Geger Pegawai Komdigi Jadi Beking Ribuan Situs Judi Online, Pengawasan Internal Lemah?

Tok, Komisi V Setujui Pagu Anggaran Kementerian PUPR Rp 125 Triliun di 2023

Dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur TA 2023, Kementerian PUPR fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun dan mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 08 Sep 2022, 19:00 WIB

Diterbitkan 08 Sep 2022, 19:00 WIB

FOTO: Menteri PUPR - DPR Bahas Penanganan Infrastruktur Pasca Bencana dan Food Estate

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (17/3/2021). Rapat membahas penanganan infrastruktur pascabencana dan pengembangan Food Estate dan Pembangunan Infrastruktur Ketahanan Pangan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 125,2 triliun.

Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur TA 2023, Kementerian PUPR fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun dan mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun. Itu dilaksanakan melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).

"Sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kegiatan pembangunan infrastruktur pada 2023 tetap menjadi prioritas utama dan diharapkan dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2024," kata Menteri Basuki.

Pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2023 akan digunakan untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp 41,9 triliun. Antara lain, melanjutkan penyelesaian pembangunan bendungan dimana 13 bendungan yang di antaranya ditargetkan tuntas 2023, seperti Keureuto dan Rukoh di Aceh, Lau Simeme di Sumut, Karian di Banten serta Cipanas dan Leuwikeris di Jawa Barat.

Selain itu, Kementerian PUPR juga melanjutkan pembangunan jaringan irigasi seluas 6.900 ha seperti Daerah Irigasi (DI) Lematang di Sumsel dan DI Baliase di Sulsel, dan daerah irigasi lainnya yang airnya dilayani dari bendungan-bendungan.

Eehabilitasi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah) rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (17/3/2021). Rapat membahas penanganan infrastruktur pascabencana dan pengembangan Food Estate dan Pembangunan Infrastruktur Ketahanan Pangan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Di samping pembangunan, juga dilakukan rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 98.700 ha, diantaranya di DI Komering (Sumsel), DI Rentang, DI Lakbok Selatan (Jabar), DI Cihaur, DI Logung (Jateng), DI Mrican (Jatim), DI Pakacangan (Kalsel) dan DI Saddang (Sulsel).

Sementara kegiatan prioritas pada bidang jalan dan jembatan sebesar Rp 49,3 triliun. Pada 2023, ditargetkan pembangunan jalan nasional sepanjang 489,1 km dan pembangunan/duplikasi jembatan sepanjang 10,3 km, antara lain ruas Geumpang-Pameue (Aceh), Lahewa Afulu-Batas Nias (Sumut), dan Teluk Tapang-Bunga Tanjung (Sumbar).

Dalam rangka OPOR, di bidang jalan dan jembatan pada 2023 dilaksanakan preservasi rutin jalan nasional sepanjang 47.763 km, jembatan nasional sepanjang 510 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.340,3 km.

Kemudian, preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 30,4 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 2,2 km, diantaranya flyover Sekip Ujung (Sumsel), Gelumbang (Sumsel), dan Aloha (Jatim), revitalisasi drainase dan jembatan gantung serta padat karya.

Permukiman

Selanjutnya, di bidang permukiman dianggarkan pada 2023 sebesar Rp 25 triliun untuk pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 2.206 liter per detik. Lalu, optimalisasi SPAMsebanyak 680 Sambungan Rumah (SR), SPAM berbasis masyarakat sebanyak 276.000 SR, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 16.600 Kartu Keluarga (KK), Sistem Pengelolaan Persampahan dengan layanan 26.500 KK, dan Sanitasi berbasis masyarakat dengan layanan 93.720 KK.

Juga dilakukan Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan yang ditangani secara terpadu seluas 306,90 ha, Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan kegiatan strategis lainnya seluas 430 ha, Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat melalui program PISEW di 1.340 kecamatan.

Lalu, penyelenggaraan bangunan gedung seluas 10.750 m2, penataan bangunan dan lingkungan di 20 kawasan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah/PTN, rehabilitasi dan renovasi pasar, serta pembangunan prasarana olahraga.

Padat Karya Tunai

Kementerian PUPR juga menyisihkan anggaran 2023 sebesar Rp 6,9 triliun untuk pembangunan 3.535 unit rumah susun, 26.260 unit rumah khusus, 27,825 dukungan PSU, dan 145.000 unit bantuan rumah swadaya.

Program Padat Karya Tunai yang membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar juga bakal dilanjutkan pada tahun depan. Alokasinya, sebesar Rp 14,98 triliun dengan target serapan tenaga kerja 743 ribu orang.

Lanjutkan Membaca ↓