Kemenkeu: Kajian Migrasi Kompor Listrik Belum Selesai

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan menyatakan rencana program migrasi penggunaan kompor listrik dari kompor gas LPG masih dalam pembahasan. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya menegaskan kajian terhadap program tersebut masih belum selesai.

"Kajiannya belum selesai," kata Made di Gedung DPR-RI, Jakarta Pusat, Selasa (20/9).

Made menuturkan dalam salah satu pembahasan, kompor listrik baru bisa digunakan untuk pelanggan yang menggunakan daya minimal 1.300 VA. Mengingat daya kompor listrik yang digunakan berdaya minimal 1.000 watt.

Sementara itu, kompor listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya dibawah 1.300 VA harus ada penyesuaian. Namun hal ini kata Made masih dalam pembahasan di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero.

"Kompor itu (listrik) bisa dipakai minimal listriknya 1.300 VA. Dari 450 VA ke 1.300 VA kan beda ininya, tarifnya," kata dia.

"Nah makanya kita kan enggak tahu gimana teman-teman di PLN bikin kajian teknisnya seperti apa," sambung dia.

Made mengatakan penggunaan kompor induksi ini nantinya tidak akan menggunakan sumber listrik yang sama. Artinya akan ada jaringan khusus yang menyalurkan energi untuk penggunaan kompor listrik bagi pelanggan PLN kelompok 1.300 VA ke bawah.

"Jaringannya nanti tuh beda, rumah yang biasanya 450 VA jadi 1.300 A kan beda, itu yang menyediakannya siapa (belum ditentukan)," ungkapnya.

Meski begitu, Made memperkirakan jika masyarakat sudah beralih menggunakan kompor listrik, maka alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk impor LPG bisa lebih murah. Termasuk biaya subsidi energi untuk gas LPG pasti akan berkurang. Namun besarnya pengurangan anggaran tersebut masih belum bisa dihitung.

"Kalau melihat konsumsi total listriknya bisa dikaitkan dengan kebutuhan anggaran (subsidi) yang jauh lebih murah," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Pemerintah berencana membagikan kompor listrik secara cuma-cuma agar masyarakat beralih dari kompor gas LPG. Tujuan Nya agar pemerintah bisa mengurangi konsumsi LPG yang selama ini masih impor dan disubsidi pemerintah.

Program yang tengah diujicobakan PLN di sejumlah daerah dengan membagikan kompor listrik dengan daya 1.000 watt kepada masyarakat. Namun program tersebut menuai penolakan dari kalangan ibu rumah tangga. Erna, warga Kota Bandung menolak migrasi ke kompor listrik.

Alasannya, kompor listrik yang ada saat ini memiliki daya yang besar. Sementara daya listrik di rumahnya hanya 1.300 VA.

"Kompor listrik dayanya gede-gede. Dayanya 1.000 sampai 2.000-an dan rumah aku cuma 1.300. Ya habis dipakai masak token aku," kata Erna saat berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Selasa (20/9).

Menurutnya, penggunaan kompor listrik sebaiknya ditujukan kepada masyarakat kelas menengah atas. Selain daya yang dipakai lebih besar, mereka juga tidak terlalu masalah dengan hal tersebut.

Sebaliknya, bagi masyarakat kelas bawah, tentu tidak akan siap. Sebab mereka harus menambah daya listrik dan tagihan listriknya akan lebih tinggi dari biasanya.

"Kalau tambah daya kan hitungannya buat bayar listrik jelas lebih gede," kata dia.

Hal senada juga diungkapkan Ratna. Ibu 2 anak ini menolak jika pemerintah membagikan kompor gratis untuk migrasi dari kompor LPG.

"Saya tidak setuju sama program itu," kata Ratna saat dihubungi merdeka.com, Selasa (20/9).

Warga Kabupaten Bandung ini menilai migrasi ke kompor listrik bagi warga di daerah belum tepat. Sebab di tempatnya tinggal masih sering ada pemadaman listrik.

Meskipun setiap ada pemadaman ada informasi, namun hal itu bisa mengganggu aktivitas rumah tangga yang menggunakan kompor listrik. Selama listrik mati, dia tidak bisa memasak untuk makan keluarga.

"Listrik di sini tuh kadang nyala, kadang mati. Kalau lagi mati listrik jadi enggak bisa masak kan. Di sini kalau mati listrik dari jam 9 bisa sampai sore," tuturnya.

"Kecuali listriknya on terus," imbuh Ratna.