Mampukah Indonesia Kejar Target Birokrasi Kelas Dunia di 2024?

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memiliki visi mewujudkan world class bureaucracy atau birokrasi kelas dunia pada tahun 2024. Ini menjadi catatan dan tantangan bagaimana kita bisa mewujudkannya dalam 2 tahun mendatang. Policy brief ini merupakan ikhtiar kita bersama.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si dalam sambutannya pada Seminar Policy Brief Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LIV Tahun 2022 degan judul “Super-Apps Manajemen Talenta ASN Menuju Birokrasi Berkelas Dunia,” di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Jakarta.

“Ini menjadi catatan bagaimana apakah hal ini dapat diwujudkan dalam 2 tahun mendatang yang memang tampaknya masih menjadi catatan bagi kita. Masukan ini merupakan ikhtiar kita bersama dan mudah-mudahan pemikiran dari kawan-kawan peserta dapat bermanfaat bagi Kemenpan RB untuk dapat mengambil kebijakan yang strategis terkait hal ini,” ungkapnya, Sabtu (17/9/2022).

Lebih lanjut, Adi Suryanto juga menyampaikan bahwa tema Mobilitas Talenta dalam Manajemen Talenta Pemerintahan diangkat sebagai salah satu concern bagaimana pemerintah kedepannya dapat mengelola talenta ASN di seluruh Indonesia. Tema ini pun dirumuskan dan dibahas oleh peserta PKN Tk. I Angkatan LIV dan menghasilkan sebuah policy brief.

“Ini bertujuan agar kawan-kawan terbiasa memberikan rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief, mengasah daya analisisnya secara sistematis dan juga memberikan masukan terkait persoalan persoalan pemerintahan,” ujarnya.

Senada dengan Kepala LAN, Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si pun berharap bahwa program kajian yang dilakukan kedepannya tidak hanya sekedar menjadi kewajiban, tetapi juga dapat menjadi masukan dan inovasi untuk menemukan sesuatu yang baru.

“Indonesia di tahun 2050 akan masuk 4 besar ekonomi dunia, jadi harus dipersiapkan sejak dini. Penguatan bukan hanya dari sektor industri dalam negeri, tetapi SDM-nya pun perlu kita siapkan,” jelasnya.

Kemudian, Menpan RB juga menyampaikan pentingnya integrasi sistem dan kebijakan secara nasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu kunci untuk mendukung tata kelola yang lebih baik.

“Saya setuju dengan kalimat tadi, integrasi menjadi salah satu kunci. Antara LAN, BKN, Menpan RB bagaimana mengintegrasikan data dan seterusnya dalam rangka perbaikan manajemen talenta,” ujarnya.

Dalam ringkasan eksekutif atau Executive Summary yang dibacakan oleh Indra Jafar S.IK, M.Si., policy brief ini memandang ada 4 hal yang menjadi isu sentral dalam penerapan manajemen talenta ASN di Indonesia.

Isu tersebut yaitu: rendahnya penerapan sistem merit yang berpengaruh pada kesiapan instansi dalam mengidentifikasi dan menetapkan jabatan kritikal, program ASN Corporate University belum terintegrasi secara nasional, masih diperlukannya kebijakan untuk menjamin retensi talenta serta perlunya penyempurnaan kebijakan penempatan talenta terpadu secara nasional.

Senada dengan Indra, berdasarkan masalah-masalah kebijakan yang disampaikan sebelumnya, H. Faisal Arif Nasution, S.Sos., M.Si. selaku presenter mengungkapkan perlunya upaya untuk mengintegrasikan pengelolaan talenta ASN menuju birokrasi berkelas dunia.

Policy brief yang disusun oleh para peserta PKN Tingkat I Angkatan LIV ini pun memberikan rekomendasi kebijakan berupa pemanfaatan Super-Apps untuk mengintegrasikan pengelolaan talenta ASN menuju birokrasi berkelas dunia.