Program Kompor Listrik Batal, Pengamat: Ini Keputusan Bijak

Liputan6.com, Jakarta Rencana program konversi kompor listrik yang akan dilakukan PT PLN (Persero) akhirnya resmi batal.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengapresiasi langkah PLN yang membatalkan program konversi kompor LPG ke kompor listrik. Menurutnya, dengan keputusan ini akan meredam polemik mengenai penggunaan kompor listrik di masyarakat.

"Saya kira ini keputusan yang bijak dari PLN karena mendengarkan masukan dari masyarakat dan _stakeholder_ yang lain sehingga bisa mengambil keputusan dibatalkan karena tidak memperlebar polemik di masyarakat. Dengan demikian isu ini harusnya sudah selesai," tutur Mamit, Rabu (

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai keputusan PLN membatalkan program konversi LPG ke kompor listrik karena PLN tak ingin terburu-buru dalam implementasi program tersebut.

Kendati begitu, Menko Luhut mengaku belum mendapat informasi sepenuhnya terkait pembatalan program ini. Namun, ia menduga ada kendala yang ditemukan, sehingga diputuskan untuk ditunda lebih dulu.

Sebelumnya, PLN membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. Langkah ini dilakukan guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

"PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal," ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dalam keterangannya.

Pemerintah melalui PT PLN (Persero) memutuskan untuk membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik.

Menanggapi hal ini, Direktur Center Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai keputusan tersebut sudah tepat. Sebab, pemerintah memiliki waktu lebih untuk menyelesaikan persoalan kelebihan pasokan (over supply) yang dialami oleh PLN.

"Sudah tepat pemerintah membatalkan program kompor listrik. Bereskan dulu masalah di pembangkit listrik yang kelebihan pasokan baru bicara soal kompor listrik," kata Bhima saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Terkait penyelesaian permasalahan over supply, kata Bhima, ada tiga upaya yang dapat ditempuh pemerintah. Pertama, melakukan evaluasi terkait penerapan program 35.000 megawatt.

"Evaluasi proyek 35.000 MW karena pada saat uji kelayakan banyak asumsi yang dipaksakan," tegasnya.

Kedua, evaluasi perjanjian jual beli listrik bersama produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) dengan skema take or pay yang memberatkan keuangan PLN. Dalam skema take or pay, dipakai atau tidak dipakai listrik yang diproduksi IPP, PLN tetap harus membayar sesuai kontrak berlaku.

"Ini harus dievaluasi ulang agar PLN punya daya tawar menolak pembelian listrik jika pasokan berlebih," tekannya.

Ketiga, mempercepat program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik.

"Sehingga, kelebihan pasokan di hulu bisa ditekan," tutup Bhima.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ikut buka suara soal dibatalkannya program konversi LPG 3 kilogram ke kompor listrik. Senada, dia menyebut kalau PLN tak ingin terburu-buru dalam implementasi program.

Kendati begitu, Menko Luhut mengaku belum mendapat informasi sepenuhnya terkait pembatalan program ini. Namun, ia menduga ada kendala yang ditemukan, sehingga diputuskan untuk ditunda lebih dulu.

Untuk diketahui, migrasi kompor berbasis LPG ke kompor listrik induksi akan dilakukan secara bertahap. Bahkan, pemerintah menyiapkan sejumlah anggaran untuk membagikan kompor listrik induksi ke masyarakat.

"Saya kira, nah saya belum update sepenuhnya mengenai itu. Mungkin ada sesuatu yang ditemukan, jadi mereka tunda dulu. Jadi mereka tidak ingin buru-buru yang nanti kemudian bermasalah," ungkapnya di Sarinah, ditulis Rabu (28/9/2022).

Sebelumnya, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. Langkah ini dilakukan guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

"PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal," ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dalam keterangannya, Selasa (27/9/2022). 

Sebelumnya, PLN melakukan uji coba program kompor listrik ini kepada 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Solo dan 1.000 KPM di Denpasar.

PLN dikatakan selalu berupaya menjalankan arahan pemerintah mempercepat transisi energi bersih di tanah air, mendukung upaya subsidi tepat sasaran, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia dari energi impor dan menggantinya dengan energi domestik yang lebih murah.

Darmawan sebelumnya mengatakan jika PLN memastikan dukungan terhadap arahan Presiden terkait peralihan LPG 3 kg ke kompor listrik sesuai yang disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif pada Kamis 23 September 2022.

Masyarakat penerima program peralihan kompor listrik adalah pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA.

"Arahan pemerintah sangat jelas dan PLN menindaklanjuti dengan berbagai perbaikan pada program uji coba di dua kota tersebut. Kami terus memberikan pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat, sampai benar-benar dapat mengoperasikan penggunaannya secara mandiri dan beralih sepenuhnya ke kompor listrik," jelas dia belum lama ini.