Menteri ATR Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto Dapat Penghargaan dari Pemerintah Prancis

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menerima kunjungan dari Vice Chief of the French Air and Space Force, Lt. General Frédéric Parisot. Saat menerima kunjungan, Menteri ATR/Kepala BPN turut didampingi oleh Nanny Hadi Tjahjanto.

Dalam kesempatan tersebut, Hadi Tjahjanto bersama Lt. General Frédéric Parisot melakukan nostalgia selama mengenyam tugas belajar bersama di College Interarmees de Defence, Prancis, angkatan 8 tahun 2001.

Hadi Tjahjanto juga membagikan ceritanya terkait jabatan yang ia emban saat ini sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

"Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Prancis ini kebetulan adalah teman sekelas saya pada waktu tugas belajar di Prancis. Bahkan teman satu grup, jadi kemana-mana bareng berdua dalam melaksanakan tugas-tugas belajar di sana," ucap Hadi Tjahjanto dalam keterangan tertulis, Senin (12/9/2022)

Usai berbincang, Vice Chief of the French Air and Space Force menyerahkan penghargaan dari Pemerintah Prancis kepada Hadi Tjahjanto, yaitu penghargaan “Commander of the National Order of Merit”.

Penghargaan tersebut merupakan satu penghargaan tertinggi dari Pemerintah Prancis atas hubungan kerja sama yang telah terjalin dengan baik, terutama saat Hadi Tjahjanto menjadi seorang Prajurit TNI.

"Kerja sama baik ini dalam hal melaksanakan kegiatan latihan antar angkatan ataupun pendidikan antar angkatan yang dulu saya bina ketika menjabat sebagai Panglima TNI selama empat tahun," ungkap Hadi Tjahjanto.

Terkait dengan penerimaan penghargaan tersebut, Hadi Tjahjanto menuturkan, sebelumnya Pemerintah Prancis telah berencana mengundangnya untuk menerima medali ini. "Tapi baru sekarang bisa diserahkan bersama dengan kunjungan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Prancis," tutur Hadi Tjahjanto.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya menjaga aset milik Ormas Muhammadiyah, agar tidak diserobot oleh pihak lain. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkannya dengan melakukan verifikasi ulang dan menerbitkan sertifikat.

Upaya itu dikemukakan oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto di hadapan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Hadi mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap sejumlah aset milik Muhammadiyah.

Mantan panglima TNI itu mengatakan, jika aset Muhammadiyah belum memiliki sertifikat, maka segera dibuatkan. Tujuannya, agar aset ormas Islam tersebut tidak diserobot oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Muhammadiyah memiliki aset begitu banyak. Universitas ada ratusan, ada ribuan sekolah, dan ada rumah sakit termasuk klinik-klinik semua akan kita backup,” ujar Hadi Tjahjanto di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2022).

Hadi berjanji memberikan sertifikat untuk aset-aset milik Muhammadiyah di seluruh daerah.

Bahkan purnawirawan TNI-AU itu memerintahkan seluruh kantor BPN di wilayah membantu untuk menerbitkan sertifikat tersebut.

Di tempat yang sama, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, aset milik Muhammadiyah yang tersebar di Indonesia harus dijaga. Mengingat, seluruh aset Muhammadiyah bukan milik perorangan, tapi milik organisasi.

"Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang berdiri sebelum republik ini berdiri. Tentu seluruh asetnya milik organisasi bukan perorangan. Seluruh asetnya dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial,” ujar Haedar.

Selain tersebar di seluruh pelosok Indonesia, kata Haedar, aset Muhammadiyah kini sudah ada di luar negeri. Makanya perlu untuk menjaga aset-aset tersebut.

Salah satu upayanya dengan berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk membuatkan sertifikatnya.

Kami juga mendukung kementerian yang mendukung usaha kami, karena langkah seperti itu usaha-usaha Muhammadiyah di berbagai bidang akan lebih mudah dirasakan langsung masyarakat, Muhammadiyah tidak pernah menguasai aset yang bukan miliknya,” tegas Haedar.