjukkan kita hebat,” pungkasnya.

Sepakat dengan pernyataan Menko Luhut, Ketua Umum Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut Seluruh Indonesia, Akhmad Ludfy menyampaikan bahwa industri sistem informasi kabel bawah laut masih menggunakan sumber daya dari luar negeri.

Terkait pemasangan kabel bawah laut, Sekretaris Jenderal Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut Seluruh Indonesia, Amri Chatib menyampaikan,“market size industry kabel bawah laut ini cukup bagus. Walau pun dalam kondisi covid, ekonomi masih bergeliat di angka sekitar 150 juta dolar,” ungkapnya.

Selanjutnya Ketua Umum Asosiasi Pabrik Kabel Listrik Indonesia, Noval Jamalulail mengungkapkan total kapasitas kabel Indonesia saat ini telah mampu memproduksi semua jenis kabel serat optik nasional.

“Industri kabel serat optik dalam negeri telah mampu dan siap mendukung pemerintah dalam pembangunan jaringan telekomunikasi nasional dan yang terpenting itu tidak impor,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut Menko Luhut menyampaikan bahwa pemerintah menjalankan hilirisasi, contoh yang sedang berjalan adalah industri turunan nikel ore yang memiliki pertumbuhan besar.

“Saat ini kami menyusun peta jalan untuk hilirisasi nikel ore, tin, bauksit, dan kelapa sawit. Kita berdayakan _downstream industry_. Kalau semua berjalan baik, target kami tahun 2030 pendapatan per kapita dapat mencapai sekitar 10 ribu dolar,” ungkapnya.

Menko Luhut mengatakan di tengah tekanan dunia, kondisi ekonomi Indonesia tergolong baik dengan inflasi 4,9 persen. Pihaknya juga melihat dari struktur pendanaan yang banyak dari sektor transportasi dan telah disiapkan dana subsidi.

“Ongkos angkut dari pabrik atau kawasan pertanian ke pasar akan berkurang sehingga harga tidak terlalu berbeda ketika di konsumen. Hal tersebut saya kira akan mengurangi inflasi kita, ini yang kita jaga,” ucap Menko Luhut.

Menko Luhut kemudian menceritakan bahwa kondisi saat ini memaksa pemerintah untuk bertransformasi dan melakukan hilirisasi.

Dirinya mencontohkan industri alat kesehatan yang sebelumnya sekitar 85 persen impor, saat ini sudah 40 persen produksi dalam negeri. Negara membuat lebih terintegrasi dan memasukkannya dalam e-katalog.

“Pemerintah saat ini juga melakukan audit, seperti kelapa sawit. Kita temukan bahwa belum benar pembayarannya, sehingga setelah diaudit akan banyak penerimaan pajak dari sawit. Anda bisa bayangkan dampaknya besar bagi Indonesia. Transformasi seperti ini yang banyak orang tidak tahu,” tuturnya.

Menko Luhut menuturkan dengan kenaikan komoditas, nilai tambah dari komoditas, hilirisasi, efisiensi, dan digitalisasi meningkat. Dirinya berkata dengan digitalisasi e-katalog dapat menghemat 20 persen serta menarik UMKM tumbuh.

Saat ini, menurut Menko Luhut, Indonesia sedang melalukan transformasi ekonomi dengan hilirisasi sehingga tidak lagi mengandalkan komoditas mentah. Dirinya memaparkan bahwa ekspor komoditas mentah pada tahun 2015 penerimaan hanya 1,2 miliar dolar, sedangjan dengan hilirisasi penerimaan tahun lalu mencapai USD 21 miliar.