Siasat Agar ASEAN Tahan Guncangan Inflasi ala Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajak gubernur bank sentral negara anggota ASEAN untuk menyeimbangkan antara menekan inflasi dan mendorong pemulihan ekonomi.

Pasalnya, ASEAN tergolong rentan terkena imbas kebijakan pengetatan moneter Amerika Serikat dan Uni Eropa. Oleh karenanya, ia memaparkan siasat dalam menggunakan kebijakan makroprudensial untuk menghadapi kebijakan normalisasi moneter Amerika Serikat dan kawasan Eropa, serta burden sharing antara kebijakan fiskal dan moneter.

Dalam intervensinya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa ASEAN harus terus melindungi perekonomian dari dampak negatif dinamika global.

"Dalam Laporan World Economic Outlook (Oktober 2022), IMF telah merevisi turun prospek pertumbuhan ASEAN-5 pada tahun 2023 sebesar 0,2 poin persentase menjadi 4,9 persen," kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Senin (17/10/2022).

"Sebagian besar negara di kawasan ini diproyeksikan tumbuh lebih lambat pada tahun 2023 dari yang diperkirakan semula karena permintaan global yang melambat. Namun, secara keseluruhan prospek wilayah ini tetap relatif lebih baik daripada banyak wilayah lainnya," tegasnya.

Untuk mempertahankan pemulihan, ASEAN disebutnya harus terus memprioritaskan kebijakan yang melindungi daya beli rumah tangga ditengah kenaikan harga, memberikan kepercayaan kepada sektor bisnis, dan bertujuan membangun fondasi yang lebih kuat untuk pembangunan jangka menengah dan panjang melalui reformasi struktural.

Adapun pesan tersebut disampaikan Sri Mulyani saat melakukan sejumlah rangkaian kegiatan dalam kunjungannya dalam bertemu pakar ekonomi dunia pada rangkaian pertemuan tahunan IMF-World Bank di Washington DC, Amerika Serikat.

Dalam pertemuannya dengan Moody's Anne Van Praagh, dan Marie Diron, Sri Mulyani turut membahas mengenai prospek perekonomian Indonesia ke depan dengan adanya kondisi peningkatan risiko global

"Pada penilaian terakhir tahun ini, Moody’s yang merupakan lembaga pemeringkat terkemuka internasional memberikan Indonesia predikat sebagai negara dengan perekonomian yang cukup stabil di tengah situasi global yang bergejolak," ujar Sri Mulyani.

Sementara dalam 2022 Institute of International Finance (IIF) Annual Membership Meeting (AMM), Menkeu membahas berbagai isu yang menjadi perhatian Indonesia maupun dunia, yakni seputar marketoutlook, kepemimpinan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital.

Adapun dalam pertemuan dengan World Bank Regional Vice President for East Asia and Pacific, Manuela V Ferro dan Vice President for Human Development Mamta Murthi, Sri Mulyani membahas berbagai agenda penting Indonesia.

Antara lain, perkembangan dan prospek makroekonomi, reformasi sektor keuangan yang sedang dilakukan Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan, instrumen harga karbon, kesiapsiagaan pandemi dan Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF) yang dikelola World Bank, serta sistem perlindungan sosial.

Sri Mulyani juga melakukan pertemuan bilateral dengan dua Menkeu secara terpisah, Menteri Keuangan Luksemburg Laurent Backes dan Menteri Keuangan Selandia Baru Grant Robertson.

Dalam pertemuan dengan Menkeu Backs, kedua Menkeu membahas situasi geopolitik dan ekonomi saat ini, prioritas sektor keuangan, dan kerja sama keuangan berkelanjutan dalam Koalisi Menteri Keuangan untuk perubahan iklim yang saat ini diketuai bersama Indonesia dan Finlandia.

"Kami sepakat bahwa mitigasi perubahan iklim butuh komitmen kolektif yang kuat meski di tengah kondisi global yang tidak menentu. Kedua negara berkomitmen untuk memperkuat berkolaborasi mitigasi perubahan iklim dalam kerangka koalisi," bebernya.

Sedangkan pertemuan Sri Mulyani dengan dengan Menkeu Robertson membahas mengenai Multilateral Development Banks (MDB), termasuk kerja sama dalam Asian Development Bank (ADB), perubahan iklim dan transisi yang adil, serta Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework/IPEF).

Dalam pertemuan Sri Mulyani dengan Gubernur JBIC Nobuyitsu Hayashi, Gubernur Hayashi mengusulkan kerjasama terkait ETM Country Platform Indonesia dan Green Engagement towards Carbon Neutrality Indonesia.

Selanjutnya, Menkeu Sri Mulyani kembali bertemu dengan Presiden ISDB Muhammad Sulaiman Al Jasser setelah terakhir bertemu pada Sidang Tahunan IsDB, Juni 2022 lalu.

"Saya menggunakan kesempatan ini untuk meminta IsDB meningkatkan perannya terutama terkait penguatan institusional dalam pengembangan kebijakan, terutama terkait keuangan syariah," tandasnya.