Konversi Kompor Listrik Temui Masalah, Apa Itu?

Pemerintah memiliki program konversi kompor gas ke kompor listrik. Hanya saya, program ini dihadapkan pada satu masalah

oleh Liputan6.com diperbarui 20 Sep 2022, 18:15 WIB
Diterbitkan 20 Sep 2022, 18:15 WIB
Sekitar 2000 orang warga Kota Kendari mulai beralih ke kompor listrik mengikuti arahan Presiden Joko Widodo.(Liputan6.com/Ahmad Akbar Fua)
Sekitar 2000 orang warga Sulawesi Tenggara mulai beralih ke kompor listrik mengikuti arahan Presiden Joko Widodo.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana menurunkan impor gas LPG dengan program migrasi kompor gas ke kompor listrik. Peralihan penggunaan sumber energi ini diyakini akan menurunkan konsumsi LPG termasuk subsidinya.

Ekonom Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai cara ini memang sangat efektif menurunkan konsumsi gas LPG. Apalagi pemerintah membagikan kompor listriknya secara cuma-cuma.

"Pasti akan mengurangi LPG karena ini sifatnya menggantikan kompos yang sudah ada. Ini pemaksaan yang memang untuk mengurangi itu," kata Anthony saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Dia menilai migrasi penggunaan kompor listrik tidak hanya untuk mengurangi impor LPG pemerintah. Melainkan juga mengatasi masalah lainnya, yakni kelebihan suplai listrik di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Masalah impor LPG yang besar ini dikombinasikan solusinya dengan masalah PLN yang surplus listrik," kata Anthony.

Sehingga dia menilai program migrasi kompor listrik ini bukan kebijakan yang tepat. Sebab dari sisi pengguna dalam hal ini masyarakat juga belum siap sepenuhnya.

 

Konsumsi Listrik Masyarakat

FOTO: Listrik Gratis di Tengah Pandemi Virus Corona COVID-19
Warga memeriksa meteran listrik di kawasan Matraman, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah menggratiskan biaya tarif listrik bagi konsumen 450 Volt Ampere (VA) dan pemberian keringanan tagihan 50 persen kepada konsumen bersubsidi 900 VA. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Mengingat daya listrik yang digunakan rumah tangga masih lebih besar di kelompok 1.300 VA ke bawah. Sehingga mereka perlu menambah daya agar bisa menggunakan kompor listrik. Tentunya ini pun tak lantas menyelesaikan masalah karena tagihan listriknya bisa bertambah seiring dengan penggunaan kompor listrik.

"Jadi ini kebijakan yang dipaksakan terutama bagi masyarakat kecil," kata dia.

Anthony menduga setelah kompor listrik dibagikan kepada masyarakat secara gratis, perlahan pemerintah akan melakukan penyesuaian harga LPG. Pelan-pelan subsidinya dicabut dan harga gas ini menjadi lebih mahal.

 

Pilihan Sulit

PLN dan Kemenko Perekonomian Cek Langsung Penerima Manfaat 
PLN dan Kemenko Perekonomian meninjau langsung penerima manfaat kompor induksi di Denpasar, Bali.

Pada akhirnya masyarakat kecil dihadapkan pada pilihan sulit. Kembali menggunakan kompor gas dengan harga LPG yang lebih mahal, atau menggunakan kompor listrik dengan konsekuensi konsumsi listrik yang bertambah.

"Jadi masyarakat jadi serba sulit. Pakai LPG lagi harganya mengikuti nilai keekonomian, pakai kompor listrik mereka tidak mampu bayar listriknya," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya