Menaker Ida akan Ciptakan 100 Inkubator Bisnis Lewat Program BLK Komunitas

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana menargetkan dapat menciptakan sebanyak 100 pelaku inkubator bisnis. Cara yang dijalankan dengan pemberdayaan pada program Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK Komunitas).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, dalam perkembangannya saat ini, Kemnaker terus mengembangkan peran BLK Komunitas untuk mengakselerasi peningkatan kompetensi SDM Indonesia.

"Untuk itu, selain menjadi lembaga pelatihan, saat ini Kemnaker juga mendorong BLK Komunitas sebagai pelaku inkubator bisnis mandiri," jelas Ida dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Balai Latihan Kerja Komunitas Tahun 2022 dengan tema Akselerasi BLK Komunitas untuk Mendukung Perluasan, di Bali, Selasa (13/9/2022).

Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk berkolaborasi dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi berbasis komunitas dan perluasan kesempatan kerja dengan menjadikan BLK Komunitas menjadi Inkubator Wirausaha.

"Topik Kolaborasi inilah yang saya harap bisa menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rakornas kali ini, Inovasi ini merupakan salah satu bentuk jalan untuk membangun kemandirian BLK Komunitas. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan ini juga selaras dengan langkah strategis, transformatif dan inovatif," ujar Menaker.

Di sisi lain, Menaker juga menekankan pentingnya untuk berkolaborasi lintas unit internal yang ada di Kemnaker, guna memasifikasi penciptaan wirausaha baru melalui program hasil kolaborasi yang sejalan dan dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Untuk target tahun depan tentu saya berharap berkali lipat dari apa yang telah di targetkan tahun ini, saya juga menitipkan pesan agar kolaborasi jangan hanya pada lintas internal melainkan dapat berkolaborasi lintas K/L maupun pada sektor perbankan juga," kata Menaker.

Sementara itu Dirjen Binalavotas, Budi Hartawan, mengatakan, pada 2022 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama Pembangunan BLK Komunitas kepada 850 lembaga.

"Dengan penambahan BLK Komunitas setiap tahunnya Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen Binalavotas akan menambah target output pelatihan vokasi sebanyak 232 ribu peserta pelatihan dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki BLK Komunitas dan diiringi dengan peningkatan mutu dan kualitas Balai Latihan Kerja Komunitas agar lebih kredibel dan mandiri," pungkas Budi.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyampaikan kebutuhan anggaran kegiatan sarana prasarana transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) tahun 2023 hingga 2024 diperkirakan mencapai Rp 2,03 triliun untuk 13 BLK daerah.

“Pada tahun 2023 sampai 2024 kebutuhan anggaran untuk sarana prasarana BLK di 13 daerah diperkirakan Rp 2,03 triliun,” kata Menaker dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/8/2022).

Sementara itu, sebelumnya Menaker merinci anggaran revitalisasi pada tahun 2021 sudah terealisasikan sebesar Rp 20,9 miliar untuk 3 BLK.

Kemudian, pada tahun 2022 dianggarkan Rp 232,4 miliar untuk 11 BLK baik pembangunan lanjutan tahun 2021 maupun pembangunan baru di tahun 2022.

“Seperti yang saya gambarkan bagaimana pembangunan BLK itu memang membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Mohon dukungan dari Komisi IX terkait besarnya kebutuhan kami untuk melakukan transformasi BLK,” ungkap Menaker Ida Fauziyah.

Namun, Menaker tidak merinci 13 BLK mana saja yang nantinya akan dibangun pada tahun 2023-2024.

Lebih lanjut, Menaker menjelaskan terkait transformasi BLK baru. Dalam kegiatan transformasi BLK baru mencakup empat hal, pertama yaitu reformasi kelembagaan, seperti penyusunan kriteria dan klasifikasi unit pelaksana teknis pusat balai pelatihan vokasi dan produktivitas.

Kedua, melakukan redesain substansi pelatihan, seperti pengembangan dan penetapan program pelatihan di Balai pelatihan vokasi dan produktivitas.

Ketiga, melakukan reorientasi Sumber Daya Manusia (SDM), seperti penyusunan analisis beban kerja untuk jabatan fungsional instruktur dan tenaga pelatihan di balai pelatihan vokasi dan produktivitas.

Keempat, revitalisasi fasilitas sarana prasarana, seperti penyusunan dan penetapan master plan balai pelatihan vokasi.