Kendalikan Inflasi Daerah, BI Ajak Warga Tanam Cabai di Pekarangan

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, meresmikan gerakan pengendalian inflasi pangan (GPIP) di Riau, Senin (12/9/2022).

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono, menyampaikan bahwa Bank Indonesia akan terus mendukung penuh acara atau gerakan pengendalian inflasi di berbagai daerah termasuk di Provinsi Riau.

“Kami ingin men-support penuh acara seperti ini, keterjangkauan harga, harganya harus murah,” kata Doni dalam peluncuran GPIP di Riau.

Adapun terkait kenaikan harga BBM, dia menegaskan masyarakat di daerah tidak perlu khawatir mengenai hal itu. Karena, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen Dana Transfer Umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, ojek online, dan untuk nelayan.

“Terkait kenaikan BBM, tentunya Pak Gubernur akan memberikan subsidi kepada transportasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Doni menyampaikan dalam rangka untuk mengendalikan inflasi di daerah, Bank Indonesia bahkan melakukan berbagai langkah seperti operasi pasar dan pasar murah sebagaimana dilakukan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong gerakan menanam cabai di pekarangan. Karena sering kali cabai ini menjadi salah satu penyumbang inflasi di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk mencegah hal serupa terjadi terus menerus, maka Bank Indonesia mengampanyekan gerakan menanam cabai di pekarangan rumah masing-masing warga.

“Kami support di berbagai daerah, kami melakukan operasi pasar dan pasar murah, seperti di Sumut, Sumsel, Sumbar. Kita nantinya juga mendorong gerakan menanam cabai di pekarangan, ini yang sering kita sebut urban digital supaya bisa urban farming, kita support. Tentunya ini akan di-support dari hulu sampai hilir,” pungkasnya. 

Pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi pada 3 September 2022. Kini harga Pertalite naik menjadi Rp 10.000 per liter, Solar Rp 6.800 per liter dan Pertamax Rp 16.500 per liter.

Belum genap seminggu harga BBM yang baru ini diterapkan, harga sejumlah bangan pangan mulai merangkak naik. Sebut saja daging ayam dan cabai.

Hal ini disebutkan oleh Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) Ahmad Choirul Furqon.

"Dampak kenaikan harga BBM untuk awal saja sudah terlihat sekali. Baru berapa hari naik, harga daging ayam di wilayah Singaparna sudah mulai naik, harga cabai di Tasikmalaya sudah naik," kata dia, Selasa (6/9/2022).

"Jangan sampai nanti ketika harga sembako sudah mulai naik malah saling menyalahkan. Pasalnya saling menyalahkan ini sudah pernah terjadi saat kenaikan harga cabai beberapa waktu lalu," imbuh Choirul.

Dia meminta pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini tidak hanya menggunakan kebijakan populis. Melainkan harus dengan pertimbangan logis dan matang. Menurutnya kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan pemerintah untuk mengkompensasi kenaikan BBM dalam praktiknya hanya menjadi 'obat bius' sementara bagi masyarakat.

Choirul mengatakan, setelah BLT selesai diberikan kepada masyarakat yang ditargetkan, pemerintah tidak memberikan solusi yang konkret kepada masyarakat lainnya. Dia tak ingin kebijakan ini ujungnya hanya menguntungkan segelintir orang terlibat dalam mekanisme importir energi.

"Kami harap kenaikan harga BBM ini tidak hanya menguntungkan para importir migas dan menyengsarakan masyarakat, khususnya pedagang pasar," pungkasnya.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan, kebijakan menaikkan harga BBM bak buah simalakama.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyadari, bila itu tidak didongkrak, maka APBN bakal makin berdarah-darah dan akan mengorbankan sektor lain.

"Jika dinaikkan, potensi efek dominonya sangat besar, berpotensi memukul daya beli masyarakat konsumen yang ditandai dengan tingginya inflasi," kata Tulus kepada Liputan6.com, Selasa (6/9/2022).

Senada, pengurus harian YLKI Agus Suyatno memberi beberapa catatan kepada pemerintah terkait kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar.

Di tengah kenaikan tersebut, Agus menyatakan pemerintah harus menjamin rantai pasok komoditas pangan tidak terdampak secara signifikan. Sementara jalur-jalur distribusi harus lebih sederhana dan lancar.

"Agar tidak jadi kedok menaikkan harga bahan pangan. Jangan jadikan kenaikan BBM sebagai aji mumpung menaikkan komoditas pangan dan lainnya tanpa kendali," tegas Agus kepada Liputan6.com.

Lebih lanjut, ia juga mewajibkan pemerintah pusat dan daerah agar tetap memberikan subsidi pada angkutan umum, atau insentif lainnya. Sehingga kalau pun tarif angkutan umum mengalami kenaikan paska kenaikan harga BBM, tidak terlalu tinggi.

"Tingginya kenaikan angkutan umum, justru akan kontraproduktif bagi nasib angkutan umum itu sendiri. Sebab, akan ditinggalkan konsumen dan berpindah ke sepeda motor," ungkapnya.